LADI Konfirmasi Dapat Undangan Rapat dari WADA untuk Selesaikan Sanksi
Rabu, 20 Oktober 2021 - 18:27 WIB
Namun, ternyata ada masalah lain yang muncul dari segi adminstratif yang belum selesai sejak 2019 lalu. Alhasil, LADI pun diberi sanksi oleh WADA dan membuat bendera Merah-Putih tidak dikibarkan saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020.
Wakil Ketua LADI, Rheza Maulana, menyatakan bahwa pihaknya pada Rabu (20/10/2021) telah menerima surat undangan rapat dari WADA untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain LADI, sejumlah pihak terkait seperti Menpora, Menkeu, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Paralimpiade Nasional (NPC) juga diundang dalam rapat yang akan digelar pada Kamis (21/10/2021) itu.
“Saat ini kami baru mendapat surat dari WADA. Namun untuk hasilnya itu sedang kami bahas dengan pemerintah dimana besok akan dilakukan rapat besar antara WADA dan semua stakeholder terkait untuk membahas pending meters (hal-hal yang tertunda) yang ada,” kata Rheza saat dihubungi via telepon.
“Isi surat itu adalah tentang pembahasan pending meters secara menyeluruh terhadap seluruh stakeholders yang ada di Indonesia, termasuk KOI, KONI, Kementerian Keuangan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rheza mengatakan bahwa saat ini LADI belum bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk menangani kasus tersebut.
Wakil Ketua LADI, Rheza Maulana, menyatakan bahwa pihaknya pada Rabu (20/10/2021) telah menerima surat undangan rapat dari WADA untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain LADI, sejumlah pihak terkait seperti Menpora, Menkeu, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Paralimpiade Nasional (NPC) juga diundang dalam rapat yang akan digelar pada Kamis (21/10/2021) itu.
“Saat ini kami baru mendapat surat dari WADA. Namun untuk hasilnya itu sedang kami bahas dengan pemerintah dimana besok akan dilakukan rapat besar antara WADA dan semua stakeholder terkait untuk membahas pending meters (hal-hal yang tertunda) yang ada,” kata Rheza saat dihubungi via telepon.
“Isi surat itu adalah tentang pembahasan pending meters secara menyeluruh terhadap seluruh stakeholders yang ada di Indonesia, termasuk KOI, KONI, Kementerian Keuangan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rheza mengatakan bahwa saat ini LADI belum bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk menangani kasus tersebut.
Lihat Juga :