Porda 2014 jadi pertaruhan nama Bekasi
Jum'at, 12 Oktober 2012 - 16:09 WIB
Porda 2014 jadi pertaruhan nama Bekasi
A
A
A
Sindonews.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat menyayangkan rencana mundurnya Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah (Porda) XII/2014. Pasalnya, perhelatan olahraga tingkat daerah ini mempertaruhkan harga diri daerah Kabupaten Bekasi.
Ketua Umum KONI Jabar, Azis Syarif menuturkan, penunjukan Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah Porda itu tidak mudah. Bahkan Bupati Kabupaten Bekasi, yang kala itu masih dijabat Sa’dudin, bersaing ketat dengan Kabupaten Bogor, yang juga ingin menjadi tuan rumah event olahraga daerah empat tahunan.
''Ini adalah persoalan harga diri daerah, Kepala Daerah Kabupaten Bekasi harus memahami itu. Sebelumnya kan sudah berusaha bersaing dengan Kabupaten Bogor,” ucap Ketua Umum KONI Jabar, Azis Syarif.
Azis menilai, apabila Kabupaten Bekasi benar-benar ingin mundur sebagai tuan rumah dikarenakan ketidak siapan anggaran untuk membangun venues, maka harus kembali dirapatkan pada musyawarah kerja KONI daerah. Pasalnya, melihat waktu pelaksanaan Porda tinggal dua tahun lagi.
''Keinginan menjadi tuan rumah mungkin adalah keinginan masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama para insan olahraga daerah itu. Kalau ternyata batal, KONI dan Pemerintah pasti akan menggelar rapat lagi, sedangkan pelaksanaannya tinggal dua tahun lagi,”katanya.
Selain itu, kemunduran tersebut juga bisa merusak agenda olahraga Jawa Barat, terutama dari sisi kesiapan tuan rumah pengganti Kabupaten Bekasi, yang berpengaruh pada proses pembinaan atlet potensi emas di Jawa Barat. ''Even Porda ini merupakan salah satu modal menuju PON. Sedangkan Jawa Barat akan menjadi tuan rumah PON, dengan membidik titel juara umum,” tegasnya.
Meskipun begitu, pihaknya juga tidak menutup mata, bahwa permasalahan dana menjadi hambatan utama Kabupaten Bekasi untuk menjadi tuan rumah. Melihat permasalahan tersebut, KONI Jabar menyarankan agar Kabupaten Bekasi bisa menggelar konsolidasi dengan pemerintah atau pihak swasta yang ada di Kabupaten Bekasi untuk turut menyukseskan pesta olahraga di Jawa Barat ini.
Meski begitu, KONI Jabar selaku fasilitator pelaksanaan Porda, akan terus mendukung agar Pemerintah memberikan kepastian tentang dana bantuan untuk pembangunan venues olahraga yang saat ini belum rampung.
Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Porda yang akan digelar di Kabupaten Bekasi terancam gagal dikarenakan proses pendanaan yang terlalu menguras dari anggaran pendapatan belanja daerah (ABPD).
Hal itu pun diakui Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, yang menuturkan APBD Kabupaten Bekasi terus mengalami pengurasan dari proyek pembangunan GOR Jababeka untuk penyelenggaraan Porda XII ini.
Anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan venue sangat besar sekitar hingga Rp 500 miliar. Apabila anggaran tersebut diambil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi hanya untuk mengalokasikan pembangunan venue saja, tentu tidak adil bagi rakyat Bekasi. Sementara rakyat di Kecamatan Muaragembong dan wilayah lain sedang membutuhkan perbaikan jalan.
Neneng mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk meninjau kembali tuan rumahh Porda Jawa Barat di Kabupaten Bekasi. Ia pun menjelaskan bahwa sekitar 320 miliar lagi dana yang harus dikucurkan Pemerintah untuk program pembangunan tersebut, baru sekitar 32 miliar sudah dicairkan. Padahal dan yang diserap melalui APBD, saat sekarang saja sudah sekitar 50 miliar dikucurkan dari kantung kas daerah untuk program pembangunan tersebut.
Ketua Umum KONI Jabar, Azis Syarif menuturkan, penunjukan Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah Porda itu tidak mudah. Bahkan Bupati Kabupaten Bekasi, yang kala itu masih dijabat Sa’dudin, bersaing ketat dengan Kabupaten Bogor, yang juga ingin menjadi tuan rumah event olahraga daerah empat tahunan.
''Ini adalah persoalan harga diri daerah, Kepala Daerah Kabupaten Bekasi harus memahami itu. Sebelumnya kan sudah berusaha bersaing dengan Kabupaten Bogor,” ucap Ketua Umum KONI Jabar, Azis Syarif.
Azis menilai, apabila Kabupaten Bekasi benar-benar ingin mundur sebagai tuan rumah dikarenakan ketidak siapan anggaran untuk membangun venues, maka harus kembali dirapatkan pada musyawarah kerja KONI daerah. Pasalnya, melihat waktu pelaksanaan Porda tinggal dua tahun lagi.
''Keinginan menjadi tuan rumah mungkin adalah keinginan masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama para insan olahraga daerah itu. Kalau ternyata batal, KONI dan Pemerintah pasti akan menggelar rapat lagi, sedangkan pelaksanaannya tinggal dua tahun lagi,”katanya.
Selain itu, kemunduran tersebut juga bisa merusak agenda olahraga Jawa Barat, terutama dari sisi kesiapan tuan rumah pengganti Kabupaten Bekasi, yang berpengaruh pada proses pembinaan atlet potensi emas di Jawa Barat. ''Even Porda ini merupakan salah satu modal menuju PON. Sedangkan Jawa Barat akan menjadi tuan rumah PON, dengan membidik titel juara umum,” tegasnya.
Meskipun begitu, pihaknya juga tidak menutup mata, bahwa permasalahan dana menjadi hambatan utama Kabupaten Bekasi untuk menjadi tuan rumah. Melihat permasalahan tersebut, KONI Jabar menyarankan agar Kabupaten Bekasi bisa menggelar konsolidasi dengan pemerintah atau pihak swasta yang ada di Kabupaten Bekasi untuk turut menyukseskan pesta olahraga di Jawa Barat ini.
Meski begitu, KONI Jabar selaku fasilitator pelaksanaan Porda, akan terus mendukung agar Pemerintah memberikan kepastian tentang dana bantuan untuk pembangunan venues olahraga yang saat ini belum rampung.
Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Porda yang akan digelar di Kabupaten Bekasi terancam gagal dikarenakan proses pendanaan yang terlalu menguras dari anggaran pendapatan belanja daerah (ABPD).
Hal itu pun diakui Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, yang menuturkan APBD Kabupaten Bekasi terus mengalami pengurasan dari proyek pembangunan GOR Jababeka untuk penyelenggaraan Porda XII ini.
Anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan venue sangat besar sekitar hingga Rp 500 miliar. Apabila anggaran tersebut diambil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi hanya untuk mengalokasikan pembangunan venue saja, tentu tidak adil bagi rakyat Bekasi. Sementara rakyat di Kecamatan Muaragembong dan wilayah lain sedang membutuhkan perbaikan jalan.
Neneng mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk meninjau kembali tuan rumahh Porda Jawa Barat di Kabupaten Bekasi. Ia pun menjelaskan bahwa sekitar 320 miliar lagi dana yang harus dikucurkan Pemerintah untuk program pembangunan tersebut, baru sekitar 32 miliar sudah dicairkan. Padahal dan yang diserap melalui APBD, saat sekarang saja sudah sekitar 50 miliar dikucurkan dari kantung kas daerah untuk program pembangunan tersebut.
(aww)
