Menpora Ogah Campuri Desakan Mundur Iwan Bule dari Ketum PSSI, Khawatir Indonesia Dapat Sanksi FIFA
loading...
Menpora Zainudin Amali tidak ingin ikut campur terkait desakan masyarakat Indonesia kepada Mochamad Iriawan untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali tidak ingin ikut campur terkait desakan masyarakat Indonesia kepada Mochamad Iriawan untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI . Sebab, itu bisa sangat beresiko.
Warga Tanah Air menuntut agar sosok yang biasa disapa Iwan Bule itu segera melepas jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan. Namun, permintaan itu sampai saat ini terus diabaikannya.
Ini lalu berujung petisi yang mendesak agar Iwan Bule segera mengundurkan diri. Pemerintan juga sempat diminta untuk turun tangan. Namun, Amali enggan terlibat dan menyerahkan sepenuhnya hal itu ke internal PSSI.
Ada alasan khusus mengapa Amali mengambil keputusan ini. Paling utama, karena intervensi pemerintah terhadap PSSI bisa mengundang sanksi dari FIFA.
“Saya sampaikan kalau soal aspirasi masyarakat ya silahkan, bagaimana penyikapannya silahkan PSSI menyikapi. PSSI itu kan ada klub dan ada asprov-asprov yang memilih pada setiap kongres,” kata Amali saat program iNews Room, Selasa (11/10/2022).
“Biarlah itu menjadi urusan internal federasi. Posisi pemerintah adalah fasilitasi dan membantu, dan itu sudah dilakukan entah untuk Tim Nasional, pembinaan usia dini, dan berbagai kegiatan cabang oleahraga,” sambungnya.
Amali berkaca dari sanksi FIFA terhadap PSSI pada 2015 Saat itu, pemerintah membekukan PSSI karena mengabaikan surat teguran dari Kemenpora soal izin verifikasi Arema Cronus dan Persebaya Surabaya oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
Kemenpora bahkan membuat tim transisi untuk menggantikan peran PSSI. Tugas tim transisi itu adalah memfasilitasi pembentukan PSSI baru sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan FIFA.
FIFA menilai intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap PSSI saat itu terlalu kebablasan. Akibatnya, sanksi tidak bisa terhindarkan lagi.
Warga Tanah Air menuntut agar sosok yang biasa disapa Iwan Bule itu segera melepas jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan. Namun, permintaan itu sampai saat ini terus diabaikannya.
Ini lalu berujung petisi yang mendesak agar Iwan Bule segera mengundurkan diri. Pemerintan juga sempat diminta untuk turun tangan. Namun, Amali enggan terlibat dan menyerahkan sepenuhnya hal itu ke internal PSSI.
Ada alasan khusus mengapa Amali mengambil keputusan ini. Paling utama, karena intervensi pemerintah terhadap PSSI bisa mengundang sanksi dari FIFA.
“Saya sampaikan kalau soal aspirasi masyarakat ya silahkan, bagaimana penyikapannya silahkan PSSI menyikapi. PSSI itu kan ada klub dan ada asprov-asprov yang memilih pada setiap kongres,” kata Amali saat program iNews Room, Selasa (11/10/2022).
“Biarlah itu menjadi urusan internal federasi. Posisi pemerintah adalah fasilitasi dan membantu, dan itu sudah dilakukan entah untuk Tim Nasional, pembinaan usia dini, dan berbagai kegiatan cabang oleahraga,” sambungnya.
Amali berkaca dari sanksi FIFA terhadap PSSI pada 2015 Saat itu, pemerintah membekukan PSSI karena mengabaikan surat teguran dari Kemenpora soal izin verifikasi Arema Cronus dan Persebaya Surabaya oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
Kemenpora bahkan membuat tim transisi untuk menggantikan peran PSSI. Tugas tim transisi itu adalah memfasilitasi pembentukan PSSI baru sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan FIFA.
FIFA menilai intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap PSSI saat itu terlalu kebablasan. Akibatnya, sanksi tidak bisa terhindarkan lagi.
