Pemerintah Desain Jaminan Hari Tua Atlet Lewat Undang-undang Keolahragaan
Rabu, 07 Desember 2022 - 16:28 WIB
Atlet wushu Indonesia Ivana Beatrice Liestio berpose meraih emas nomor Taolu Daoshu. Lewat Undang-undang Keolahragaan, pemerintah ingin mendesain jaminan hari tua atlet berprestasi. Foto: ANTARA FOTO/Fauzan
JAKARTA - Pemerintah menyadari prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal. Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora ) Zainudin Amali mengatakan, alasan ketertinggalan tersebut karena prestasi olahraga di Tanah Air tidak pernah didesain.
Melalui UU No 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menggantikan UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pemerintah berharap prestasi olahraga bisa dicetak lebih baik.
“Dulu kita ada prestasi, tapi by accident. Not by design,” ujar Menpora Zainudin, Rabu (7/12/2022), saat memberi membuka Diskusi Panel ‘Jaminan Perlindungan Atlet demi Kesinambungan Prestasi dan Industri Olahraga Nasional’.
Menpora mengatakan, padahal prestasi harus dicetak dan direncanakan. Sebelum mengesahkan UU No 11 Tahun 2022, pemerintah sudah lebih dulu membuat PP di tahun 2021 tentang desain besar dunia olahraga Indonesia. “UU No 11 kemudian menjadi payung hukum yang lebih besar,” sambung dia.
Aturan hukum yang baru diterangkan Menpora dibutuhkan karena berfungsi mengakomodasi kebutuhan dalam dunia olahraga yang sebelumnya tidak tercakup. Seperti bidang lainnya, dunia olahraga juga dinamis, berkembang seiring zaman.
Uniknya, kata Menpora, dunia olahraga itu selalu mengacu pada aturan internasional. Karena itu aturan hukum harus diperbaharui agar Indonesia bisa mengikuti aturan dunia.
Ia memberi contoh tentang Kanjuruhan. “Waktu Kanjuruhan yang seharusnya dipakai aturan luar. Setelah tragedi itu baru kemudian muncul Statuta Polri yang mengadaptasi aturan internasional itu,” kata Menpora. Ia mengacu pada aturan penggunaan gas air mata dalam pertandingan olahraga.
Dari situ, pemerintah sadar Indonesia sangat tertinggal dengan aturan dunia internasional. Ia mengatakan, UU tentang olahraga direvisi dengan tujuan agar lebih adaptif. Menpora mengatakan, itulah uniknya dunia olahraga yaitu harus ikut aturan dunia.
Melalui UU No 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menggantikan UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pemerintah berharap prestasi olahraga bisa dicetak lebih baik.
“Dulu kita ada prestasi, tapi by accident. Not by design,” ujar Menpora Zainudin, Rabu (7/12/2022), saat memberi membuka Diskusi Panel ‘Jaminan Perlindungan Atlet demi Kesinambungan Prestasi dan Industri Olahraga Nasional’.
Baca Juga
Menpora mengatakan, padahal prestasi harus dicetak dan direncanakan. Sebelum mengesahkan UU No 11 Tahun 2022, pemerintah sudah lebih dulu membuat PP di tahun 2021 tentang desain besar dunia olahraga Indonesia. “UU No 11 kemudian menjadi payung hukum yang lebih besar,” sambung dia.
Aturan hukum yang baru diterangkan Menpora dibutuhkan karena berfungsi mengakomodasi kebutuhan dalam dunia olahraga yang sebelumnya tidak tercakup. Seperti bidang lainnya, dunia olahraga juga dinamis, berkembang seiring zaman.
Uniknya, kata Menpora, dunia olahraga itu selalu mengacu pada aturan internasional. Karena itu aturan hukum harus diperbaharui agar Indonesia bisa mengikuti aturan dunia.
Ia memberi contoh tentang Kanjuruhan. “Waktu Kanjuruhan yang seharusnya dipakai aturan luar. Setelah tragedi itu baru kemudian muncul Statuta Polri yang mengadaptasi aturan internasional itu,” kata Menpora. Ia mengacu pada aturan penggunaan gas air mata dalam pertandingan olahraga.
Dari situ, pemerintah sadar Indonesia sangat tertinggal dengan aturan dunia internasional. Ia mengatakan, UU tentang olahraga direvisi dengan tujuan agar lebih adaptif. Menpora mengatakan, itulah uniknya dunia olahraga yaitu harus ikut aturan dunia.
tulis komentar anda