PSSI Sulsel siap ambil alih Pra Porda
Rabu, 24 Juli 2013 - 12:40 WIB
PSSI Sulsel siap ambil alih Pra Porda
A
A
A
Sindonews.com -- Dua organisasi lembaga olahraga di Sulawesi Selatan (Sulsel) memperebutkan untuk menggelar babak kualifikasi Pekan Olahraga Daerah (Porda) sepak bola, yakni Komiter Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Sulsel dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulsel.
Rencananya, Pra-Porda tersebut, akan diambil alih oleh KONI Sulsel karena terjadi kekisruan dualisme di PSSI Sulsel, dengan alasan tersebut KONI Sulsel menyurat ke PSSI pusat, hingga mereka diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan Pra-Porda. Hal ini pun mendapat bantahan dari pihak PSSI Sulsel, pasalnya sebagai induk organisasi olahraga, seharusnya hal tersebut mereka yang menyelenggarakannya.
Pengurus PSSI Sulsel, Mirdan Midding mengatakan, pihak PSSI siap mengambil alih kembali Pra-Porda yang akan diselenggarakan di Sulsel tersebut. "Kami yang berhak, makanya kami siap melawan dan mengambil alih kegiatan tersebut," kata dia.
Mirdan yang juga pelaksana tugas (Plt) PSSI Makassar ini juga melanjutkan, pihaknya sudah mempersiapkan langkahnya untuk melawan Intervensi KONI Sulsel. "Kami berencana melakukan somasi, dan mempertanyakan alasan KONI mengambil alih kegiatan tersebut (Pra-Porda)," ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, seharusnya pihak KONI Sulsel hanya bertindak sebagai pengawas, pada kegiatan Pra-Porda tersebut, pasalnya saat ini PSSI Sulsel siap menyelenggarakannya. "Apalagi sekarang ada PSSI Sulsel dan saat ini sudah tidak ada lagi masalah internal kepengurusan," ucapnya.
Lebih jauh dia menuturkan, pihaknya tak segan memperkarakan masalah ini ke jalur hukum. dirinya berdalih ada oknum di KONI Sulsel yang berkepentingan. Oknum itu, kata dia, memanfaatkan polemik klaim tiga kepengurusan di PSSI Susel, beberapa waktu lalu. "Surat penyampaian ke PSSI pusat perihal polemik internal kepengurusan menyalahi prosedur. Kami menduga sang oknum mengintervensi pihak pusat mengeluarkan keputusan penyerahan kewenangan pelaksanaan Pra-Porda dan Porda kepada KONI Sulsel," jelasnya.
Untuk persoalan teknisnya, Mirdan yang juga pengurus inti PSSI menyatakan kesiapan dan keseriusan pihaknya menggelar Pra-Porda sepak bola. PSSI Sulsel telah membagi enam zona penyelenggaraan. Rinciannya, zona I meliputi Makassar, Gowa, Maros dan Barru; zona II meliputi Takalar, Jeneponto, Bulukumba dan Selayar; zona III meliputi Sinjai, Bone, Soppeng dan Wajo; zona IV meliputi Pinrang, Sidrap, Pangkep dan Parepare; zona V meliputi Enrekang, Tana Toraja, Luwu dan Palopo; zona VI meliputi Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara.
Sementara itu, Sekertaris Umum KONI Sulsel, Ad'dien membantah ada oknum di KONI yang berkepentingan mengambil alih Pra-Porda sepak bola dan futsal dari PSSI. "Ini semata demi kemajuan olahraga. Tak mungkin KONI Sulsel tinggal diam melihat kisruh dualisme kepengurusan yang hanya membuat prestasi kian terpuruk," ungkapnya.
Mengenai mekanisme, lanjutnya pihaknya menempuh sesuai prosedur. Pada mulanya, KONI Sulsel bersurat ke PSSI pusat pada 11 April. Isinya perihal permasalahan dualisme kepengurusan. Saat itu, pihaknya meminta agar permasalahan segera diselesaikan. "Karena tidak mungkingkin KONI Sulsel akan memberi rekomendasi terhadap tiga kepengurusan yang ada di Sulsel," ujarnya.
Hal tersebutr, lanjutnya mendapat respon positif. Pada 17 April, PSSI pusat mengakhiri dualisme kepengurusan. Selanjutnya, pengurus PSSI Sulsel tak mendapat kepercayaan menghelat Pra-Porda dan Porda. Mereka diminta fokus menyelenggarakan musyawarah daerah, September nanti. "Ini yang menjadi dasar kami dan keputusan ini belum dicabut. Jadi, kami yang diberi kewenangan menunjuk pelaksana Pra-Porda sepak bola dan futsal," kata dia
Rencananya, Pra-Porda tersebut, akan diambil alih oleh KONI Sulsel karena terjadi kekisruan dualisme di PSSI Sulsel, dengan alasan tersebut KONI Sulsel menyurat ke PSSI pusat, hingga mereka diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan Pra-Porda. Hal ini pun mendapat bantahan dari pihak PSSI Sulsel, pasalnya sebagai induk organisasi olahraga, seharusnya hal tersebut mereka yang menyelenggarakannya.
Pengurus PSSI Sulsel, Mirdan Midding mengatakan, pihak PSSI siap mengambil alih kembali Pra-Porda yang akan diselenggarakan di Sulsel tersebut. "Kami yang berhak, makanya kami siap melawan dan mengambil alih kegiatan tersebut," kata dia.
Mirdan yang juga pelaksana tugas (Plt) PSSI Makassar ini juga melanjutkan, pihaknya sudah mempersiapkan langkahnya untuk melawan Intervensi KONI Sulsel. "Kami berencana melakukan somasi, dan mempertanyakan alasan KONI mengambil alih kegiatan tersebut (Pra-Porda)," ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, seharusnya pihak KONI Sulsel hanya bertindak sebagai pengawas, pada kegiatan Pra-Porda tersebut, pasalnya saat ini PSSI Sulsel siap menyelenggarakannya. "Apalagi sekarang ada PSSI Sulsel dan saat ini sudah tidak ada lagi masalah internal kepengurusan," ucapnya.
Lebih jauh dia menuturkan, pihaknya tak segan memperkarakan masalah ini ke jalur hukum. dirinya berdalih ada oknum di KONI Sulsel yang berkepentingan. Oknum itu, kata dia, memanfaatkan polemik klaim tiga kepengurusan di PSSI Susel, beberapa waktu lalu. "Surat penyampaian ke PSSI pusat perihal polemik internal kepengurusan menyalahi prosedur. Kami menduga sang oknum mengintervensi pihak pusat mengeluarkan keputusan penyerahan kewenangan pelaksanaan Pra-Porda dan Porda kepada KONI Sulsel," jelasnya.
Untuk persoalan teknisnya, Mirdan yang juga pengurus inti PSSI menyatakan kesiapan dan keseriusan pihaknya menggelar Pra-Porda sepak bola. PSSI Sulsel telah membagi enam zona penyelenggaraan. Rinciannya, zona I meliputi Makassar, Gowa, Maros dan Barru; zona II meliputi Takalar, Jeneponto, Bulukumba dan Selayar; zona III meliputi Sinjai, Bone, Soppeng dan Wajo; zona IV meliputi Pinrang, Sidrap, Pangkep dan Parepare; zona V meliputi Enrekang, Tana Toraja, Luwu dan Palopo; zona VI meliputi Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara.
Sementara itu, Sekertaris Umum KONI Sulsel, Ad'dien membantah ada oknum di KONI yang berkepentingan mengambil alih Pra-Porda sepak bola dan futsal dari PSSI. "Ini semata demi kemajuan olahraga. Tak mungkin KONI Sulsel tinggal diam melihat kisruh dualisme kepengurusan yang hanya membuat prestasi kian terpuruk," ungkapnya.
Mengenai mekanisme, lanjutnya pihaknya menempuh sesuai prosedur. Pada mulanya, KONI Sulsel bersurat ke PSSI pusat pada 11 April. Isinya perihal permasalahan dualisme kepengurusan. Saat itu, pihaknya meminta agar permasalahan segera diselesaikan. "Karena tidak mungkingkin KONI Sulsel akan memberi rekomendasi terhadap tiga kepengurusan yang ada di Sulsel," ujarnya.
Hal tersebutr, lanjutnya mendapat respon positif. Pada 17 April, PSSI pusat mengakhiri dualisme kepengurusan. Selanjutnya, pengurus PSSI Sulsel tak mendapat kepercayaan menghelat Pra-Porda dan Porda. Mereka diminta fokus menyelenggarakan musyawarah daerah, September nanti. "Ini yang menjadi dasar kami dan keputusan ini belum dicabut. Jadi, kami yang diberi kewenangan menunjuk pelaksana Pra-Porda sepak bola dan futsal," kata dia
(wbs)
