Jabar Perjuangkan Tarung Derajat di Popnas XIII/2015

BANDUNG - Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia (Bapopsi) Jawa Barat akan memperjuangkan cabang olahraga tarung derajat menjadi cabang eksibisi di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII pada September 2015 mendatang. Keinginan tersebut nampaknya akan terlaksana, setelah 18 pengurus provinsi tarung derajat se-Indonesia menyatakan dukungannya.

"Jabar akan perjuangkan Tarung Derajat sebagai cabang olahraga eksibisi Popnas XIII pada Rakernas Bapopsi di Batam pada Maret nanti. Sudah ada 18 provinsi yang mendukung dari total 22 pengurus provinsi Tarung Derajat," ujar Ketua Pengprov Bapopsi Jabar Yudha M Saputra, Sabtu (28/2/2015).

Selain itu, Yudha yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Jawa Barat ini mengatakan pengajuan penambahan cabang olahraga beladiri di Popnas nanti, dikarenakan Jabar yang bertindak sebagai tuan rumah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar.

Artinya, kata dia, sudah sewajarnya, Jabar memiliki kewenangan dalam mengajukan penambahan cabang olahraga tersebut. "Untuk gelaran Popnas XIII, kita gelontorkan dana hingga Rp 70 milyar. Jadi sudah sewajarnya kalau kita juga meminta penambahan cabang olahraga Tarung Derajat sebagai cabang olahraga eksebisi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua PP Bapopsi Djoko Pekik mengaku jika pengurangan bantuan anggaran untuk Popnas XIII karena semua kementerian diminta untuk melakukan penghematan. Terutama dalam konteks biaya perjalanan.

"Sebenarnya kita tidak mau ada pengurangan karena Popnas merupakan hajat nasional. Tapi kondisi yang memaksa kita harus melakukan pengurangan. Ini regulasi baru yang tidak bisa ditawar," tegas Djoko yang juga menjabat sebagai Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI.

Seperti diketahui, Pemprov Jabar mengeluarkan dana hingga Rp 68 milyar untuk pelaksanaan Popnas XIII/2015. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Kemenpora RI juga menggelontorkan dana bantuan.

Sebelumnya, dana bantuan dari Pemerintah Pusat melalui APBN mencapai Rp 15 milyar dan sudah masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Namun, dana tersebut mendapat pemotongan hingga lebih dari 50 persen dan dikabarkan hanya mendapat bantuan anggaran mencapai Rp 6 milyar.