Persiapan MotoGP 2022, Kementerian BUMN dan Kemenkeu Didorong Duduk bersama

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyoroti persiapan MotoGP Mandalika 2022 yang akan diselenggarakan pada Maret 2022. Menurutnya, persiapan event balap di kelas elit ini terancam tidak optimal lantaran kurangnya likuiditas ITDC akibat pandemi Covid 19.

Andre mengaku mendapat informasi bahwa saat ini, ITDC sebagai pemilik sirkuit dan pemegang saham 100% di MGPA (Mandalika Grand Prix Association) membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung Sirkuit Mandalika.

"Kebutuhan dana untuk menyiapkan event MotoGP di bulan Maret 2022 ini mencapai sekitar Rp 400 miliar. Kita tahu bahwa ITDC kesulitan memenuhi kebutuhan ini karena rendahnya cash availability akibat Covid 19. Pesan saya, Jangan sampai event internasional ini tidak optimal. Kita harus cari solusinya bersama” jelas Andre Rosiade dalam keterangan persnya, Rabu (15/12/2021).

BACA JUGA: Gaya Hidup Valentino Rossi: Ahli Kapal Pesiar, Tak Sabar Jadi Ayah

Lebih lanjut, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini mendorong agar Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

“Terkait hal ini, sebenarnya ada solusinya yaitu dengan cara mengubah peruntukkan PMN tahun 2021 ke ITDC yang awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Tana Mori – Labuan Bajo, menjadi diperuntukkan untuk Mandalika, sebagai gantinya pada tahun 2022 holding pariwisata PT Aviata akan mendapat tambahan PMN sebesar Rp 7,5 Triliun dan ITDC Rp 1 Triliun untuk Mandalika," beber Andre.

BACA JUGA: Bagnaia Sebut Ada Penantang Serius untuk Juara MotoGP 2022

"Nah, Sebagian PMN ke ITDC di tahun 2022 ini dapat dialihkan kembali untuk Tana Mori, Labuan Bajo. Jadi, usulan ini hanya mengubah timing penggunaan saja karena Mandalika lebih urgent. Untuk itu, saya mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus duduk bersama. Saya pikir ini adalah langkah yang win-win solution” sambung Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini.

Karena itu, politisi berkacamata ini meminta langkah perubahan peruntukkan PMN ini melibatkan Kejaksaan, BPK hingga BPKP sebagai upaya untuk menjalankan good governance dan prinsip kehati-hatian. “Perlu diingat bahwa Capex yang dibutuhkan ITDC untuk Mandalika ini nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung sirkuit. Bukan untuk penyelenggaraan event. Untuk penyelenggaraan event, saya yakin nantinya dapat dicover dari penjualan tiket dan sponsorship” tutup Andre Rosiade.