Peluang Indonesia Gelar MotoGP 2017 Kian Menipis
Rabu, 20 Januari 2016 - 22:15 WIB
Peluang Indonesia Gelar MotoGP 2017 Kian Menipis
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus berjibaku dengan waktu demi merealisasikan mimpi untuk jadi tuan rumah MotoGP 2017. Sejauh ini Presiden RI, Joko Widodo belum memberikan Keppres pada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Padahal Keppres tersebut sudah ditunggu oleh Dorna selaku operator atau penyelenggara pentas MotoGP.
Kepala komunikasi publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakah bahwa saat ini Presiden Jokowi masih ingin merevisi Keprres tersebut. Pihak istana negara mengajukan agar finalisasi master plan yang mereka minta segera diselesaikan oleh pengelola Sirkuit Sentul. Jika master plan tersebut belum selesai, Keppres tidak akan ditandatangani oleh presiden. "Kami tidak ingin mendorong Presiden Joko Widodo menandatangani sesuatu yang muatan hukumnya tinggi," kata Gatot saat ditemui di kantornya, Rabu (20/1/2016).
Dalam beberapa hari terakhir, Tinton Soeprapto selaku perwakilan Sirkuit Sentul datang ke Kemenpora untuk mendorong percepatan finalisasi Keppres. Namun baru hari ini Tinton menerima saran dari Kemenpora untuk menyelesaikan master plan yang diminta presiden. (Baca juga: Pengelola Sirkuit Sentul Minta Keppres MotoGP Segera Diselesaikan)
Selain Keppres, Gatot juga menjelaskan bahwa baru-baru ini pihaknya menemukan masalah karena anggaran Rp 5 miliar yang mereka janjikan untuk renovasi Sirkuit Sentul, ternyata tidak bisa cair. Pasalnya, Sirkuit Sentul bukan milik negara melainkan kepunyaan swasta.
"Hingga saat ini kami belum menemukan cara menggunakan anggaran pemerintah untuk sektor swasta. Karena aturan kita, APBN tidak bisa digunakan untuk sektor swasta murni. Kalau seperti GBK kan milik negara, itu tidak ada masalah," jelasnya.
Namun Kemenpora sudah menyiapkan skenario kedua. Apabila anggaran Rp 5 miliar itu benar-benar tidak bisa digunakan untuk membantu Sirkuit Sentul, maka pihaknya bakal melobi sponsor agar ikut serta dalam proyek renovasi ini.
Kepala komunikasi publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakah bahwa saat ini Presiden Jokowi masih ingin merevisi Keprres tersebut. Pihak istana negara mengajukan agar finalisasi master plan yang mereka minta segera diselesaikan oleh pengelola Sirkuit Sentul. Jika master plan tersebut belum selesai, Keppres tidak akan ditandatangani oleh presiden. "Kami tidak ingin mendorong Presiden Joko Widodo menandatangani sesuatu yang muatan hukumnya tinggi," kata Gatot saat ditemui di kantornya, Rabu (20/1/2016).
Dalam beberapa hari terakhir, Tinton Soeprapto selaku perwakilan Sirkuit Sentul datang ke Kemenpora untuk mendorong percepatan finalisasi Keppres. Namun baru hari ini Tinton menerima saran dari Kemenpora untuk menyelesaikan master plan yang diminta presiden. (Baca juga: Pengelola Sirkuit Sentul Minta Keppres MotoGP Segera Diselesaikan)
Selain Keppres, Gatot juga menjelaskan bahwa baru-baru ini pihaknya menemukan masalah karena anggaran Rp 5 miliar yang mereka janjikan untuk renovasi Sirkuit Sentul, ternyata tidak bisa cair. Pasalnya, Sirkuit Sentul bukan milik negara melainkan kepunyaan swasta.
"Hingga saat ini kami belum menemukan cara menggunakan anggaran pemerintah untuk sektor swasta. Karena aturan kita, APBN tidak bisa digunakan untuk sektor swasta murni. Kalau seperti GBK kan milik negara, itu tidak ada masalah," jelasnya.
Namun Kemenpora sudah menyiapkan skenario kedua. Apabila anggaran Rp 5 miliar itu benar-benar tidak bisa digunakan untuk membantu Sirkuit Sentul, maka pihaknya bakal melobi sponsor agar ikut serta dalam proyek renovasi ini.
(bep)
