Proses Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia: DPR-Menpora Miskomunikasi
Selasa, 05 Desember 2023 - 03:03 WIB
Pernyataan itu kemudian dibantah Menpora RI, Dito Ariotedjo. Disebutkan bahwa berkas permohonan sudah dikirim ke Ketua DPR RI, Puan Maharani sejak 28 November 2023 silam.
Hal inilah yang kemudian dikeluhkan Dede Yusuf kepada PSSI. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini ingin agar PSSI menyusun penjadwalan waktu yang jelas perihal proses naturalisasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
"Hanya saja perlu saya sampaikan, mekanismenya perlu kita ubah, saya tadi tanyakan juga, karena ini ramai kemarin di media sosial, para penggemar bola menggeruduk kami, 'kok belum?, 'DPR kerjanya apa?' Kira-kira begitu, padahal kami belum nerima apa-apa," ujar Dede Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, Senin (4/12/2023).
"Artinya kalau saja PSSI ini membuat time schedule yang baik dan benar, sehingga satu bulan sebelumnya kita sudah siapkan dan kita berharap apabila ada naturalisasi jangan seperti investasi mendadak, 'besok mau datang' 'besok mau dipake, 'besok harus ketok', jadi sebaiknya satu bulan sebelumnya kita sudah duduk di sini," lanjutnya kemudian.
"Jadi bukan 'ini besok tanggal 10 main harus ketok sekarang', wah ini ujung-ujungnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bisa masuk ini kalau ada apa-apa," tutup eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini.
Hal inilah yang kemudian dikeluhkan Dede Yusuf kepada PSSI. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini ingin agar PSSI menyusun penjadwalan waktu yang jelas perihal proses naturalisasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
"Hanya saja perlu saya sampaikan, mekanismenya perlu kita ubah, saya tadi tanyakan juga, karena ini ramai kemarin di media sosial, para penggemar bola menggeruduk kami, 'kok belum?, 'DPR kerjanya apa?' Kira-kira begitu, padahal kami belum nerima apa-apa," ujar Dede Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, Senin (4/12/2023).
"Artinya kalau saja PSSI ini membuat time schedule yang baik dan benar, sehingga satu bulan sebelumnya kita sudah siapkan dan kita berharap apabila ada naturalisasi jangan seperti investasi mendadak, 'besok mau datang' 'besok mau dipake, 'besok harus ketok', jadi sebaiknya satu bulan sebelumnya kita sudah duduk di sini," lanjutnya kemudian.
"Jadi bukan 'ini besok tanggal 10 main harus ketok sekarang', wah ini ujung-ujungnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bisa masuk ini kalau ada apa-apa," tutup eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini.
Lihat Juga :