Eropa Genting, Prancis Hati-hati Tanggapi Seruan Boikot Piala Dunia 2026 Amerika Serikat
Kamis, 22 Januari 2026 - 16:47 WIB
loading...
Eropa Genting, Prancis Hati-hati Tanggapi Seruan Boikot Piala Dunia 2026 Amerika Serikat
A
A
A
Situasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Eropa kian memanas dan mulai merembet ke dunia olahraga. Sejumlah negara Eropa disebut melontarkan wacana boikot Piala Dunia 2026 menyusul kontroversi kebijakan Amerika Serikat yang ingin mencaplok Greenland, wilayah otonom milik Denmark. Namun, Prancis memilih bersikap hati-hati dan menolak terburu-buru mengamini seruan tersebut.
Amerika Serikat, yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko, tengah disorot tajam setelah Presiden Donald Trump kembali melontarkan ambisi untuk menguasai Greenland. Langkah itu dinilai melanggar kedaulatan Denmark sekaligus mencederai prinsip aliansi NATO, sehingga memicu kemarahan sejumlah negara Eropa.
Ketegangan makin meningkat setelah AS mengumumkan ancaman tarif impor terhadap delapan negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Denmark. Tarif awal sebesar 10 persen disebut akan naik hingga 25 persen mulai Juni 2026, sebagai tekanan politik agar Denmark melepas Greenland. Kebijakan “America First” ini memantik respons keras dari Uni Eropa yang menyiapkan tarif balasan dan instrumen anti-pemaksaan ekonomi.
Baca Juga: 5 Negara Besar Berpotensi Boikot Piala Dunia 2026, Buntut Kebijakan Luar Negeri AS
Dalam konteks tersebut, muncul seruan agar negara-negara Eropa memboikot Piala Dunia 2026. Isu ini diperparah dengan kebijakan pembatasan visa Amerika Serikat yang berdampak pada sejumlah negara peserta Piala Dunia, seperti Senegal dan Pantai Gading. Meski tim dan ofisial masih diizinkan masuk, para suporter dari negara-negara tersebut terancam tak bisa menyaksikan langsung pertandingan di AS.
Meski tekanan politik meningkat, Menteri Olahraga Prancis Marina Ferrari menegaskan pemerintahnya belum berniat membawa konflik geopolitik ke arena sepak bola. “Saat ini, kementerian tidak memiliki keinginan untuk memboikot kompetisi besar yang sangat dinantikan ini,” ujar Ferrari, dikutip dari ESPN.
Namun, ia juga membuka kemungkinan perubahan sikap jika situasi berkembang lebih jauh. "Meskipun demikian, saya tidak menghakimi apa yang mungkin terjadi," sambungnya.
Sikap berbeda datang dari internal politik Prancis. Anggota parlemen sayap kiri Eric Coquerel secara terbuka menyerukan boikot Piala Dunia 2026. Ia menilai tidak etis menggelar turnamen global di negara yang dianggap mengancam tetangganya dan merusak tatanan hukum internasional. Coquerel bahkan mengusulkan agar Piala Dunia dipusatkan hanya di Kanada dan Meksiko.
Di tengah kondisi “Eropa genting” akibat tekanan ekonomi dan politik dari Washington, Prancis tampak memilih sikap hati-hati. Paris berupaya menjaga jarak antara urusan olahraga dan konflik geopolitik, sembari tetap mencermati dinamika yang berkembang. Namun, dengan eskalasi yang belum menunjukkan tanda mereda, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi lebih dari sekadar ajang sepak bola.
Amerika Serikat, yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko, tengah disorot tajam setelah Presiden Donald Trump kembali melontarkan ambisi untuk menguasai Greenland. Langkah itu dinilai melanggar kedaulatan Denmark sekaligus mencederai prinsip aliansi NATO, sehingga memicu kemarahan sejumlah negara Eropa.
Ketegangan makin meningkat setelah AS mengumumkan ancaman tarif impor terhadap delapan negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Denmark. Tarif awal sebesar 10 persen disebut akan naik hingga 25 persen mulai Juni 2026, sebagai tekanan politik agar Denmark melepas Greenland. Kebijakan “America First” ini memantik respons keras dari Uni Eropa yang menyiapkan tarif balasan dan instrumen anti-pemaksaan ekonomi.
Baca Juga: 5 Negara Besar Berpotensi Boikot Piala Dunia 2026, Buntut Kebijakan Luar Negeri AS
Dalam konteks tersebut, muncul seruan agar negara-negara Eropa memboikot Piala Dunia 2026. Isu ini diperparah dengan kebijakan pembatasan visa Amerika Serikat yang berdampak pada sejumlah negara peserta Piala Dunia, seperti Senegal dan Pantai Gading. Meski tim dan ofisial masih diizinkan masuk, para suporter dari negara-negara tersebut terancam tak bisa menyaksikan langsung pertandingan di AS.
Meski tekanan politik meningkat, Menteri Olahraga Prancis Marina Ferrari menegaskan pemerintahnya belum berniat membawa konflik geopolitik ke arena sepak bola. “Saat ini, kementerian tidak memiliki keinginan untuk memboikot kompetisi besar yang sangat dinantikan ini,” ujar Ferrari, dikutip dari ESPN.
Namun, ia juga membuka kemungkinan perubahan sikap jika situasi berkembang lebih jauh. "Meskipun demikian, saya tidak menghakimi apa yang mungkin terjadi," sambungnya.
Sikap berbeda datang dari internal politik Prancis. Anggota parlemen sayap kiri Eric Coquerel secara terbuka menyerukan boikot Piala Dunia 2026. Ia menilai tidak etis menggelar turnamen global di negara yang dianggap mengancam tetangganya dan merusak tatanan hukum internasional. Coquerel bahkan mengusulkan agar Piala Dunia dipusatkan hanya di Kanada dan Meksiko.
Di tengah kondisi “Eropa genting” akibat tekanan ekonomi dan politik dari Washington, Prancis tampak memilih sikap hati-hati. Paris berupaya menjaga jarak antara urusan olahraga dan konflik geopolitik, sembari tetap mencermati dinamika yang berkembang. Namun, dengan eskalasi yang belum menunjukkan tanda mereda, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi lebih dari sekadar ajang sepak bola.
(sto)
Lihat Juga :
