Exco PSSI Minta Presiden Jokowi Turun Tangan
Minggu, 19 April 2015 - 16:32 WIB
Exco PSSI Minta Presiden Jokowi Turun Tangan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2015-2019, Djamal Aziz menegaskan Menpora Imam Nahrawi melakukan tindakan keliru karena membekukan seluruh kegiatan PSSI. Langkah Menpora mengambil alih timnas dan kompetisi, lewat supervisi KOI dan KONI, juga dinilai tidak sesuai dengan semangat profesionalisme. Djamal ingin Presiden segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Menurut Djamal, Presiden Joko Widodo patut cawe-cawe (ikut membantu membereskan masalah) dengan memanggil pihak PSSI dan Menpora untuk bicara bersama. "Surat Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 itu kan ditembuskan kepada presiden. Lagi pula. Wakil Presiden sudah mempersilakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI berjalan. Jadi, saya berharap pak Presiden begitu lihat surat itu, mau memanggil Menpora dan PSSI. Kami mau masalah ini clear dan selesai," urai Djamal dalam laman resmi PSSI (pssi.org).
Djamal menegaskan, Menpora membuat langkah keliru saat menyatakan mengambil alih timnas. Menurut mantan anggota Komisi X DPR itu, jika pemerintah mengambil alih kegiatan sepak bola Indonesia, maka dana APBN akan kembali digunakan. Apalagi anggaran bagi Menpora tidak hanya untuk PSSI, tapi seluruh cabang olahraga di Indonesia. (Baca juga: Ini Keputusan Lengkap Menpora Terkait Sanksi PSSI).
"Kalau mau mengambil alih timnas atau memutar liga, berarti ada slot APBN untuk mendanai kompetisi. Saya eks anggota Komisi X DPR RI, saya tahu anggaran pemerintah untuk olahraga, pemuda, dan belanja pegawai. Apakah nanti hanya mengurus kompetisi? Berarti pemerintah juga bertanggung jawab seluruh timnas, untuk pemusatan latihan dan kebutuhan lainnya," ungkap Djamal.
"Terus, duitnya dari mana? APBN dari mana? Dirancang Bappenas dari mana? Anggaran tidak datang tiba-tiba, harus diproses lewat Bapenas, departemen keuangan. Tidak tiba-tiba, termasuk prestasi," tambahnya.
Saat ini, jelas Djamal, PSSI tidak menggunakan APBN untuk membiayai timnas dan kompetisi. Karena untuk menjadi profesional, klub dilarang menggunakan uang daerah atau negara. Itu sebabnya banyak klub kesulitan membiayai operasional dalam mengarungi kompetisi.
"FIFA itu melarang sepak bola diintervensi pemerintah, karena kebijakan pemerintah bisa berubah-ubah dan FIFA akan kerepotan jika setiap federasi di tiap negara mengadu karena terus mengikuti aturan dasar yang berubah-ubah," ujarnya.
"Jika Indonesia sampai disanksi FIFA, maka Indonesia akan dikucilkan dari pentas internasional. Bayangkan timnas yang akan mengikuti SEA Games 2015. Lalu bagaimana nasib Persipura dan Persib yang tampil di Piala AFC? Sepak bola itu pelipur dan penghapus lara rakyat. Banyak yang membuat sepak bola sebagai hiburan dan juga menggantungkan nasib pada sepak bola. Kalau sampai FIFA menjatuhkan sanksi, maka akan banyak yang kena dampaknya," beber Djamal.
Menurut Djamal, Presiden Joko Widodo patut cawe-cawe (ikut membantu membereskan masalah) dengan memanggil pihak PSSI dan Menpora untuk bicara bersama. "Surat Keputusan Menpora No. 0137 Tahun 2015 itu kan ditembuskan kepada presiden. Lagi pula. Wakil Presiden sudah mempersilakan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI berjalan. Jadi, saya berharap pak Presiden begitu lihat surat itu, mau memanggil Menpora dan PSSI. Kami mau masalah ini clear dan selesai," urai Djamal dalam laman resmi PSSI (pssi.org).
Djamal menegaskan, Menpora membuat langkah keliru saat menyatakan mengambil alih timnas. Menurut mantan anggota Komisi X DPR itu, jika pemerintah mengambil alih kegiatan sepak bola Indonesia, maka dana APBN akan kembali digunakan. Apalagi anggaran bagi Menpora tidak hanya untuk PSSI, tapi seluruh cabang olahraga di Indonesia. (Baca juga: Ini Keputusan Lengkap Menpora Terkait Sanksi PSSI).
"Kalau mau mengambil alih timnas atau memutar liga, berarti ada slot APBN untuk mendanai kompetisi. Saya eks anggota Komisi X DPR RI, saya tahu anggaran pemerintah untuk olahraga, pemuda, dan belanja pegawai. Apakah nanti hanya mengurus kompetisi? Berarti pemerintah juga bertanggung jawab seluruh timnas, untuk pemusatan latihan dan kebutuhan lainnya," ungkap Djamal.
"Terus, duitnya dari mana? APBN dari mana? Dirancang Bappenas dari mana? Anggaran tidak datang tiba-tiba, harus diproses lewat Bapenas, departemen keuangan. Tidak tiba-tiba, termasuk prestasi," tambahnya.
Saat ini, jelas Djamal, PSSI tidak menggunakan APBN untuk membiayai timnas dan kompetisi. Karena untuk menjadi profesional, klub dilarang menggunakan uang daerah atau negara. Itu sebabnya banyak klub kesulitan membiayai operasional dalam mengarungi kompetisi.
"FIFA itu melarang sepak bola diintervensi pemerintah, karena kebijakan pemerintah bisa berubah-ubah dan FIFA akan kerepotan jika setiap federasi di tiap negara mengadu karena terus mengikuti aturan dasar yang berubah-ubah," ujarnya.
"Jika Indonesia sampai disanksi FIFA, maka Indonesia akan dikucilkan dari pentas internasional. Bayangkan timnas yang akan mengikuti SEA Games 2015. Lalu bagaimana nasib Persipura dan Persib yang tampil di Piala AFC? Sepak bola itu pelipur dan penghapus lara rakyat. Banyak yang membuat sepak bola sebagai hiburan dan juga menggantungkan nasib pada sepak bola. Kalau sampai FIFA menjatuhkan sanksi, maka akan banyak yang kena dampaknya," beber Djamal.
(sha)
