Munas PB POBSI 2018 Siap Digelar
Senin, 03 Desember 2018 - 23:55 WIB
Munas PB POBSI 2018 Siap Digelar
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) siap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2018 dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru masa bakti 2018-2022 di Conference Hall iNews, Kebon Sirih, Jakarta, 16-18 2018 Desember mendatang. Yang berhak memilih dalam Munas nanti adalah 34 Pengprov pemilik hak suara.
Guna memuluskan agenda empat tahunan ini, PB POBSI melalui sidang pleno yang dilaksanakan di Bandung, beberapa waktu lalu telah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan serta personil kepanitiaan Munas PB POBSI 2018.
Tim Penjaringan dan Penyaringan diketuai Ferdinand Risamasu. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Ketua Umum PB POBSI 2018-2022, Ferdinand Risamasu akan dibantu oleh Sekretaris, Robby Suarly dan tiga orang anggota yaitu Achmad Fadil Nasution, Hamka Jaya dan Rudy Kadarisman. Sementara untuk Ketua Panitia Pelaksana Munas dipercayakan kepada Hamka Jaya.
"Kami sudah siap bekerja untuk menjaring dan menyaring para bakal calon Ketua Umum PB POBSI 2018-2022 yang akan maju dalam Munas 2018," kata Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Munas PB POBSI 2018, Ferdinand Risamasu.
"Bagi para bakal calon Ketua Umum bisa mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan di Hotel Paragon, Wahid Hasyim Jakarta," imbuhnya.
Dijelaskan, pengambilan formulir pendaftaran bakal calon akan dibuka pada 10 Desember mendatang. Sedangkan batas waktu untuk pengembalian formulir sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.
Tim Penjaringan dan Penyaringan juga telah menetapkan syarat-syarat bagi para bakal calon yang akan maju pada Munas berdasarkan Rekomendasi Rakernas POBSI Tahun 2018 dan arahan KONI Pusat, antara lain: bakal calon berusia minimum 35 tahun, mengisi persyaratan tertulis kesediaan sebagai calon Ketua Umum 2018-2022, kemudian untuk calon yang berstatus PNS/TNI/Polri atau pejabat pemerintah wajib melampirkan ijin tertulis dari atasan langsung yang bertugas, mendapat dukungan minimal dari 12 pengprov yang sah atau 35 persen.
"Setiap pengprov hanya boleh mencalonkan satu orang calon ketua umum dengan dukungan yang harus ditandatangani oleh ketua umum pengprov atau pengurus harian yang diberi mandat oleh ketua umum/kuasa oleh ketua umum", papar Ferdinand.
Guna memuluskan agenda empat tahunan ini, PB POBSI melalui sidang pleno yang dilaksanakan di Bandung, beberapa waktu lalu telah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan serta personil kepanitiaan Munas PB POBSI 2018.
Tim Penjaringan dan Penyaringan diketuai Ferdinand Risamasu. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Ketua Umum PB POBSI 2018-2022, Ferdinand Risamasu akan dibantu oleh Sekretaris, Robby Suarly dan tiga orang anggota yaitu Achmad Fadil Nasution, Hamka Jaya dan Rudy Kadarisman. Sementara untuk Ketua Panitia Pelaksana Munas dipercayakan kepada Hamka Jaya.
"Kami sudah siap bekerja untuk menjaring dan menyaring para bakal calon Ketua Umum PB POBSI 2018-2022 yang akan maju dalam Munas 2018," kata Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Munas PB POBSI 2018, Ferdinand Risamasu.
"Bagi para bakal calon Ketua Umum bisa mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan di Hotel Paragon, Wahid Hasyim Jakarta," imbuhnya.
Dijelaskan, pengambilan formulir pendaftaran bakal calon akan dibuka pada 10 Desember mendatang. Sedangkan batas waktu untuk pengembalian formulir sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.
Tim Penjaringan dan Penyaringan juga telah menetapkan syarat-syarat bagi para bakal calon yang akan maju pada Munas berdasarkan Rekomendasi Rakernas POBSI Tahun 2018 dan arahan KONI Pusat, antara lain: bakal calon berusia minimum 35 tahun, mengisi persyaratan tertulis kesediaan sebagai calon Ketua Umum 2018-2022, kemudian untuk calon yang berstatus PNS/TNI/Polri atau pejabat pemerintah wajib melampirkan ijin tertulis dari atasan langsung yang bertugas, mendapat dukungan minimal dari 12 pengprov yang sah atau 35 persen.
"Setiap pengprov hanya boleh mencalonkan satu orang calon ketua umum dengan dukungan yang harus ditandatangani oleh ketua umum pengprov atau pengurus harian yang diberi mandat oleh ketua umum/kuasa oleh ketua umum", papar Ferdinand.
(bbk)
