Sekjen IMI Tak Ingin Sanksi WADA Hambat Formula E dan MotoGP di Indonesia
loading...
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni. Foto: IST
A
A
A
JAKARTA - Sanksi World Anti-Doping Agency ( WADA ) kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) karena tidak mematuhi prosedur anti doping pada 2020, membuat bendera Merah Putih tidak boleh berkibar dalam ajang olahraga hingga larangan untuk menjadi tuan rumah ajang Internasional selama satu tahun ke depan. IMI tak mau sanksi tersebut menghambat event olarhaga otomotif yang akan digelar.
Ini membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni khawatir mengganggu perhelatan Formula E di DKI Jakarta yang akan digelar pada 2022 dan juga MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Melihat sanksi-sanksi yang didapat tentu saya khawatir. Dimulai dari bendera Indonesia yang tidak bisa berkibar di Thomas Cup kemarin, hingga sanksi dilarang menjadi tuan rumah ajang international. Padahal, semua atlet dan pengurus cabang olahraga sudah sekuat tenaga berlatih, bertanding, membuat event, dan lain-lain. Hal tersebut demi mengibarkan bendera merah putih,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk bertanggung jawab menyelesaikan polemik tersebut. Sehingga sang Merah Putih bisa terus berkibar seiring dengan keberhasilan para atlet Indonesia.
“Untuk itu, saya meminta kepada Menpora untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini, harus serius mengupayakan agar masalah ini segera selesai,” ujarnya.
Sahroni mengingatkan, jangan sampai lambatnya penanganan dari Kemenpora berdampak negatif pada dua ajang internasional di Indonesia yang sudah dipersiapkan dengan waktu yang cukup lama. Karena kedua ajang yang akan digelar pada 2022 itu merupakan ajang yang penting bagi Indonesia.
“Dalam kurun waktu satu tahun ini kan akan ada dua ajang Internasional di mana indonesia menjadi tuan rumahnya. Yaitu Formula E dan Balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Kedua ajang besar tersebut sangatlah penting karena mampu mengangkat kembali spirit bangsa yang sempat turun akibat pandemi, dan memiliki multiplier efek lainnya,” terang Sahroni.
“Karenanya, pemerintah harus gerak cepat untuk menyelesaikannya sehingga ada titik terang. Jangan sampai sanksi pelarangan tersebut benar-benar terjadi dan merugikan negara,” pungkasnya.
Ini membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni khawatir mengganggu perhelatan Formula E di DKI Jakarta yang akan digelar pada 2022 dan juga MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Melihat sanksi-sanksi yang didapat tentu saya khawatir. Dimulai dari bendera Indonesia yang tidak bisa berkibar di Thomas Cup kemarin, hingga sanksi dilarang menjadi tuan rumah ajang international. Padahal, semua atlet dan pengurus cabang olahraga sudah sekuat tenaga berlatih, bertanding, membuat event, dan lain-lain. Hal tersebut demi mengibarkan bendera merah putih,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk bertanggung jawab menyelesaikan polemik tersebut. Sehingga sang Merah Putih bisa terus berkibar seiring dengan keberhasilan para atlet Indonesia.
“Untuk itu, saya meminta kepada Menpora untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini, harus serius mengupayakan agar masalah ini segera selesai,” ujarnya.
Sahroni mengingatkan, jangan sampai lambatnya penanganan dari Kemenpora berdampak negatif pada dua ajang internasional di Indonesia yang sudah dipersiapkan dengan waktu yang cukup lama. Karena kedua ajang yang akan digelar pada 2022 itu merupakan ajang yang penting bagi Indonesia.
“Dalam kurun waktu satu tahun ini kan akan ada dua ajang Internasional di mana indonesia menjadi tuan rumahnya. Yaitu Formula E dan Balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Kedua ajang besar tersebut sangatlah penting karena mampu mengangkat kembali spirit bangsa yang sempat turun akibat pandemi, dan memiliki multiplier efek lainnya,” terang Sahroni.
“Karenanya, pemerintah harus gerak cepat untuk menyelesaikannya sehingga ada titik terang. Jangan sampai sanksi pelarangan tersebut benar-benar terjadi dan merugikan negara,” pungkasnya.
(sto)
Lihat Juga :
