PSSI Minta DPD RI Bubarkan BOPI
Rabu, 27 Mei 2015 - 13:36 WIB
PSSI Minta DPD RI Bubarkan BOPI
A
A
A
JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan stimulus pada pengambil kebijakan di Indonesia agar membubarkan Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI). Keberadaan lembaga tersebut dianggap menjadi akar permasalahan sepak bola di Indonesia.
Hal itu diutarakan PSSI saat menemui senator Komite III di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta. Delegasi PSSI yang dipimpin Erwin Dwi Budiawan menganggap, permasalahan sepak bola saat ini tak lepas dari peran BOPI sebagai lembaga yang dinaungi Kementerian Pemuda dan Olah raga. "Meminta Komite III DPD RI, meninjau ulang keberadaan BOPI. Karena BOPI dianggap menambah mata rantai masalah persepak bolaan di Indonesia," kata Erwin, Rabu (27/5/2015).
Anggapan itu muncul setelah masyarakat sepak bola di Indonesia merasakan langsung dampak saling lempar tanggung jawab terkait kepengurusan visa empat pemain Pahang FA Malaysia saat hendak bertanding melawan Persipura Jayapura di Stadion Mandala, Senin (25/5/2015) lalu. Saat itu, BOPI diklaim teledor memberikan rekomendasi agar visa pemain Pahang turun. Akibatnya, kata Erwin, laga antara Persipura kontra Pahang dibatalkan.
Erwin menjelaskan, pada kondisi normal, visa pemain lawan yang hendak bertandang ke klub lokal di Indonesia diurus oleh PSSI. Namun menyusul SK Pembekuan PSSI yang diterbitkan Menpora pada 18 April 2015, prosesa administri tersebut menjadi sumir. (Baca juga : Soal Visa Pemain Pahang, Kemenpora : PSSI Jangan Banci)
"Ada juga gelagat yang aneh, BOPI baru menerbitkan rekomendasi bermain pada Persipura Jaya Pura pada Sabtu 23 Mei 2015. Namun dalam surat tersebut tidak tertera tanggal. Kemudian BOPI mengumumkan telah menerbitkan rekomendasi ke Persipura pada tanggal 22 Mei 2015, ini aneh," beber Erwin dihadapan para senator.
Atas kondisi tersebut, Erwin mewakili PSSI meminta DPD RI bergerak cepat mengevaluasi keberadaan BOPI sebagai "unsur baru" dalam proses perizinan pertandingan sepak bola di Indonesia. Ketua Komite III DPD RI yang memimpin RDP, Hardi Selamat Hood mempertimbangkan masukan tersebut. "Seharusnya pemerintah tidak mengambil peran PSSI, kami terima dan akan mempertimbangkan masukan tersebut," kata Hardi.
Dalam RDP bersama PSSI, DPD RI sepakat untuk mendukung lembaga besutan La Nyalla Mattalitti itu. DPD berjanji akan segera menghubungi Menpora Imam Nahrawi untuk menyampaikan langsung desakan agar pemerintah berhenti mencampuri administrasi dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.
Hal itu diutarakan PSSI saat menemui senator Komite III di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta. Delegasi PSSI yang dipimpin Erwin Dwi Budiawan menganggap, permasalahan sepak bola saat ini tak lepas dari peran BOPI sebagai lembaga yang dinaungi Kementerian Pemuda dan Olah raga. "Meminta Komite III DPD RI, meninjau ulang keberadaan BOPI. Karena BOPI dianggap menambah mata rantai masalah persepak bolaan di Indonesia," kata Erwin, Rabu (27/5/2015).
Anggapan itu muncul setelah masyarakat sepak bola di Indonesia merasakan langsung dampak saling lempar tanggung jawab terkait kepengurusan visa empat pemain Pahang FA Malaysia saat hendak bertanding melawan Persipura Jayapura di Stadion Mandala, Senin (25/5/2015) lalu. Saat itu, BOPI diklaim teledor memberikan rekomendasi agar visa pemain Pahang turun. Akibatnya, kata Erwin, laga antara Persipura kontra Pahang dibatalkan.
Erwin menjelaskan, pada kondisi normal, visa pemain lawan yang hendak bertandang ke klub lokal di Indonesia diurus oleh PSSI. Namun menyusul SK Pembekuan PSSI yang diterbitkan Menpora pada 18 April 2015, prosesa administri tersebut menjadi sumir. (Baca juga : Soal Visa Pemain Pahang, Kemenpora : PSSI Jangan Banci)
"Ada juga gelagat yang aneh, BOPI baru menerbitkan rekomendasi bermain pada Persipura Jaya Pura pada Sabtu 23 Mei 2015. Namun dalam surat tersebut tidak tertera tanggal. Kemudian BOPI mengumumkan telah menerbitkan rekomendasi ke Persipura pada tanggal 22 Mei 2015, ini aneh," beber Erwin dihadapan para senator.
Atas kondisi tersebut, Erwin mewakili PSSI meminta DPD RI bergerak cepat mengevaluasi keberadaan BOPI sebagai "unsur baru" dalam proses perizinan pertandingan sepak bola di Indonesia. Ketua Komite III DPD RI yang memimpin RDP, Hardi Selamat Hood mempertimbangkan masukan tersebut. "Seharusnya pemerintah tidak mengambil peran PSSI, kami terima dan akan mempertimbangkan masukan tersebut," kata Hardi.
Dalam RDP bersama PSSI, DPD RI sepakat untuk mendukung lembaga besutan La Nyalla Mattalitti itu. DPD berjanji akan segera menghubungi Menpora Imam Nahrawi untuk menyampaikan langsung desakan agar pemerintah berhenti mencampuri administrasi dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.
(bbk)
