Bentuk Tim, Menpora Investigasi Kinerja PSSI
Rabu, 10 Desember 2014 - 10:18 WIB
Bentuk Tim, Menpora Investigasi Kinerja PSSI
A
A
A
SURABAYA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi telah membentuk tim investigasi untuk mengawal transparasi di tubuh PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). Selama ini federasi pengelola sepakbola tertinggi di Indonesia dianggap tidak transparan dalam membuka semua program kerja dan keuangan kepada publik.
"Tim itu sudah jalan. Hasilnya masih belum. Saya belum bertemu dengan tim 9 itu," kata Nahrawi ditemui di Surabaya, Selasa (12/8) kemarin. Tim tersebut, lanjutnya, terdiri dari berbagai elemen yakni unsur wartawan, polisi, kejaksaan, mantan pemain, mantan pelatih, pemerhati sepak bola hingga pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga terlibat.
Langkah tersebut, kata Nahrawi bukan bentuk intervensi dari pemerintah terhadap PSSI yang notabene berada di bawah FIFA. Namun demikian, apapun organisasinya karena berada di wilayah hukum Indonesia tentunya harus tunduk dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
"Momentum yang tepat adalah ketika kita kalah dari Filipina beberapa waktu lalu. Itu kita jadikan tonggak untuk evaluasi. PSSI sudah membentuk Komisi Integritas, saya kira itu bagus. Biarkan PSSI berjalan dengan statutanya itu dan Pemerintah juga berhak menjalankan undang-undang," jelas pria asal Bangkalan, Madura ini.
Kata Nahrawi, PSSI tidak boleh menutup diri. Saat ini adalah era transparansi dan keterbukaan informasi kepada Publik. Publik di Indonesia sudah menggulirkan wacana agar PSSI tidak menutup diri. "PSSI hidup di Indonesia. Undang-undang sistem keolahraga Indonesia sudah mengatur dan Menpora diberikan kewenangan. Pemerintah punyak hak untuk mengawasi cabang olahraga lainnya agar open manajemen," pungkasnya.
"Tim itu sudah jalan. Hasilnya masih belum. Saya belum bertemu dengan tim 9 itu," kata Nahrawi ditemui di Surabaya, Selasa (12/8) kemarin. Tim tersebut, lanjutnya, terdiri dari berbagai elemen yakni unsur wartawan, polisi, kejaksaan, mantan pemain, mantan pelatih, pemerhati sepak bola hingga pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga terlibat.
Langkah tersebut, kata Nahrawi bukan bentuk intervensi dari pemerintah terhadap PSSI yang notabene berada di bawah FIFA. Namun demikian, apapun organisasinya karena berada di wilayah hukum Indonesia tentunya harus tunduk dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
"Momentum yang tepat adalah ketika kita kalah dari Filipina beberapa waktu lalu. Itu kita jadikan tonggak untuk evaluasi. PSSI sudah membentuk Komisi Integritas, saya kira itu bagus. Biarkan PSSI berjalan dengan statutanya itu dan Pemerintah juga berhak menjalankan undang-undang," jelas pria asal Bangkalan, Madura ini.
Kata Nahrawi, PSSI tidak boleh menutup diri. Saat ini adalah era transparansi dan keterbukaan informasi kepada Publik. Publik di Indonesia sudah menggulirkan wacana agar PSSI tidak menutup diri. "PSSI hidup di Indonesia. Undang-undang sistem keolahraga Indonesia sudah mengatur dan Menpora diberikan kewenangan. Pemerintah punyak hak untuk mengawasi cabang olahraga lainnya agar open manajemen," pungkasnya.
(bbk)
