Saatnya mengembalikan fungsi GBK
Rabu, 05 Desember 2012 - 12:46 WIB
Saatnya mengembalikan fungsi GBK
A
A
A
Sindonews.com - Peruntukan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta kembali dipersoalkan. Fungsi kawasan olahraga itu dinilai sudah terlalu komersial sehingga menyulitkan cabang-cabang olahraga yang akan menggunakan.
Masalah itu mengemuka dalam diskusi panel yang digelar Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jaya di Gedung Serba Guna KONI, Senayan, kemarin. Ketua Umum PB Forki Hendardji Soepandji yang juga pembicara dalam forum itu menyatakan, cabang-cabang olahraga semestinya diberi kemudahan yang cukup untuk menggunakan fasilitas-fasilitas di kawasan tersebut. Apalagi, filosofi awal pembangunan kawasan itu untuk mengembangkan olahraga.
Hanya, Hendardji tak memungkiri kawasan GBK kini sudah berubah bentuk. GBK bukan hanya kawasan olahraga, tapi juga bisnis. Sebab, selain sarana olahraga, juga ada fasilitas-fasilitas bisnis dan bangunan-bangunan pemerintah yang berdiri di kawasan seluas 279 hektare tersebut.
"Namun, saya menilai fasilitas bisnis dan olahraga itu seharusnya bisa simbiosis mutualisme. Kalau tidak, olahraga akan selalu menjadi korban. Artinya, beban yang harus dikeluarkan masyarakat olahraga akan sangat besar saat menggunakan fasilitas. Padahal, cabang olahraga itu tidak mendapatkan keuntungan seperti pihak-pihak ketiga,"ujar Hendardji.
Karena itu, Hendardji meminta adanya renegosiasi dengan pihak-pihak ketiga yang menggunakan kawasan GBK. Apalagi, kawasan olahraga yang terdiri atas 40% tersebut tidak ada perbaikan. "Sebesar 39% diperuntukkan bisnis yang tentunya memiliki keuntungan seharusnya turut memberi manfaat bagi olahraga. Karena itu,saya berharap perjanjian dengan pihak ketiga (bisnis) bisa ditinjau kembali demi kemajuan olahraga Indonesia,"ujar Hendardji.
Anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto mendukung Hendardji. Dia juga menilai GBK sudah saatnya direvitalisasi. Selain perbaikan fisik,juga diluruskan kembali peruntukannya. Artinya,GBK harus diprioritaskan untuk pengembangan olahraga nasional.
"Untuk kembali seperti dulu (zaman Soekarno) tentu sulit. Namun,saya menilai ada solusi yang bisa dilakukan buat menyelesaikan masalah pengembalian fungsi GBK ini. Salah satunya melalui pertemuan tiga menteri, yakni Menteri Keuangan, Mensesneg, dan Menpora, serta pengelola GBK. Kami di DPR akan mendukung itu secara politik,"ujar Utut, yang juga grand master catur.
Menurut Utut, lewat pertemuan itu keluhan cabang-cabang olahraga mengenai fungsi GBK akan terjawab. Sebab, di situlah kunci munculnya kebijakan menyangkut pengelolaan GBK. Yang menarik pernyataan IGK Manila. Pengamat olahraga yang mantan Ketua Umum PB Wushu tersebut menilai pengelolaan GBK sudah terlalu komersial bagi masyarakat olahraga. Itu yang membuat beban cabang olahraga makin berat.
Padahal, dia menilai pemasukan GBK dari sektor lain sudah cukup besar, terutama dari sektor-sektor bisnis. "Kalau saya,datangkan saja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Biarkan mereka mengaudit keuangan GBK. Sebab, kami juga butuh transparansi soal keuangan mereka,"kata Manila.
Di sisi lain, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha GBK, Pardiman menyatakan, GBK tidak mungkin tidak menarik dana dari masyarakat olahraga yang menggunakan fasilitas GBK. Sebab, itu untuk memenuhi operasional GBK.
"Untuk listrik saja kami harus mengeluarkan anggaran Rp100–115 juta per bulan .Belum lagi biaya-biaya lain seperti gaji pegawai dan perbaikan-perbaikan infrastruktur. Tapi, untuk masyarakat olahraga, kami sudah memberikan keringanan .Contohnya,sewa kamar di Hotel Atlet Century. Untuk atlet, kami bebankan Rp 200 ribu per hari dengan tiga kali makan, sementara untuk umum Rp 800 ribu per malam. Belum lagi keringanan-keringanan sewa lokasi lainnya,"ujar Pardiman.
Masalah itu mengemuka dalam diskusi panel yang digelar Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jaya di Gedung Serba Guna KONI, Senayan, kemarin. Ketua Umum PB Forki Hendardji Soepandji yang juga pembicara dalam forum itu menyatakan, cabang-cabang olahraga semestinya diberi kemudahan yang cukup untuk menggunakan fasilitas-fasilitas di kawasan tersebut. Apalagi, filosofi awal pembangunan kawasan itu untuk mengembangkan olahraga.
Hanya, Hendardji tak memungkiri kawasan GBK kini sudah berubah bentuk. GBK bukan hanya kawasan olahraga, tapi juga bisnis. Sebab, selain sarana olahraga, juga ada fasilitas-fasilitas bisnis dan bangunan-bangunan pemerintah yang berdiri di kawasan seluas 279 hektare tersebut.
"Namun, saya menilai fasilitas bisnis dan olahraga itu seharusnya bisa simbiosis mutualisme. Kalau tidak, olahraga akan selalu menjadi korban. Artinya, beban yang harus dikeluarkan masyarakat olahraga akan sangat besar saat menggunakan fasilitas. Padahal, cabang olahraga itu tidak mendapatkan keuntungan seperti pihak-pihak ketiga,"ujar Hendardji.
Karena itu, Hendardji meminta adanya renegosiasi dengan pihak-pihak ketiga yang menggunakan kawasan GBK. Apalagi, kawasan olahraga yang terdiri atas 40% tersebut tidak ada perbaikan. "Sebesar 39% diperuntukkan bisnis yang tentunya memiliki keuntungan seharusnya turut memberi manfaat bagi olahraga. Karena itu,saya berharap perjanjian dengan pihak ketiga (bisnis) bisa ditinjau kembali demi kemajuan olahraga Indonesia,"ujar Hendardji.
Anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto mendukung Hendardji. Dia juga menilai GBK sudah saatnya direvitalisasi. Selain perbaikan fisik,juga diluruskan kembali peruntukannya. Artinya,GBK harus diprioritaskan untuk pengembangan olahraga nasional.
"Untuk kembali seperti dulu (zaman Soekarno) tentu sulit. Namun,saya menilai ada solusi yang bisa dilakukan buat menyelesaikan masalah pengembalian fungsi GBK ini. Salah satunya melalui pertemuan tiga menteri, yakni Menteri Keuangan, Mensesneg, dan Menpora, serta pengelola GBK. Kami di DPR akan mendukung itu secara politik,"ujar Utut, yang juga grand master catur.
Menurut Utut, lewat pertemuan itu keluhan cabang-cabang olahraga mengenai fungsi GBK akan terjawab. Sebab, di situlah kunci munculnya kebijakan menyangkut pengelolaan GBK. Yang menarik pernyataan IGK Manila. Pengamat olahraga yang mantan Ketua Umum PB Wushu tersebut menilai pengelolaan GBK sudah terlalu komersial bagi masyarakat olahraga. Itu yang membuat beban cabang olahraga makin berat.
Padahal, dia menilai pemasukan GBK dari sektor lain sudah cukup besar, terutama dari sektor-sektor bisnis. "Kalau saya,datangkan saja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Biarkan mereka mengaudit keuangan GBK. Sebab, kami juga butuh transparansi soal keuangan mereka,"kata Manila.
Di sisi lain, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha GBK, Pardiman menyatakan, GBK tidak mungkin tidak menarik dana dari masyarakat olahraga yang menggunakan fasilitas GBK. Sebab, itu untuk memenuhi operasional GBK.
"Untuk listrik saja kami harus mengeluarkan anggaran Rp100–115 juta per bulan .Belum lagi biaya-biaya lain seperti gaji pegawai dan perbaikan-perbaikan infrastruktur. Tapi, untuk masyarakat olahraga, kami sudah memberikan keringanan .Contohnya,sewa kamar di Hotel Atlet Century. Untuk atlet, kami bebankan Rp 200 ribu per hari dengan tiga kali makan, sementara untuk umum Rp 800 ribu per malam. Belum lagi keringanan-keringanan sewa lokasi lainnya,"ujar Pardiman.
(wir)
