Persiapan MotoGP 2022, Kementerian BUMN dan Kemenkeu Didorong Duduk bersama
Rabu, 15 Desember 2021 - 20:46 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyoroti persiapan MotoGP Mandalika 2022 yang akan diselenggarakan pada Maret 2022
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyoroti persiapan MotoGP Mandalika 2022 yang akan diselenggarakan pada Maret 2022. Menurutnya, persiapan event balap di kelas elit ini terancam tidak optimal lantaran kurangnya likuiditas ITDC akibat pandemi Covid 19.
Andre mengaku mendapat informasi bahwa saat ini, ITDC sebagai pemilik sirkuit dan pemegang saham 100% di MGPA (Mandalika Grand Prix Association) membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung Sirkuit Mandalika.
"Kebutuhan dana untuk menyiapkan event MotoGP di bulan Maret 2022 ini mencapai sekitar Rp 400 miliar. Kita tahu bahwa ITDC kesulitan memenuhi kebutuhan ini karena rendahnya cash availability akibat Covid 19. Pesan saya, Jangan sampai event internasional ini tidak optimal. Kita harus cari solusinya bersama” jelas Andre Rosiade dalam keterangan persnya, Rabu (15/12/2021).
BACA JUGA: Gaya Hidup Valentino Rossi: Ahli Kapal Pesiar, Tak Sabar Jadi Ayah
Lebih lanjut, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini mendorong agar Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.
Andre mengaku mendapat informasi bahwa saat ini, ITDC sebagai pemilik sirkuit dan pemegang saham 100% di MGPA (Mandalika Grand Prix Association) membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung Sirkuit Mandalika.
"Kebutuhan dana untuk menyiapkan event MotoGP di bulan Maret 2022 ini mencapai sekitar Rp 400 miliar. Kita tahu bahwa ITDC kesulitan memenuhi kebutuhan ini karena rendahnya cash availability akibat Covid 19. Pesan saya, Jangan sampai event internasional ini tidak optimal. Kita harus cari solusinya bersama” jelas Andre Rosiade dalam keterangan persnya, Rabu (15/12/2021).
BACA JUGA: Gaya Hidup Valentino Rossi: Ahli Kapal Pesiar, Tak Sabar Jadi Ayah
Lebih lanjut, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini mendorong agar Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.
Lihat Juga :
