Soal KLB PSSI: KONI dan KOI Lepas Tangan
Sabtu, 18 April 2015 - 16:30 WIB
Soal KLB PSSI: KONI dan KOI Lepas Tangan
A
A
A
SURABAYA - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Tono Suratman memberikan pernyataan mengejutkan kepada panitia Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Pernyataan itu disampaikan lewat pesan kepada panitia kongres saat perhitungan suara waketum PSSI periode 2015-2016.
"Kami (KONI dan KOI) tak mau terbawa-bawa soal kongres ini," kata salah satu panitia dalam KLB, yang diketahui merupakan pengurus KONI Jatim, Sabtu (18/5/2015).
Pernyataan itu muncul terkait sikap Menpora Imam Nahrawi yang secara resmi membekukan PSSI tepat pada Jumat (17/4/2015) kemarin. Akibatnya, ada banyak spekulasi yang muncul terkait nasib pemain dan kompetisi sepak bola Tanah Air.
Pemerintah melalui Menpora sudah memutuskan menghentikan eksistensi PSSI lewat surat bernomor 0137 Tahun 2015, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui. Peraturan pembekuan ini disebut mengacu pada tidak diindahkannya SP1, SP2 dan SP3 oleh PSSI yang jatuh pada tempo 17 April 2015 pukul 18.40 WIB.
Dengan demikian, KLB PSSI Periode 2015-2019 tidak berarti banyak. Karena pemerintah sudah memberikan sikap tegasnya terkait hal ini.
"Kami (KONI dan KOI) tak mau terbawa-bawa soal kongres ini," kata salah satu panitia dalam KLB, yang diketahui merupakan pengurus KONI Jatim, Sabtu (18/5/2015).
Pernyataan itu muncul terkait sikap Menpora Imam Nahrawi yang secara resmi membekukan PSSI tepat pada Jumat (17/4/2015) kemarin. Akibatnya, ada banyak spekulasi yang muncul terkait nasib pemain dan kompetisi sepak bola Tanah Air.
Pemerintah melalui Menpora sudah memutuskan menghentikan eksistensi PSSI lewat surat bernomor 0137 Tahun 2015, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui. Peraturan pembekuan ini disebut mengacu pada tidak diindahkannya SP1, SP2 dan SP3 oleh PSSI yang jatuh pada tempo 17 April 2015 pukul 18.40 WIB.
Dengan demikian, KLB PSSI Periode 2015-2019 tidak berarti banyak. Karena pemerintah sudah memberikan sikap tegasnya terkait hal ini.
(sha)
