Wali Kota Jayapura Tolak PON Papua 2021, Menpora-KONI Buka Suara
Selasa, 25 Mei 2021 - 20:00 WIB
loading...
Wali Kota Jayapura Tolak PON Papua, Menpora dan KONI Buka Suara. Foto: MPI/Quadiliba Al-Farabi
A
A
A
JAKARTA - Rencana penolakan menjadi tuan rumah PON XX Papua oleh Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Manoditanggapi oleh KONI Pusat dan Menpora RI. Mereka sepakat menyelesaikan perkara ini secepat mungkin.
PON XX Papua yang rencananya berlangsung sepanjang 2 – 15 Oktober 2021 ini mendapatkan tantangan mendekati hari penyelenggaraan. Di antaranya, penolakan Kota Jayapura menjadi tuan rumah oleh pemimpin setempat karena merasa Pengurus Besar (PB) PON tak transparan.
Baca Juga: PB PON XX Papua 2021 Publikasikan Technical Hand Book
Wali Kota dan PB PON telah menggelar rapat pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama empat hari di kota Jayapura. Namun dalam rapat kali ini, Tommy Mano merasa PB PON menutup-nutupi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pihak pemerintah Kota Jayapura.
Alhasil, BTM sapaan akrab Benhur Tommy Minomengancam untuk tidak menjadi tuan rumah. Di mana semua penyelenggaraan diserahkan kepada PB PON agar pihaknya tidak mendapat sorotan dari Mendagri dan Presiden Joko Widodo.
"Makanya saya ambil keputusan tegas seperti ini, biar Kota Jayapura tidak menjadi tuan rumah, kami serahkan semuanya kepada PB PON. Supaya saya jangan disoroti oleh Mendagri dan Presiden Joko Widodo,”ucap BTM di Jayapura Senin 24 Mei 2021 lalu.
Atas hal ini, Ketua KONI Pusat, Marciano Norman bersama Menpora RI Zainudin Amali menilai ajang yang telah direncanakan sejak 2020 ini merupakan hasil persetujuan seluruh provinsi di Indonesia. PON merupakan ajang olahraga nasional yang tak bisa ditolak hanya dengan segelintir orang.
Adapun polemik yang ada, tak lepas dari masalah administrasi yang diakui belum selesai. Pihak KONI Pusat pun akan meminta PB PON menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat dan secepatnya menyelesaikan kisruh ini.
“Bicara PON adalah event nasional. Kalau 34 provinsi saja datang ke Papua, saya rasa masa yang di Papua menolak salah satu, kan gamungkin. Tapi pada saat berkunjung saya sudah berbicara dengan wali kota pada saat itu, ada masalah-masalah administrasi yang harus segera diselesaikan,” ujar Marciano Norman usai menghadiri Kick Off Sportstars.id, di iNews Tower, Jakarta pada Selasa (25/5/2021)
“Saya sudah minta ketua PB PON dan ketua Harian PB PON untuk segera berkomunikasi dan saya yakin dalam waktu dekat itu semua bisa diselesaikan,” lanjutnya.
Pernyataan ini pun diamini oleh Zainudin Amali yang turut hadir di momen tersebut. Meski tak memberikan tanggapannya secara langsung, Amali berpendapat sama dengan Marciano.
PON XX Papua yang rencananya berlangsung sepanjang 2 – 15 Oktober 2021 ini mendapatkan tantangan mendekati hari penyelenggaraan. Di antaranya, penolakan Kota Jayapura menjadi tuan rumah oleh pemimpin setempat karena merasa Pengurus Besar (PB) PON tak transparan.
Baca Juga: PB PON XX Papua 2021 Publikasikan Technical Hand Book
Wali Kota dan PB PON telah menggelar rapat pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama empat hari di kota Jayapura. Namun dalam rapat kali ini, Tommy Mano merasa PB PON menutup-nutupi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pihak pemerintah Kota Jayapura.
Alhasil, BTM sapaan akrab Benhur Tommy Minomengancam untuk tidak menjadi tuan rumah. Di mana semua penyelenggaraan diserahkan kepada PB PON agar pihaknya tidak mendapat sorotan dari Mendagri dan Presiden Joko Widodo.
"Makanya saya ambil keputusan tegas seperti ini, biar Kota Jayapura tidak menjadi tuan rumah, kami serahkan semuanya kepada PB PON. Supaya saya jangan disoroti oleh Mendagri dan Presiden Joko Widodo,”ucap BTM di Jayapura Senin 24 Mei 2021 lalu.
Atas hal ini, Ketua KONI Pusat, Marciano Norman bersama Menpora RI Zainudin Amali menilai ajang yang telah direncanakan sejak 2020 ini merupakan hasil persetujuan seluruh provinsi di Indonesia. PON merupakan ajang olahraga nasional yang tak bisa ditolak hanya dengan segelintir orang.
Adapun polemik yang ada, tak lepas dari masalah administrasi yang diakui belum selesai. Pihak KONI Pusat pun akan meminta PB PON menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat dan secepatnya menyelesaikan kisruh ini.
“Bicara PON adalah event nasional. Kalau 34 provinsi saja datang ke Papua, saya rasa masa yang di Papua menolak salah satu, kan gamungkin. Tapi pada saat berkunjung saya sudah berbicara dengan wali kota pada saat itu, ada masalah-masalah administrasi yang harus segera diselesaikan,” ujar Marciano Norman usai menghadiri Kick Off Sportstars.id, di iNews Tower, Jakarta pada Selasa (25/5/2021)
“Saya sudah minta ketua PB PON dan ketua Harian PB PON untuk segera berkomunikasi dan saya yakin dalam waktu dekat itu semua bisa diselesaikan,” lanjutnya.
Pernyataan ini pun diamini oleh Zainudin Amali yang turut hadir di momen tersebut. Meski tak memberikan tanggapannya secara langsung, Amali berpendapat sama dengan Marciano.
(sha)
Lihat Juga :
