Surat FIFA di Menpora meragukan
A
A
A
Sindonews.com - Konflik dualisme PSSI kembali memanas lagi pasalnya Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menolak membubarkan diri sebagai tanggapan atas dikirimnya surat elektronik FIFA kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Bahkan KPSI meminta mempertanyakan email yang diterima dari Primo Corvaro Head of Member Associations FIFA yang dikirim ke Menpora Jumat 22 Februari lalu.
Direktur Eksekutif PSSI KLB Ancol Sefdin Syaifudin melalui rilisnya, mengatakan email dari Corvaro, yang diketik di email field secara etika organisasi tidak pantas dikirim ke Menteri. Apalagi dari struktur FIFA, Corvaro di bawah Sekjen Jerome Valcke. Bahkan selama ini surat dari FIFA ke Menpora selalu berkop FIFA dan ditandatangani Sekjen atau bahkan Presiden FIFA Sepp Blatter.
"Dari etika organisasi saja, Menteri kita wajib mempertanyakan, karena tidak lazim. Itu belum dari sisi content email, yang melanggar sendiri roadmap yang dibuat FIFA melalui task force AFC yang dituangkan di MoU Kuala Lumpur 7 Juni 2012," ujarnya dalam rillisnya 26 Febuari 2013.
Dalam MoU Kuala Lumpur, disebutkan ujung dari penyelesaian kemelut ini adalah harus digelar Kongres (bukan KLB) dengan voter 9 Juli 2011. Disebut pula di MoU, bahwa setelah kongres tersebut dilaksanakan, maka KPSI otomatis akan bubar.
"Sehingga benar apa yang dikatakan Pak La Nyalla, bahwa selama Kongres yang dimaksud dalam MoU tidak atau belum terjadi, maka KPSI tidak akan bubar. Ini inti dari MoU. Karena itulah roadmap yang disepakati penandatangan saat itu, yakni Pak Djohar, Pak Nyalla dan Pak Joko selalu representasi ISL," urai Sefdin.
Sehingga, lanjutnnya, memang ujung dari penyelesaian kemelut ini adalah Kongres. Sebab bila sebaliknya, maka yurisdiksi PSSI tetap akan dua. ISL dan mayoritas klub anggota PSSI tetap akan berada di bawah yurisdiksi PSSI hasil KLB Ancol.
"Dan itu artinya upaya dan niat baik empat exco yang sudah menjalankan roadmap FIFA dengan kembali aktif sebagai exco saya duga akan sia-sia," pungkasnya.
Karena itu, menjadi sangat wajar apabila Menpora mengklarifikasi email tersebut.
Direktur Eksekutif PSSI KLB Ancol Sefdin Syaifudin melalui rilisnya, mengatakan email dari Corvaro, yang diketik di email field secara etika organisasi tidak pantas dikirim ke Menteri. Apalagi dari struktur FIFA, Corvaro di bawah Sekjen Jerome Valcke. Bahkan selama ini surat dari FIFA ke Menpora selalu berkop FIFA dan ditandatangani Sekjen atau bahkan Presiden FIFA Sepp Blatter.
"Dari etika organisasi saja, Menteri kita wajib mempertanyakan, karena tidak lazim. Itu belum dari sisi content email, yang melanggar sendiri roadmap yang dibuat FIFA melalui task force AFC yang dituangkan di MoU Kuala Lumpur 7 Juni 2012," ujarnya dalam rillisnya 26 Febuari 2013.
Dalam MoU Kuala Lumpur, disebutkan ujung dari penyelesaian kemelut ini adalah harus digelar Kongres (bukan KLB) dengan voter 9 Juli 2011. Disebut pula di MoU, bahwa setelah kongres tersebut dilaksanakan, maka KPSI otomatis akan bubar.
"Sehingga benar apa yang dikatakan Pak La Nyalla, bahwa selama Kongres yang dimaksud dalam MoU tidak atau belum terjadi, maka KPSI tidak akan bubar. Ini inti dari MoU. Karena itulah roadmap yang disepakati penandatangan saat itu, yakni Pak Djohar, Pak Nyalla dan Pak Joko selalu representasi ISL," urai Sefdin.
Sehingga, lanjutnnya, memang ujung dari penyelesaian kemelut ini adalah Kongres. Sebab bila sebaliknya, maka yurisdiksi PSSI tetap akan dua. ISL dan mayoritas klub anggota PSSI tetap akan berada di bawah yurisdiksi PSSI hasil KLB Ancol.
"Dan itu artinya upaya dan niat baik empat exco yang sudah menjalankan roadmap FIFA dengan kembali aktif sebagai exco saya duga akan sia-sia," pungkasnya.
Karena itu, menjadi sangat wajar apabila Menpora mengklarifikasi email tersebut.
(wbs)