Hari Ini, Menpora Serahkan Finalisasi Keppres MotoGP 2017 ke Jokowi
Senin, 11 Januari 2016 - 11:41 WIB
Hari Ini, Menpora Serahkan Finalisasi Keppres MotoGP 2017 ke Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora) hari ini, Senin (11/1/2016) menyetorkan draft Keppres penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2017. Payung hukum sangat dibutuhkan penyelenggara untuk memastikan terselenggaranya grand prix roda dua paling tersohor itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dorna Sport selaku promotor memberikan tenggat waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan aspek legalitas balap berupa dua elemen yakni keppres dan masterplan sirkuit, pada akhir Januari 2016. Selama akhir tahun lalu, pemerintah pun menggandeng stakeholder terkait untuk menggodok materi keppres tersebut.
"Hari ini kita laporkan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo -red) tentang Keppres MotoGP untuk persiapan Indonesia jadi tuan rumah 2017-2019. Doakan ya," tulis Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi melalui akun Twitter pribadinya, @imam_nahrawi, Senin (11/1/2016).
Jika Keppres penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2017 diterbitkan Presiden Joko Widodo sebelum tenggat waktu yang diminta Dorna Sport, Indonesia akan mendapatkan jaminan untuk menggelar balapan MotoGP di tanah air dalam aspek hukum, juga finansial. Pasalnya, payung hukum menjadi dasar pengelola Sirkuit Sentul untuk menggandeng pihak sponsor.
Sirkuit Sentul yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, saat ini belum memenuhi kriteria yang diminta Dorna dan Federasi Balap Internasional (FIM) sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Untuk memenuhi standar yang diminta, pemerintah dan pengelola sirkuit memerlukan biaya sekitar Rp200 miliar yang dananya diharapkan datang dari sponsor.
Pemerintah sendiri hanya bersedia membantu tambahan biaya renovasi sirkuit sekitar Rp5 miliar. (Baca juga : Bersolek Sambut MotoGP Indonesia 2017, Sirkuit Sentul Tambah Tikungan)
Seperti diberitakan sebelumnya, Dorna Sport selaku promotor memberikan tenggat waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan aspek legalitas balap berupa dua elemen yakni keppres dan masterplan sirkuit, pada akhir Januari 2016. Selama akhir tahun lalu, pemerintah pun menggandeng stakeholder terkait untuk menggodok materi keppres tersebut.
"Hari ini kita laporkan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo -red) tentang Keppres MotoGP untuk persiapan Indonesia jadi tuan rumah 2017-2019. Doakan ya," tulis Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi melalui akun Twitter pribadinya, @imam_nahrawi, Senin (11/1/2016).
Jika Keppres penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2017 diterbitkan Presiden Joko Widodo sebelum tenggat waktu yang diminta Dorna Sport, Indonesia akan mendapatkan jaminan untuk menggelar balapan MotoGP di tanah air dalam aspek hukum, juga finansial. Pasalnya, payung hukum menjadi dasar pengelola Sirkuit Sentul untuk menggandeng pihak sponsor.
Sirkuit Sentul yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, saat ini belum memenuhi kriteria yang diminta Dorna dan Federasi Balap Internasional (FIM) sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Untuk memenuhi standar yang diminta, pemerintah dan pengelola sirkuit memerlukan biaya sekitar Rp200 miliar yang dananya diharapkan datang dari sponsor.
Pemerintah sendiri hanya bersedia membantu tambahan biaya renovasi sirkuit sekitar Rp5 miliar. (Baca juga : Bersolek Sambut MotoGP Indonesia 2017, Sirkuit Sentul Tambah Tikungan)
(sha)
