Cabor Biliar Raih Akreditasi dari Badan Standarisasi Nasional
Selasa, 25 Juni 2019 - 13:31 WIB
Cabor Biliar Raih Akreditasi dari Badan Standarisasi Nasional
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) bersama lima cabang olahraga Indonesia lainnya menerima sertifikat akreditasi dari Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional (BSANK). Penyerahan itu dilakukan saat acara Media Gathering yang diselenggarakan di Wisma Kemenpora, kemarin.
Sekretaris Jenderal PB POBSI Robby Suarly mengaku bersyukur bisa mendapatkan sertifikasi akreditasi dari BSANK tahun ini. Alasannya, mereka sudah mengajukan permohonan akreditasi lebih dari dua tahun lalu. Dia pun berharap sertifikat ini bisa memberikan dampak positif untuk cabor tersebut.
“Kami merasa senang POBSI mendapatkan sertifikasi akreditasi ini. Tahun lalu kami tidak lolos karena kurang persyaratan dan sudah melengkapinya tahun ini. Padahal kami bukan cabor Olimpiade, tapi berhasil membuktikan diri mampu menunjukkan kompetensi kami sebagai cabor,” kata Robby, kemarin.
Sebagian besar organisasi olahraga nasional saat ini belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 103 atau 1, Peraturan Pemerintah PP Nomor 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, mengamanatkan lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi fungsional, wajib mengantongi sertifikasi.
“Hingga saat ini baru 10 induk organisasi cabang olahraga yang memenuhi standar pengelolaan organisasi olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0616/2014 tentang Standard Pengelolaan Organisasi Olahraga,” ujar Ketua BSANK Hari Amirullah Rahman.
Selain POBSI, sertifikat juga diberikan pada Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), Persatuan Angkat Besi/Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABBSI), Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), PB Muaythai Indonesia, dan Persatuan Cuma BMX Indonesia.
“Pada umumnya kelemahan organisasi cabor kita adalah pada kedisiplinan dalam mendokumentasikan peraturan internal seperti prosedur standar pelaksanaan kegiatan sehingga penerapan aturan secara konsisten sulit dilaksanakan, apalagi melakukan evaluasi capaian kinerja secara sistematis,” ujar Hari.
Empat organisasi yang lolos pada 2017 lalu adalah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Persatuan Olahraga Selam Indonesia (POSSI), dan Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI).
Permasalahan mendasar lainnya dari organisasi yang mengajukan permohonan akreditasi pada BSANK tahun 2017 dan 2018 adalah belum dilaksanakannya audit internal dan konsistensi dalam menjalankan rencana kerja tahunan, seperti pelaksanaan pelatihan, kompetisi, seleksi atlet, dan rapat kerja.
Sekretaris Jenderal PB POBSI Robby Suarly mengaku bersyukur bisa mendapatkan sertifikasi akreditasi dari BSANK tahun ini. Alasannya, mereka sudah mengajukan permohonan akreditasi lebih dari dua tahun lalu. Dia pun berharap sertifikat ini bisa memberikan dampak positif untuk cabor tersebut.
“Kami merasa senang POBSI mendapatkan sertifikasi akreditasi ini. Tahun lalu kami tidak lolos karena kurang persyaratan dan sudah melengkapinya tahun ini. Padahal kami bukan cabor Olimpiade, tapi berhasil membuktikan diri mampu menunjukkan kompetensi kami sebagai cabor,” kata Robby, kemarin.
Sebagian besar organisasi olahraga nasional saat ini belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 103 atau 1, Peraturan Pemerintah PP Nomor 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, mengamanatkan lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi fungsional, wajib mengantongi sertifikasi.
“Hingga saat ini baru 10 induk organisasi cabang olahraga yang memenuhi standar pengelolaan organisasi olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0616/2014 tentang Standard Pengelolaan Organisasi Olahraga,” ujar Ketua BSANK Hari Amirullah Rahman.
Selain POBSI, sertifikat juga diberikan pada Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), Persatuan Angkat Besi/Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABBSI), Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), PB Muaythai Indonesia, dan Persatuan Cuma BMX Indonesia.
“Pada umumnya kelemahan organisasi cabor kita adalah pada kedisiplinan dalam mendokumentasikan peraturan internal seperti prosedur standar pelaksanaan kegiatan sehingga penerapan aturan secara konsisten sulit dilaksanakan, apalagi melakukan evaluasi capaian kinerja secara sistematis,” ujar Hari.
Empat organisasi yang lolos pada 2017 lalu adalah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Persatuan Olahraga Selam Indonesia (POSSI), dan Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI).
Permasalahan mendasar lainnya dari organisasi yang mengajukan permohonan akreditasi pada BSANK tahun 2017 dan 2018 adalah belum dilaksanakannya audit internal dan konsistensi dalam menjalankan rencana kerja tahunan, seperti pelaksanaan pelatihan, kompetisi, seleksi atlet, dan rapat kerja.
(don)
