PSSI: Timnas racikan pemerintah ngawur!
PSSI: Timnas racikan pemerintah ngawur!
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah telah memberikan rekomendasi apabila semua pihak yang berhubungan dengan persepakbolaan agar bahu-membahu untuk memperkuat Timnas, namun sikap pemerintah tersebut oleh PSSI dianggap mendua dan tidak tegas pemerintah karena keputusan pemerintah melalui Kemenpora yang memberikan rekomendasi kepada liga di luar yuridiksi PSSI dan itu ngawur (tidak benar).
PSSI beranggapan bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman Piala AFF dimana pemain-pemain tidak dilepas untuk timnas. Menurut PSSI, Pemerintah juga telah mengabaikan surat FIFA tanggal 26 November 2012 yang mengingatkan bahwa PSSI adalah federasi yang sah dalam menata dan mensupervisi sepakbola di Indonesia
Seperti disebutkan dalam Statuta FIFA pasal 10 dan 13 dan anggota PSSI, meski dalam status terhukum harus tunduk pada federasi sesuai pasal 18.
Keputusan ini menunjukkan pemerintah membiarkan liga di luar federasi resmi melanjutkan kegiatan, meski tidak diakui federasi resmi dan otoritas sepakbola di tingkat ASEAN (AFF), ASIA (AFC) dan dunia (FIFA).
“Pemerintah secara jelas mengajarkan pelanggaran Statuta dan kalau perlu pemerintah akan melindungi pelanggaran tersebut” demikian keterangan situs pssi.or.id, Minggu (6/1/2012)
Bagi PSSI, ini merupakan keputusan yang tidak mendidik dan tidak sportif di bidang olahraga nasional.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Agung Laksono menegaskan, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahrgaan nasional. Hal itu sudah diatur oleh Undang Undang No 3 tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
"Sepak bola merupakan aset nasional yang perlu diselamatkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya pembangunan karakter bangsa atau nation character building," katanya dalam keterangan pers di Media Center Kemenpora 4 Desember 2012.
Agung menambahkan sudah saatnya pemerintah memberikan rekomendasi apabila semua pihak yang berhubungan dengan persepakbolaan. " PSSI, KPSI, manajemen IPL/ISL harus berkomitmen dan mewujudkan pembentukan satu timnas yang kuat untuk menghadapi single event seperti piala Asia maupun multi event," tegasnya.
PSSI beranggapan bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman Piala AFF dimana pemain-pemain tidak dilepas untuk timnas. Menurut PSSI, Pemerintah juga telah mengabaikan surat FIFA tanggal 26 November 2012 yang mengingatkan bahwa PSSI adalah federasi yang sah dalam menata dan mensupervisi sepakbola di Indonesia
Seperti disebutkan dalam Statuta FIFA pasal 10 dan 13 dan anggota PSSI, meski dalam status terhukum harus tunduk pada federasi sesuai pasal 18.
Keputusan ini menunjukkan pemerintah membiarkan liga di luar federasi resmi melanjutkan kegiatan, meski tidak diakui federasi resmi dan otoritas sepakbola di tingkat ASEAN (AFF), ASIA (AFC) dan dunia (FIFA).
“Pemerintah secara jelas mengajarkan pelanggaran Statuta dan kalau perlu pemerintah akan melindungi pelanggaran tersebut” demikian keterangan situs pssi.or.id, Minggu (6/1/2012)
Bagi PSSI, ini merupakan keputusan yang tidak mendidik dan tidak sportif di bidang olahraga nasional.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Agung Laksono menegaskan, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahrgaan nasional. Hal itu sudah diatur oleh Undang Undang No 3 tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
"Sepak bola merupakan aset nasional yang perlu diselamatkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya pembangunan karakter bangsa atau nation character building," katanya dalam keterangan pers di Media Center Kemenpora 4 Desember 2012.
Agung menambahkan sudah saatnya pemerintah memberikan rekomendasi apabila semua pihak yang berhubungan dengan persepakbolaan. " PSSI, KPSI, manajemen IPL/ISL harus berkomitmen dan mewujudkan pembentukan satu timnas yang kuat untuk menghadapi single event seperti piala Asia maupun multi event," tegasnya.
(wbs)
Explore More