Piala Dunia 2026 dalam Bayang-Bayang Perang Amerika

Iran, yang secara politik bertentangan dengan Amerika Serikat, pernah mengancam akan memboikot drawing (pengundian) fase grup Piala Dunia 2026 lantaran kebijakan pemerintah AS yang melarang suporter Iran, sekaligus membatasi keluarga pemain Timnas Iran masuk ke wilayah AS selama Piala Dunia berlangsung. Hal ini sempat memunculkan kekhawatiran bakal berdampak langsung pada turnamen. Namun, Iran melunak dan menghadiri acara pengundian yang berlangsung di Washington, Jumat 5 Desember 2025.

Bagaimana FIFA Melihat Masalah Ini?

Berdasarkan Statuta FIFA, tidak ada dasar hukum yang memungkinkan organisasi sepak bola dunia tersebut menjatuhkan sanksi kepada sebuah negara tuan rumah atas tindakan militer atau kebijakan politik pemerintahnya. Sanksi FIFA secara tegas hanya dapat dijatuhkan kepada asosiasi anggota, bukan kepada negara. Pasal 3 Statuta FIFA memang menegaskan komitmen FIFA terhadap penghormatan hak asasi manusia, tetapi pasal tersebut tidak memberikan mekanisme langsung untuk mencabut status tuan rumah Piala Dunia. Pasal 16 dan 19 yang mengatur sanksi juga hanya berkaitan dengan intervensi politik terhadap federasi sepak bola, bukan kebijakan negara dalam konteks geopolitik atau militer.

“FIFA berkomitmen untuk menghormati seluruh hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berupaya mendorong perlindungan atas hak-hak tersebut.” Pasal 3 Statuta FIFA (Human Rights)

Kasus Rusia pada 2022 pun dinilai berbeda. FIFA dan UEFA kala itu mengambil langkah administratif dengan dalih force majeure, menyusul sanksi ekonomi global, pembatasan perjalanan, serta risiko keamanan yang secara langsung memengaruhi integritas kompetisi. Keputusan tersebut bahkan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Hingga kini, situasi serupa belum dinilai terjadi dalam konteks Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026.

Di sisi lain, kekhawatiran justru menguat di Meksiko, yang juga menjadi tuan rumah turnamen. Retorika keras Presiden AS Donald Trump, termasuk ancaman tindakan sepihak terhadap kartel narkoba dan kemungkinan penggunaan kekuatan militer, membuat sebagian pejabat dan pelaku usaha Meksiko cemas akan stabilitas kawasan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memang secara terbuka menolak narasi invasi, tetapi di balik layar, kekhawatiran tetap ada, terlebih setelah penangkapan Maduro menunjukkan kesediaan Washington bertindak agresif di kawasan.

"Kami secara tegas menolak intervensi dalam urusan internal negara lain," tegas Presiden Sheinbaum, mengulangi pernyataan sebelumnya, melansir Al Arabiya dari Reuters (6/1/2026).

Meski demikian, FIFA hingga kini tetap bersikukuh pada rencana awal. Tidak ada indikasi resmi bahwa badan sepak bola dunia itu mempertimbangkan pemindahan pertandingan dari Amerika Serikat. Mantan pemain tim nasional Uni Soviet, Vladimir Ponomaryov, bahkan menilai wacana relokasi nyaris mustahil. Menurutnya, keputusan tuan rumah sudah final, diperkuat oleh posisi politik dan ekonomi Amerika Serikat dalam struktur sepak bola global serta kedekatan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Trump.

Dengan kalender yang kian mendekat, Piala Dunia 2026 pun berada di persimpangan antara ambisi olahraga dan realitas geopolitik. Ancaman perang atau eskalasi konflik Amerika Serikat memang memicu kekhawatiran, tetapi sejauh ini lebih banyak hidup sebagai wacana politik ketimbang ancaman nyata terhadap penyelenggaraan turnamen. FIFA memilih bertahan pada prinsip netralitas olahraga, sementara dunia menunggu apakah tensi geopolitik akan mereda atau justru semakin membebani pesta sepak bola terbesar di planet ini.