Operator Masih Utang ke Klub, Kick-off Liga 1 Bisa Molor Lagi
Kamis, 22 Februari 2018 - 11:30 WIB
Operator Masih Utang ke Klub, Kick-off Liga 1 Bisa Molor Lagi
A
A
A
JAKARTA - Kompetisi Liga 1/2018 yang sedianya bergulir 10 Maret berpotensi tertunda. Penyebabnya, PT Liga Indonesia Baru (LIB) hingga kini tidak kunjung melunasi utangnya kepada klub. PSSI menyatakan tidak akan mengizinkan liga diputar sebelum operator menyelesaikan kewajibannya.
Jelang Liga 1 bergulir, masalah pembayaran kewajiban operator kepada klub kembali mencuat. PT LIB hingga saat ini ternyata belum menyelesaikan kewajiban berupa subsidi dan sharing rating televisi kepada klub. Akibatnya, sejumlah tim terbelit masalah keuangan dalam mempersiapkan kompetisi. Padahal, PSSI sempat menyatakan jika subsidi kepada klub sebesar Rp7,5 miliar akan dilakukan secara bertahap. Pada awal musim kompetisi, setiap tim menerima Rp1,5 miliar dan Rp516 juta per bulan. Sisanya Rp1 miliar akan dibayarkan pada akhir musim.
Sebagai respons atas terlambatnya pembayaran kepada klub, PSSI menyatakan tidak akan mengizinkan operator menggulirkan kompetisi hingga kewajiban kepada klub dipenuhi. Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengaku sudah meminta PT LIB segera menyelesaikan masalah utang ke klub sebelum kompetisi bergulir. "Memang masih ada pembayaran yang tertunggak dan itu harus diselesaikan operator sebelum kompetisi bergulir. Jika tidak diselesaikan, kick-off Liga 1 harus ditunda," ujar Joko, seusai pertemuan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Kick-off Liga 1 awalnya dijadwalkan bergulir 24 Februari lalu, tapi kemudian ditunda menjadi 3 Maret dengan alasan turnamen pramusim Piala Presiden baru saja berakhir. Belakangan, PT LIB kembali melakukan perubahan dengan merilis jadwal baru, yakni 10 Maret. Joko menyatakan, PSSI masih berupaya agar jadwal kick-off kompetisi tetap sesuai jadwal. Alasannya, ada sejumlah event internasional yang akan digelar di Indonesia, yakni Asian Games dan Piala AFF. "Liga harus selesai paling lambat November. Ini masih dikomunikasikan dengan klub. Kita usahakan tetap sesuai jadwal," katanya.
Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi mengaku mendapat laporan terkait sejumlah klub yang masih menunggak gaji pemain meski kompetisi musim 2017 sudah berakhir. Laporan ini diterima Menpora setelah melakukan audiensi dengan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI). Karena itu, dia meminta PSSI segera mencari jalan keluar agar hakhak pemain segera dibayarkan dan kompetisi bisa berjalan dengan sehat.
"Masalah tunggakan gaji pemain oleh beberapa klub harus diselesaikan secepatnya. Saya tidak ingin masalah-masalah yang lalu terulang," kata Imam, dilansir laman Kemenpora, Rabu (21/2/2018).
Masalah kewajiban PT LIB kepada klub sebelumnya sudah lantang disuarakan manajemen Madura United. Tim yang bermarkas di Pulau Madura itu meminta operator segera melunasi subsidi dan sharing hak siar televisi sebelum bergulir. Alasannya, keuangan klub harus diaudit oleh Kantor Audit Publik (KAP).
Presiden Madura United Achsanul Qosasi meminta PSSI turut bertanggung jawab atas tersendatnya pencairan subsidi dan bagi hasil siaran televisi yang menjadi hak klub. Dia mengingatkan utang tersebut merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi operator. "Jika memang tidak mampu, PT LIB seharusnya menerbitkan surat utang kepada klub agar kami bisa bukukan dalam laporan keuangan bahwa ada tagihan sekian miliar ke operator. Laporan keuangan klub akan diaudit oleh KAP seperti perintah PSSI," tandas Achsanul, melalui akun Twitter-nya.
Selain masalah kewajiban operator, Achsanul juga menyoroti inkonsistensi PSSI bersama PT LIB dalam menetapkan jadwal liga. Alasannya, klub harus segera mencari sponsor untuk membantu membiayai operasional klub untuk menjalani kompetisi. Namun, hal tersebut bisa dilakukan jika jadwal Liga 1 sudah dipastikan.
"Dalam proposal kepada sponsor, klub wajib mencantumkan tentang jadwal kompetisi, jumlah tayang, laga kandang, jumlah aboard untuk operator serta tiket penonton. Tapi, sampai saat ini masih gelap, sementara klub sudah harus jualan," katanya.
Jelang Liga 1 bergulir, masalah pembayaran kewajiban operator kepada klub kembali mencuat. PT LIB hingga saat ini ternyata belum menyelesaikan kewajiban berupa subsidi dan sharing rating televisi kepada klub. Akibatnya, sejumlah tim terbelit masalah keuangan dalam mempersiapkan kompetisi. Padahal, PSSI sempat menyatakan jika subsidi kepada klub sebesar Rp7,5 miliar akan dilakukan secara bertahap. Pada awal musim kompetisi, setiap tim menerima Rp1,5 miliar dan Rp516 juta per bulan. Sisanya Rp1 miliar akan dibayarkan pada akhir musim.
Sebagai respons atas terlambatnya pembayaran kepada klub, PSSI menyatakan tidak akan mengizinkan operator menggulirkan kompetisi hingga kewajiban kepada klub dipenuhi. Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengaku sudah meminta PT LIB segera menyelesaikan masalah utang ke klub sebelum kompetisi bergulir. "Memang masih ada pembayaran yang tertunggak dan itu harus diselesaikan operator sebelum kompetisi bergulir. Jika tidak diselesaikan, kick-off Liga 1 harus ditunda," ujar Joko, seusai pertemuan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Kick-off Liga 1 awalnya dijadwalkan bergulir 24 Februari lalu, tapi kemudian ditunda menjadi 3 Maret dengan alasan turnamen pramusim Piala Presiden baru saja berakhir. Belakangan, PT LIB kembali melakukan perubahan dengan merilis jadwal baru, yakni 10 Maret. Joko menyatakan, PSSI masih berupaya agar jadwal kick-off kompetisi tetap sesuai jadwal. Alasannya, ada sejumlah event internasional yang akan digelar di Indonesia, yakni Asian Games dan Piala AFF. "Liga harus selesai paling lambat November. Ini masih dikomunikasikan dengan klub. Kita usahakan tetap sesuai jadwal," katanya.
Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi mengaku mendapat laporan terkait sejumlah klub yang masih menunggak gaji pemain meski kompetisi musim 2017 sudah berakhir. Laporan ini diterima Menpora setelah melakukan audiensi dengan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI). Karena itu, dia meminta PSSI segera mencari jalan keluar agar hakhak pemain segera dibayarkan dan kompetisi bisa berjalan dengan sehat.
"Masalah tunggakan gaji pemain oleh beberapa klub harus diselesaikan secepatnya. Saya tidak ingin masalah-masalah yang lalu terulang," kata Imam, dilansir laman Kemenpora, Rabu (21/2/2018).
Masalah kewajiban PT LIB kepada klub sebelumnya sudah lantang disuarakan manajemen Madura United. Tim yang bermarkas di Pulau Madura itu meminta operator segera melunasi subsidi dan sharing hak siar televisi sebelum bergulir. Alasannya, keuangan klub harus diaudit oleh Kantor Audit Publik (KAP).
Presiden Madura United Achsanul Qosasi meminta PSSI turut bertanggung jawab atas tersendatnya pencairan subsidi dan bagi hasil siaran televisi yang menjadi hak klub. Dia mengingatkan utang tersebut merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi operator. "Jika memang tidak mampu, PT LIB seharusnya menerbitkan surat utang kepada klub agar kami bisa bukukan dalam laporan keuangan bahwa ada tagihan sekian miliar ke operator. Laporan keuangan klub akan diaudit oleh KAP seperti perintah PSSI," tandas Achsanul, melalui akun Twitter-nya.
Selain masalah kewajiban operator, Achsanul juga menyoroti inkonsistensi PSSI bersama PT LIB dalam menetapkan jadwal liga. Alasannya, klub harus segera mencari sponsor untuk membantu membiayai operasional klub untuk menjalani kompetisi. Namun, hal tersebut bisa dilakukan jika jadwal Liga 1 sudah dipastikan.
"Dalam proposal kepada sponsor, klub wajib mencantumkan tentang jadwal kompetisi, jumlah tayang, laga kandang, jumlah aboard untuk operator serta tiket penonton. Tapi, sampai saat ini masih gelap, sementara klub sudah harus jualan," katanya.
(amm)
