Anggaran pelaksanaan Porprov belum pasti

Sindonews.com - KONI Banyumas sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov 2013, masih dipusingkan dengan belum adanya kepastian dari KONI Jateng terkait anggaran pelaksanaan Porprov yang akan dibuka 8 Oktober mendatang.

Ketua KONI Banyumas Sukardi mengaku, Koni Banyumas sudah mengajukan usulan anggaran kepada KONI Jateng, namun belum mendapatkan persetujuan, dan belum ada kepastian apakah usulan yang diberikan KONI Banyumas diterima atau tidak. "Kalau untuk nilainya berapa nanti saja, kalau sudah ada kepastian," ujar Sukardi saat dihubungi Koran SINDO, Minggu (15/9).

Sukardi menjelaskan, untuk pelaksanaan Porprov Banyumas sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan dibagi menjadi tiga. Pertama dari APBD Provinsi Jateng, yang peruntukannya meliputi biaya akomodasi dan konsumsi, Medali, Piagam dan biaya pelaksanaan masing-masing cabor. Kemudian yang kedua berasal dari APBD Kabupaten Banyumas, yang peruntukannya digunakan untuk biaya penyaiapan venue, upacara pembukaan, IT dan beberapa pembiayaan yang sifatnya non teknis seperti keamanan dan lainnya.

Sedangkan sumber dana yang ketiga adalah dari peserta Porprov. Sukardi mengatakan, peserta Proprov, dikenakan biaya 30 persen dari anggaran akomodasi dan konsumsi. Sesuai dengan usulan anggaran yang diajukan kepada KONI Jateng, setiap satu orang peserta dianggarkan biaya sebesar Rp200 ribu per hari untuk akomodasi dan konsumsi dan jika dikalikan lima hari pelaksanaan Porprov, maka setiap peserta dikenakan Rp 1 juta. "Dengan hanya dikenakan biaya 30 persen dari platfom anggaran maka setiap peserta hanya dikenakan biaya Rp300 ribu," jelasnya.

Sukardi kembali menjelaskan, anggaran setiap cabor akan berbeda, seusia dengan jumlah kontestas dan tempatnya, mengingat tidak semua tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan cabor gratis. Jika Venue yang digunakan milik swasta maka harus ada biaya sewanya.

Dia berharap, KONI Jateng segera memberikan kepastian dana untuk penyelenggaraan mengingat waktu pelaksaan Porprov yang sudah cukup mepet, karena meski pembukaan dilakukan tanggal 8 Oktober, beberapa cabor ada yang dilaksanakan lebih awal."Kita kan perlu tahu, anggaran sewa, yang disediakan provinsi berapa, kemudian anggaran setiap cabor berapa biaya pelaksanaan. Karena belum ada pengurus masih bingung," tandasnya