Indonesia Perlu Petakan Cabang Olahraga Unggulan

Selasa, 10 Desember 2019 - 23:00 WIB
Indonesia Perlu Petakan Cabang Olahraga Unggulan
Indonesia Perlu Petakan Cabang Olahraga Unggulan
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengapresiasi perolehan 70 emas di Sea Games 2019 Filipina dengan menempati peringkat ke-4. Hal itu sudah melampaui 1 tingkat di atas target. Karena, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan KOI beberapa waktu lalu, targetnya adalah mmempertahankan capaian di Sea Games 2017 yakni peringkat ke-5.

“Kalau sekarang 4 ya naik satu tingkat,” kata Fikri saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/12/2019) malam.

Hanya saja, Politikus PKS ini mengakui bahwa di awal Sea Games ini harapannya Indonesia bisa menempati peringkat ke-3 sebagaimana di tahun 1980. Namun, dia tidak begitu memahami berapa sisa medali emas yang bisa diraih para kontingen Indonesia sehingga peringkatnya bisa meningkat.

“Cuma memang harapannya kemarin 3 besar sebagimana di era awal-awal Sea Games, sisa emasnya ada berapa mudah-mudahan bisa peringkatnya bisa meningkat lagi,” harapnya.

Terkait dengan persiapan Indonesia di Sea Games, Fikri mengakui bahwa memang ada banyak faktor yang menyebabkan Indonesia peringkatnya naik dan turun. Namun, dia menyayangkan bahwa cabang-olahraga (cabor) yang ada Indonesia selama ini tidak memiliki kemapanan sehingga, target kemenangan Indonesia sangat bergantung pada event olahraganya dalam artian tidak stabil.

“Ke depan Indonesia harus menentukan cabor-cabor unggulan karena itu potensi Indonesia. Harus ada pemetaan potensi kita ke depan apakah renang, bulu tangkis. Penyakit kita kan hanya menemukan (bakat), bukan membina. Padahal deputinya namanua Deputi Pembinaan Prestasi Olahraga,” ujarnya.

Fikri mencontohkan, cabor bulu tangkis misalnya, selama ini cukup menorehkan prestasi saat dibina oleh pihak swasta yang sangat besar. Namun, saat dipermasalahkan oleh KPAI bahwa itu bagian dari eksploitasi, prestasinya anjlok. Dan harus diakui bahwa dalam Undang-Undang itu diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah lah yang perlu membina cabor-cabor ini.

“Tapi faktanya yang membina masyarakat, dalam hal ini swasta. Tidak akan begitu kalau ada pembinaan sejak dini,” tukas Fikri.
(sha)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.2345 seconds (0.1#10.140)