Bali ikut daftar tuan rumah PON 2020

Sindonews.com - Pengprov Bali harus segera melengkapi data administrasi sebesar Rp. 1 miliar sebelum Februari 2014 mendatang, sebagai persyaratan pelengkap Bali untuk pengajuan tuan rumah PON 2020.

Hal ini terkuak setelah pengprov Bali, yang diwakili langsung Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta secara resmi mendaftarkan diri sebagai tuan rumah PON 2020 dengan menyerahkan formulir serta data kelengkapan kepada KONI Pusat, yang diterima langsung oleh Wakil Ketua KONI, Inugrogo, Jumat (29/11/2013).

"Kita berikan dana administrasi sebesar Rp. 1 miliar sebelum Februari, karena kita harus benahi administrasi terlebih dahulu. Mengingat masalah ini tidak macam-macam, kita harus sesuai aturan normatif dalam merealisasikannya sesuai UU, karena bisa berdampak pada yang menerima dan yang memberikan dana tersebut," tutur Sudikerta kepada wartawan di Kantor KONI Jakarta.

Rencananya, dana tersebut akan disediakan tim pelaksana anggaran administrasi pengprof Bali, usai berkomunikasi dengan semua pihak termasuk pihak BPK.

"Dana sudah ada dari APBD, tinggal administrasinya saja, yang akan disediakan tim pelaksana anggaran administrasi, jadi harus dilengkapi kita semua, sebelum bidding kita pasti sudah dituntaskan semua," paparnya.

Dirinya pun menilai hal ini tidak akan menjadi kendala bagi Bali dalam memuluskan langkahnya maju sebagai tuan rumah PON 2020, karena pihak pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, baik akomodasi, transportasi, serta dana sekitar Rp. 1 triliun, dan pembangunan stadion bertaraf internasional.

"Kita sudah menyiapkan semua kebutuhan, khususnya venue yang nantinya akan dibangun stadion utama bertaraf internasional dikawasan Pecatu Graha, yang merupakan tanah provinsi Bali, dengan jumlah lebih dari 24 hektar. Dan kita juga akan melobi daerah-daerah lainnya untuk mendukung Bali maju sebagai tuan rumah," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KONI Pusat, Inugraha mengaku pihaknya masih akan menunggu semua kelengkapan administrasi pengprov Bali, sebagai persyaratan mutlak peserta pendaftaran, maksimal sebelum dilakukan bidding dan kunjungan tim penjaringan ke daerah masing-masing.

"Pihak Bali menganggarkan dana untuk administrasi Rp. 1 miliar tersebut pada dana APBD 2014, kami dari tim penjaringan akan menunggu sebelum bulan Februari saat tim melakukan bidding, karena sesuai prosedurnya setiap peserta pendaftaran harus menyerahkan dana administrasi tersebut, jadi jika sebelum peninjauan belum juga diserahkan, maka tidak bisa lolos.," ujarnya Inugroho.