Panahan pun memprotes keputusan degradasi
Rabu, 09 Januari 2013 - 18:33 WIB
Panahan pun memprotes keputusan degradasi
A
A
A
Sindonews.com - Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Sumatera Utara angkat suara. Mereka mempertanyakan kebijakan Kementerian Negara Pemuda Olahraga (Kemnegpora) melalui Dispora Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) yang mendegradasi dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP).
Wakil Ketua Umum Pengprov Perpani Sumut Sakiruddin mengungkapkan, pihaknya belum ada menerima surat keputusan dan pemberitahuan soal tidak lagi dibinanya cabang olahraga (cabor) panahan di PPLP Sumut. Hal ini pun, katanya, pelajar akan terus dibina di PPLP Sumut.
"Belum ada kita terima surat soal didegradasinya panahan dari PPLP. Selama suratnya belum kita terima dan jelaskan alasan didegradasinya, delapan atlet panahan masih berjalan dan dilatih di PPLP," ungkap Sakiruddin, kemarin.
Katanya, pendegradasian tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses dan alasan yang jelas. Sebab, pembinaan panahan di PPLP Sumut tersebut merupakan kerjasama antara Kemnegpora dengan Pengurus Pusat (PP) Perpani, yang kemudian diteruskan oleh Pengprov Perpani dengan Dispora Sumut.
"Ada mekanisme yang harus dilalui, bukan sesuka hati dan seenak saja mendegradasinya dari PPLP. Kita tanya keputusan siapa mendegradasi panahan dari PPLP, jangan karena kewenangan pribadi," jelasnya.
Menurutnya, jika degradasi tersebut dilakukan, maka Dispora Sumut dinilai menelantarkan 8 atlet panahan dan harus bertanggungjawab. Sebab, kedelapan atlet tersebut melalui seleksi yang ketat untuk lolos dan dibina di PPLP Sumut. Dengan adanya surat keputusan tersebutlah, pihaknya akan memiliki dasar pertanggungjawaban.
"Kalau Dispora mau menanggung mereka sampai tamat sekolah, tidak masalah. Tapi, kalau tidak ditanggung, berartikan menelantarkan mereka. Sedangkan mereka masuk PPLP itu seleksi yang ketat, bukan sesuka hati. Dengan adanya surat tersebut, Perpani tahu menuntut siapa yang bertanggungjawab." geramnya.
Dengan sistem reguler tersebut, seharusnya pelajar PPLP dibina hingga menamatkan pendidikannya tingkat SMA. Diakuinya, hingga saat ini Pengprov Perpani masih terus melakukan pembinaan pelajar atlet di PPLP. "Setelah tamat pelajar itu, kalau mau diganti dengan cabor lain, silakan," tegasnya.
Sebelumnya, Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sumut yang menyatakan keberatannya dan mempertanyakan kebijakan degradasi dari PPLP Sumut tersebut.
Wakil Ketua Umum Pengprov Perpani Sumut Sakiruddin mengungkapkan, pihaknya belum ada menerima surat keputusan dan pemberitahuan soal tidak lagi dibinanya cabang olahraga (cabor) panahan di PPLP Sumut. Hal ini pun, katanya, pelajar akan terus dibina di PPLP Sumut.
"Belum ada kita terima surat soal didegradasinya panahan dari PPLP. Selama suratnya belum kita terima dan jelaskan alasan didegradasinya, delapan atlet panahan masih berjalan dan dilatih di PPLP," ungkap Sakiruddin, kemarin.
Katanya, pendegradasian tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses dan alasan yang jelas. Sebab, pembinaan panahan di PPLP Sumut tersebut merupakan kerjasama antara Kemnegpora dengan Pengurus Pusat (PP) Perpani, yang kemudian diteruskan oleh Pengprov Perpani dengan Dispora Sumut.
"Ada mekanisme yang harus dilalui, bukan sesuka hati dan seenak saja mendegradasinya dari PPLP. Kita tanya keputusan siapa mendegradasi panahan dari PPLP, jangan karena kewenangan pribadi," jelasnya.
Menurutnya, jika degradasi tersebut dilakukan, maka Dispora Sumut dinilai menelantarkan 8 atlet panahan dan harus bertanggungjawab. Sebab, kedelapan atlet tersebut melalui seleksi yang ketat untuk lolos dan dibina di PPLP Sumut. Dengan adanya surat keputusan tersebutlah, pihaknya akan memiliki dasar pertanggungjawaban.
"Kalau Dispora mau menanggung mereka sampai tamat sekolah, tidak masalah. Tapi, kalau tidak ditanggung, berartikan menelantarkan mereka. Sedangkan mereka masuk PPLP itu seleksi yang ketat, bukan sesuka hati. Dengan adanya surat tersebut, Perpani tahu menuntut siapa yang bertanggungjawab." geramnya.
Dengan sistem reguler tersebut, seharusnya pelajar PPLP dibina hingga menamatkan pendidikannya tingkat SMA. Diakuinya, hingga saat ini Pengprov Perpani masih terus melakukan pembinaan pelajar atlet di PPLP. "Setelah tamat pelajar itu, kalau mau diganti dengan cabor lain, silakan," tegasnya.
Sebelumnya, Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sumut yang menyatakan keberatannya dan mempertanyakan kebijakan degradasi dari PPLP Sumut tersebut.
(aww)
