PBSI Tolak Bidding Tuan Rumah Turnamen Besar hingga 2025
Kamis, 29 November 2018 - 20:26 WIB
PBSI Tolak Bidding Tuan Rumah Turnamen Besar hingga 2025
A
A
A
JAKARTA - PBSI mengambil langkah untuk tidak ikut bidding penyelenggara major events (turnamen besar) BWF sepanjang tahun 2019 - 2025. Hal ini dikarenakan kebijakan federasi bulutangkis dunia dinilai memberatkan negara penyelenggara.
Enam turnamen yang masuk kategori BWF Major Events (turnamen besar) adalah Kejuaraan Dunia, Kejuaraan Dunia Veteran, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Suhandinata (Kejuaraan Dunia Junior Beregu), Piala Thomas dan Uber serta Piala Sudirman.
Dalam tiap major event, BWF memberlakukan pembagian komersial 80- 20. Artinya, delapan puluh persen sponsorship exposure dikendalikan penuh oleh BWF, sedangkan negara penyelenggara hanya kebagian porsi dua puluh persen saja. Sebagai contoh, penempatan logo sponsor pada e-board di pinggir lapangan, backdrop media zone, serta materi promosi lainnya, masuk dalam aturan 80- 20 ini.
Hal ini tentunya menyulitkan bagi negara penyelenggara untuk mencari sponsor yang bisa memenuhi ketentuan ini, dengan kebutuhan dana event yang tidak sedikit dan terus meningkat setiap tahunnya.
"PBSI memang mengajukan keberatan kepada BWF tentang hal ini, karena ini memang memberatkan kami sebagai negara penyelenggara. Kami berharap BWF bisa mengubah konsep pembagian komersial ini menjadi 60-40 dan 60 persen itu untuk negara penyelenggara," ujar Achmad Budiharto, Sekretaris Jenderal PP PBSI.
Sejauh ini sudah tiga negara yang mengambil langkah yang sama, yaitu China dan Malaysia. Ketiga negara ini telah mengajukan keberatan kepada BWF atas ketentuan komersial yang dianggap tidak fair.
"Berkaca dari Kejuaraan Dunia 2015, saat itu kami sebagai tuan rumah mengalami kerugian karena aturan ini. Belum lagi makin ke sini makin banyak extra cost yang terus meningkat dan dibebankan kepada negara penyelenggara, termasuk akomodasi, transport dan berbagai biaya lainnya, kalau bisa ya jangan berat sebelah seperti ini," ujar Kasubid Hubungan Internasional PP PBSI, Bambang Roedyanto.
Indonesia terakhir kali mengikuti bidding turnamen major events pada tahun 2014. Kala itu Indonesia memenangkan bidding sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen Kejuaraan Dunia 2015 di Jakarta serta Kejuaraan Dunia Junior dan Kejuaraan Dunia Junior Beregu 2017 di Yogyakarta.
Dengan demikian, Indonesia sementara hanya akan menjadi tuan rumah turnamen yang masuk katrgori BWF World Tour di tiga level yaitu Indonesia Open Super 1000, Indonesia Masters Super 500 serta Indonesia International Badminton Championships Super 100, hingga tahun 2021 mendatang.
Disebutkan Rudy, hari ini bidding tuan rumah penyelenggara BWF Major Events 2019 - 2025 tengah berlangsung di kantor pusat BWF di Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa negara yang diketahui tengah mengikuti bidding diantaranya Jepang, Korea, Makau, India, Rusia dan Thailand dan hasilnya akan dimumkan hari ini..
Enam turnamen yang masuk kategori BWF Major Events (turnamen besar) adalah Kejuaraan Dunia, Kejuaraan Dunia Veteran, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Suhandinata (Kejuaraan Dunia Junior Beregu), Piala Thomas dan Uber serta Piala Sudirman.
Dalam tiap major event, BWF memberlakukan pembagian komersial 80- 20. Artinya, delapan puluh persen sponsorship exposure dikendalikan penuh oleh BWF, sedangkan negara penyelenggara hanya kebagian porsi dua puluh persen saja. Sebagai contoh, penempatan logo sponsor pada e-board di pinggir lapangan, backdrop media zone, serta materi promosi lainnya, masuk dalam aturan 80- 20 ini.
Hal ini tentunya menyulitkan bagi negara penyelenggara untuk mencari sponsor yang bisa memenuhi ketentuan ini, dengan kebutuhan dana event yang tidak sedikit dan terus meningkat setiap tahunnya.
"PBSI memang mengajukan keberatan kepada BWF tentang hal ini, karena ini memang memberatkan kami sebagai negara penyelenggara. Kami berharap BWF bisa mengubah konsep pembagian komersial ini menjadi 60-40 dan 60 persen itu untuk negara penyelenggara," ujar Achmad Budiharto, Sekretaris Jenderal PP PBSI.
Sejauh ini sudah tiga negara yang mengambil langkah yang sama, yaitu China dan Malaysia. Ketiga negara ini telah mengajukan keberatan kepada BWF atas ketentuan komersial yang dianggap tidak fair.
"Berkaca dari Kejuaraan Dunia 2015, saat itu kami sebagai tuan rumah mengalami kerugian karena aturan ini. Belum lagi makin ke sini makin banyak extra cost yang terus meningkat dan dibebankan kepada negara penyelenggara, termasuk akomodasi, transport dan berbagai biaya lainnya, kalau bisa ya jangan berat sebelah seperti ini," ujar Kasubid Hubungan Internasional PP PBSI, Bambang Roedyanto.
Indonesia terakhir kali mengikuti bidding turnamen major events pada tahun 2014. Kala itu Indonesia memenangkan bidding sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen Kejuaraan Dunia 2015 di Jakarta serta Kejuaraan Dunia Junior dan Kejuaraan Dunia Junior Beregu 2017 di Yogyakarta.
Dengan demikian, Indonesia sementara hanya akan menjadi tuan rumah turnamen yang masuk katrgori BWF World Tour di tiga level yaitu Indonesia Open Super 1000, Indonesia Masters Super 500 serta Indonesia International Badminton Championships Super 100, hingga tahun 2021 mendatang.
Disebutkan Rudy, hari ini bidding tuan rumah penyelenggara BWF Major Events 2019 - 2025 tengah berlangsung di kantor pusat BWF di Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa negara yang diketahui tengah mengikuti bidding diantaranya Jepang, Korea, Makau, India, Rusia dan Thailand dan hasilnya akan dimumkan hari ini..
(bbk)
