Menpora: Undang-undang bukan harga mati
Senin, 18 Februari 2013 - 12:58 WIB
Menpora: Undang-undang bukan harga mati
A
A
A
Sindonews.com - Konflik yang terus memanas antara induk organisasi olah raga Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Bila terus berlarut, olah raga Indonesia dipastikan bakal mendapat sanksi. Oleh karena pemerintah hari ini dengan jajaran pengurus KONI dan KONI bertemu membahas mengenai hal ini.
Menteri pemuda dan olahraga, Roy Suryo, paska bertemu dengan pengurus KONI dan KOI mengungkapkan ada empat poin penting sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Pertama, pemerintah mengapresiasi dan mengakomodasi dinamika dan perubahan yang terjadi dalam dunia keolahragaan Indonesia.
Kedua, pemerintah mempertahankan UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. "Dalam UU No.3 tahun 2005, tercantum tupoksi dari KONI dan KOI, dan UU tersebut bersifat mengikat." Kata Roy di Kantor Kemenpora Jakarta Senin, (18/2/2013).
Ketiga, meski mempertahakan UU Sistem Keolahragaan Nasional tersebut, Roy menegaskan tidak tertutupnya kemungkinan perubahan terhadap peraturan yang ada.
"Undang-undang bukan kitab suci dan bukan harga mati. Oleh karena itu, perubahan mungkin terjadi asalkan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama," ucapnya
Terakhir, pemerintah mendukung munas luar biasa KONI yang akan berlangsung di Bandung pada 19-20 Februari 2013 mendatang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
"Jika ada aspirasi yang muncul di munas luar biasa, pemerintah akan menerimanya, sepanjang aspirasi tersebut sesuai peraturan yang berlaku," tutupnya.
Sebagaimana diketahui bersama, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dipimpin Tono Suratman, mengemukakan wacana penyatuan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) kedalam tubuh KONI. Wacana tersebut ditolak oleh Rita Subowo selaku ketua umuk KOI. Menurutnya, penyatuan tersebut akan menimbulkan preseden buruk bagi olahraga Indonesia.
Menteri pemuda dan olahraga, Roy Suryo, paska bertemu dengan pengurus KONI dan KOI mengungkapkan ada empat poin penting sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Pertama, pemerintah mengapresiasi dan mengakomodasi dinamika dan perubahan yang terjadi dalam dunia keolahragaan Indonesia.
Kedua, pemerintah mempertahankan UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. "Dalam UU No.3 tahun 2005, tercantum tupoksi dari KONI dan KOI, dan UU tersebut bersifat mengikat." Kata Roy di Kantor Kemenpora Jakarta Senin, (18/2/2013).
Ketiga, meski mempertahakan UU Sistem Keolahragaan Nasional tersebut, Roy menegaskan tidak tertutupnya kemungkinan perubahan terhadap peraturan yang ada.
"Undang-undang bukan kitab suci dan bukan harga mati. Oleh karena itu, perubahan mungkin terjadi asalkan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama," ucapnya
Terakhir, pemerintah mendukung munas luar biasa KONI yang akan berlangsung di Bandung pada 19-20 Februari 2013 mendatang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
"Jika ada aspirasi yang muncul di munas luar biasa, pemerintah akan menerimanya, sepanjang aspirasi tersebut sesuai peraturan yang berlaku," tutupnya.
Sebagaimana diketahui bersama, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dipimpin Tono Suratman, mengemukakan wacana penyatuan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) kedalam tubuh KONI. Wacana tersebut ditolak oleh Rita Subowo selaku ketua umuk KOI. Menurutnya, penyatuan tersebut akan menimbulkan preseden buruk bagi olahraga Indonesia.
(wbs)
