PSSI pastikan tempuh jalur hukum
Rabu, 31 Juli 2013 - 17:24 WIB
PSSI pastikan tempuh jalur hukum
A
A
A
Sindonews.com -- Kisruh Pra-Pekan Olahraga Daerah (Porda) sepak bola, yang terjadi antara Persatuan Seluruh Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulsel dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel masih terus berlanjut.
Saat ini, pihak PSSI Sulsel akan melaporkan dua orang yang berada di organisasi olahraga tersebut. Pasalnya keduanya dinilai melakukan penzaliman dan melanggar prosedur. "Kita melakukan rapat, dan membahas soal langkah melaporkan ke polisi," kata Mirdan Midding wakil ketua PSSI Sulsel.
Dirinya menjelaskan, laporan tersebut akan dilakukan pada hari ini, yakni melaporkan dua orang pengurus KONI Sulsel, pertama Sekertaris Umum KONI Sulsel Ad'dien dan Technical Delagate Pra-Porda Bachtiar. "Saat ini kami tengah mengumpulkan dukungan dari pengurus cabang, praktisi hukum dan non-goverment organization, dan didampingi oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum," ungkapnya.
Lebih jau dirinya menjelaskan, pihaknya melaporkan Ad'dien lantaran diduga memicu konflik antar dua institusi. Ad'dien mengadu ke PSSI Pusat tanpa melalui prosedur. "Kita telusuri ke Jakarta. Yang mulai ini Ad'dien. Apa urusannya dia melapor lembaga lain dan tanpa rapat pimpinan," tuturnya. Sementara itu, Bachtiar dilaporkan lantaran dinilai terlibat dalam upaya pengambil-alihan kewenangan PSSI Sulsel.
Bukan hanya itu, Mirdan yang juga pelaksana tugas PSSI Makassar, mempertanyakan campur tangan induk organisasi olahraga Sulsel dalam pelaksanaan babak kualifikasi sepak bola. Dirinya mengakui pelaksanaan tersebut seharusnya PSSI menaungi cabang olahraga terpopuler itu. Apalagi sebelumnya ada tigalisme di kepengurusan PSSI Sulsel."Sepertinya ada unsur politik, yang menginterpensi," jelasnya.
PSSI Sulsel telah menjadwalkan Pra-Porda sepak bola, September nanti. Pihaknya sudah membagi enam zona untuk 24 tim dari kabupaten-kota se-Sulsel. "Usai Lebaran, kita masih akan rapat finalisasi tuan rumah dan hal teknis," ujar dia.
Sementara itu, pihak KONI Sulsel tak mau kalah. Mereka sudah mengantongi surat PSSI Pusat terkait kewenangan dan penunjukkan pelaksana babak kualifikasi sepak bola. Sekertaris Umum PSSI Sulsel, Ad'dien mempersilahkan pihak PSSI Sulsel bila ingin melapor ke polisi. Ia menegaskan tak melakukan pelanggaran. "Saya terserah saja, mereka mau buat apa," ungkapnya.
KONI Sulsel, lanjutnya, hanya mencari solusi atas polemik internal di tubuh PSSI Sulsel. Andai saja, pihaknya tak menyurat ke PSSI Pusat, "tigalisme" kepengurusan mungkin masih terjadi. "Saya tidak punya kepentingan serta keuntungan dari permasalahan ini, kita hanya mencari solusi," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Komisaris Mantasiah mengatakan, belum menerima adanya laporan dari PSSI Sulsel. Kepolisian siap menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. "Belum ada laporan itu. Saya juga belum tahu apa permasalahan dan pasal apa yang kena," ujar dia.
Saat ini, pihak PSSI Sulsel akan melaporkan dua orang yang berada di organisasi olahraga tersebut. Pasalnya keduanya dinilai melakukan penzaliman dan melanggar prosedur. "Kita melakukan rapat, dan membahas soal langkah melaporkan ke polisi," kata Mirdan Midding wakil ketua PSSI Sulsel.
Dirinya menjelaskan, laporan tersebut akan dilakukan pada hari ini, yakni melaporkan dua orang pengurus KONI Sulsel, pertama Sekertaris Umum KONI Sulsel Ad'dien dan Technical Delagate Pra-Porda Bachtiar. "Saat ini kami tengah mengumpulkan dukungan dari pengurus cabang, praktisi hukum dan non-goverment organization, dan didampingi oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum," ungkapnya.
Lebih jau dirinya menjelaskan, pihaknya melaporkan Ad'dien lantaran diduga memicu konflik antar dua institusi. Ad'dien mengadu ke PSSI Pusat tanpa melalui prosedur. "Kita telusuri ke Jakarta. Yang mulai ini Ad'dien. Apa urusannya dia melapor lembaga lain dan tanpa rapat pimpinan," tuturnya. Sementara itu, Bachtiar dilaporkan lantaran dinilai terlibat dalam upaya pengambil-alihan kewenangan PSSI Sulsel.
Bukan hanya itu, Mirdan yang juga pelaksana tugas PSSI Makassar, mempertanyakan campur tangan induk organisasi olahraga Sulsel dalam pelaksanaan babak kualifikasi sepak bola. Dirinya mengakui pelaksanaan tersebut seharusnya PSSI menaungi cabang olahraga terpopuler itu. Apalagi sebelumnya ada tigalisme di kepengurusan PSSI Sulsel."Sepertinya ada unsur politik, yang menginterpensi," jelasnya.
PSSI Sulsel telah menjadwalkan Pra-Porda sepak bola, September nanti. Pihaknya sudah membagi enam zona untuk 24 tim dari kabupaten-kota se-Sulsel. "Usai Lebaran, kita masih akan rapat finalisasi tuan rumah dan hal teknis," ujar dia.
Sementara itu, pihak KONI Sulsel tak mau kalah. Mereka sudah mengantongi surat PSSI Pusat terkait kewenangan dan penunjukkan pelaksana babak kualifikasi sepak bola. Sekertaris Umum PSSI Sulsel, Ad'dien mempersilahkan pihak PSSI Sulsel bila ingin melapor ke polisi. Ia menegaskan tak melakukan pelanggaran. "Saya terserah saja, mereka mau buat apa," ungkapnya.
KONI Sulsel, lanjutnya, hanya mencari solusi atas polemik internal di tubuh PSSI Sulsel. Andai saja, pihaknya tak menyurat ke PSSI Pusat, "tigalisme" kepengurusan mungkin masih terjadi. "Saya tidak punya kepentingan serta keuntungan dari permasalahan ini, kita hanya mencari solusi," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Komisaris Mantasiah mengatakan, belum menerima adanya laporan dari PSSI Sulsel. Kepolisian siap menindaklanjuti setiap aduan yang masuk. "Belum ada laporan itu. Saya juga belum tahu apa permasalahan dan pasal apa yang kena," ujar dia.
(wbs)
