Soal Penalti, Honda Berwacana 'Miskinkan' Sirkus MotoGP
Minggu, 10 Januari 2016 - 12:06 WIB
Soal Penalti, Honda Berwacana 'Miskinkan' Sirkus MotoGP
A
A
A
TOKYO - Team principal Honda, Livio Suppo mendesak Presiden FIm Vito Ippolito segera merampungkan sistem poin penalti di Kejuaraan Dunia MotoGP dan membuat keputusan yang tepat. Pernyataan pria asal Italia lantaran ada rencana dari Federation International Motorsport untuk menggelar pertemuan tertutup dengan Komisi Grand Prix di Jenewa, 4 Februari mendatang.
Ada beberapa isu penting yang akan diangkat salah satunya adalah memutuskan struktur baru di ajang balap MotoGP. Perubahan struktur ini dilakukan terkait insiden yang terjadi di Sepang yang melibatkan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Pertengkaran kedua pembalap telah masuk dalam agenda pertemuan dengan Komisi GP yang akan dihadiri oleh bos Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, Ignacio Verneda (FIM CEO), Herve Poncharal (IRTA Presiden), Takanao Tsubouchi (MSMA), dan Ippolito selaku Presiden FIM.
"Salah satu hal pertama yang akan dibahas, mengacu pada keputusan Race Direction. Pertemuan ini dilangsungkan untuk menemukan keputusan dalam kaitannya dengan pelanggaran. Misalnya, hukuman apa yang akan diterima pembalap jika dia mengabaikan peringatan bahaya (bendera). Sementara pembahasan lainnya akan diputuskan oleh satu hakim yang mungkin didukung dari beberapa ahli."
Kendati sejauh ini ada beberapa wacana terkait perubahan aturan, namun FIM belum memberikan keputusan secara detail. Sebab, Ippolito masih merumuskan hukuman atau sanksi yang akan diterima pembalap dengan membahas permasalahan ini dengan Asosiasi Balap Internasional Tim. (Baca juga: Februari, FIM Bahas Insiden Rossi & Marquez di Jenewa)
"Kami mengembangkan sistem bersama-sama dengan IRTA, dan MSMA. Tujuannya adalah untuk mengadopsi keputusan yang lebih cepat, tepat, dan adil," kata Ippolito.
Suppo sependapat dengan Ippolito dan ia berkata bahwa sistem poin penalti tidaklah adil bagi pembalap. Sistem ini juga dapat diterapkan kepada joki yang terjun di kelas Moto3, sebab dalam rentang usia muda semacam ini mereka bisa meredam emosinya sewaktu turun di kelas utama. Disisi lain, tambah Suppo, menaikkan hukuman berupa denda juga bisa menjadi solusi dalam pertemuan tersebut.
(Baca juga: Sering Ugal-ugalan, Honda Peringatkan Marquez)
Saat ini diketahui denda pembalap MotoGP sebesar 50 ribu euro atau sekira Rp750 ribu. "Sistem hukuman masih dianggap kurang baik. Kita perlu keputusan segera dan sistem ini bisa dikembangkan kepada pembalap di Moto3. Karena dalam rentang usia muda semacam ini mereka tahu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari hukuman. Selain itu, bisa juga dengan menaikkan jumlah denda dan ini bisa disesuaikan dengan jumlah pendapatan pembalap. Seseorang yang memiliki harta kekayaan lebih, maka mereka harus membayar lebih," tukas Suppo.
Ada beberapa isu penting yang akan diangkat salah satunya adalah memutuskan struktur baru di ajang balap MotoGP. Perubahan struktur ini dilakukan terkait insiden yang terjadi di Sepang yang melibatkan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Pertengkaran kedua pembalap telah masuk dalam agenda pertemuan dengan Komisi GP yang akan dihadiri oleh bos Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, Ignacio Verneda (FIM CEO), Herve Poncharal (IRTA Presiden), Takanao Tsubouchi (MSMA), dan Ippolito selaku Presiden FIM.
"Salah satu hal pertama yang akan dibahas, mengacu pada keputusan Race Direction. Pertemuan ini dilangsungkan untuk menemukan keputusan dalam kaitannya dengan pelanggaran. Misalnya, hukuman apa yang akan diterima pembalap jika dia mengabaikan peringatan bahaya (bendera). Sementara pembahasan lainnya akan diputuskan oleh satu hakim yang mungkin didukung dari beberapa ahli."
Kendati sejauh ini ada beberapa wacana terkait perubahan aturan, namun FIM belum memberikan keputusan secara detail. Sebab, Ippolito masih merumuskan hukuman atau sanksi yang akan diterima pembalap dengan membahas permasalahan ini dengan Asosiasi Balap Internasional Tim. (Baca juga: Februari, FIM Bahas Insiden Rossi & Marquez di Jenewa)
"Kami mengembangkan sistem bersama-sama dengan IRTA, dan MSMA. Tujuannya adalah untuk mengadopsi keputusan yang lebih cepat, tepat, dan adil," kata Ippolito.
Suppo sependapat dengan Ippolito dan ia berkata bahwa sistem poin penalti tidaklah adil bagi pembalap. Sistem ini juga dapat diterapkan kepada joki yang terjun di kelas Moto3, sebab dalam rentang usia muda semacam ini mereka bisa meredam emosinya sewaktu turun di kelas utama. Disisi lain, tambah Suppo, menaikkan hukuman berupa denda juga bisa menjadi solusi dalam pertemuan tersebut.
(Baca juga: Sering Ugal-ugalan, Honda Peringatkan Marquez)
Saat ini diketahui denda pembalap MotoGP sebesar 50 ribu euro atau sekira Rp750 ribu. "Sistem hukuman masih dianggap kurang baik. Kita perlu keputusan segera dan sistem ini bisa dikembangkan kepada pembalap di Moto3. Karena dalam rentang usia muda semacam ini mereka tahu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari hukuman. Selain itu, bisa juga dengan menaikkan jumlah denda dan ini bisa disesuaikan dengan jumlah pendapatan pembalap. Seseorang yang memiliki harta kekayaan lebih, maka mereka harus membayar lebih," tukas Suppo.
(bep)
