Tepati Janji, Pemprov Jabar Sebar Bonus PON dan Perparnas

Tepati Janji, Pemprov Jabar Sebar Bonus PON dan Perparnas
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jabar menepati janji dengan memberikan bonus pada atlet, pelatih, manajer, dan mekanik yang membantu Jabar jadi juara umum di PON XIX dan Peparnas XV 2016. Total bonus yang diberikan mencapai Rp238,032 milyar.Rinciannya sebesar Rp164,09 milyar untuk atlet PON. Dan, atlet Peparnas meraup Rp74,013 milyar, dan sudah dikirim lewat rekening. Total penerima mencapai 1.816 orang, baik itu peraih medali atau non medali, pelatih medali dan non medali, mekanik hingga manajer. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jabar, Yudha Munajat Saputra mengatakan pemberian bonus tersebut merupakan sebuah bukti penghargaan dari Pemprov Jabar kepada atlet dan kontingen yang berlaga pada PON XIX maupun Peparnas XV 2016.Pasalnya, mereka sudah berjuang mengharumkan nama Jabar di ajang nasional dengan prestasi merebut peringkat pertama, dimana jumlah total medali menembus 531 keping meliputi 217 medali emas, 157 perak dan 157 perunggu.“Tujuan kami memberikan apresiasi terhadap prestasi kontingen Jabar pada PON XIX dan Peparnas XV 2016. Diharapkan ini memacu motivasi agar lebih meningkatkan prestasi dan menumbuhkan ikatan emosional agar tetap jadi atlet Jabar,” ujar Yudha di Sabuga.Sementara itu Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengaku akhirnya bisa lega karena telah memberikan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang membawa harum nama Jabar di multievent nasional empat tahunan tersebut.“Kami bagi-bagi kebahagiaan untuk seluruhnya dalam bentuk penghargaan dengan jumlah semuanya mencapai Rp238 milyar lebih, baik untuk PON maupun Peparnas,” ujar pria yang akrab disapa Aher itu.Dari semua penerima bonus, atlet renang Triadi Fauzi jadi pengumpul terbanyak. Dia mendapatkan total Rp2,045 milyar setelah berhasil meraih delapan medali emas di PON XIX/2016.
(mir)