Akun Persipura Teriak di Medsos, IPW: Polisi Takut Pada Figur yang Berpengaruh

JAKARTA - Gelombang protes disuarakan insan sepak bola Tanah Air ketika Polri memberikan izin keramaian pada kegiatan tertentu. Ini berawal dari cuitan akun milik Persipura yang heboh pada sabtu (14/11/2020) malam.

Seperti diketahui PSSI menunda menggelar kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2020, menyusul keputusan Kepolisan RI yang tidak mengeluarkan izin keramaian. Semula, Liga 1 akan digelar 1 Oktober, namun terpaksa dibatalkan dan PSSI berharap bisa memulai liga pada tahun 2021.

Pembatalan dilakukan PSSI lantaran Kepolisian RI tidak memberi izin keramaian karena pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan adanya maklumat dari kepolisian RI. Tetapi di sisi lain, Polri justru memberikan izin keramaian di tengah pandemi Covid-19. (Baca juga: Keramaian Pernikahan Diizinkan, Sepak Bola Tidak, Akun Persipura: Jangan Gitulah Bos, Tidak Elok... )



Inilah yang mengundang reaksi dari insan sepak bola di Tanah Air. Akun Persipuramerespons dengan dengan menyebut Polri bersikap tebang pilih. Sontak saja, cuitan tersebut langsung mendapatkan respon keras.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, memberikan pandangannya terkait hal itu. Dikatakannya, sejak berkembang pandemi Covid-19, Polri sudah bersikap mendua dalam menjaga protokol kesehatan. (Baca juga: Javier Mascherano, sang Dirigen Lapangan Tengah )

"Sejak berkembangnya pandemi Covid 19, Polri sudah bersikap mendua dalam menjaga protokol kesehatan. Anehnya Kapolri tetap saja mengeluarkan ketentuan agar jajaran Polri tegas dalam menindak kegiatan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan masyarakat yang dibubarkan polisi di sejumlah daerah, apakah pesta perkawinan dll," ungkap Neta dalam pesan Whatsapp pada SINDOnews, Senin (16/11/2020).

"Tapi dalam kegiatan yang dilakukan sejumlah tokoh atau dihadiri sejumlah tokoh yang berpengaruh polisi tidak berani membubarkannya. Misalnya dalam Munas PBSI yang dipimpin Wantimpres Wiranto di Tangerang tetap berlangsung tanpa dibubarkan polisi. Dari kasus ini terlihat polisi hanya berani pada masyarakat yang tidak punya pengaruh dan takut pada figur-figur yang berpengaruh."

Lebih jauh, Neta menekankan sikap polisi yang mendua itu tidak hanya mengganggu rasa keadilan publik tapi juga membiarkan klaster pandemi Covid 19 berkembang luas. "Seharusnya Polri satu sikap, yakni bersikap tegas pada semua pelanggar protokol kesehatan agar penyebaran pandemi Covid 19 bisa segera dikendalikan," pungkasnya.