Sekjen IMI Tak Ingin Sanksi WADA Hambat Formula E dan MotoGP di Indonesia
Kamis, 21 Oktober 2021 - 22:04 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk bertanggung jawab menyelesaikan polemik tersebut. Sehingga sang Merah Putih bisa terus berkibar seiring dengan keberhasilan para atlet Indonesia.
“Untuk itu, saya meminta kepada Menpora untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini, harus serius mengupayakan agar masalah ini segera selesai,” ujarnya.
Sahroni mengingatkan, jangan sampai lambatnya penanganan dari Kemenpora berdampak negatif pada dua ajang internasional di Indonesia yang sudah dipersiapkan dengan waktu yang cukup lama. Karena kedua ajang yang akan digelar pada 2022 itu merupakan ajang yang penting bagi Indonesia.
“Dalam kurun waktu satu tahun ini kan akan ada dua ajang Internasional di mana indonesia menjadi tuan rumahnya. Yaitu Formula E dan Balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Kedua ajang besar tersebut sangatlah penting karena mampu mengangkat kembali spirit bangsa yang sempat turun akibat pandemi, dan memiliki multiplier efek lainnya,” terang Sahroni.
“Karenanya, pemerintah harus gerak cepat untuk menyelesaikannya sehingga ada titik terang. Jangan sampai sanksi pelarangan tersebut benar-benar terjadi dan merugikan negara,” pungkasnya.
“Untuk itu, saya meminta kepada Menpora untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini, harus serius mengupayakan agar masalah ini segera selesai,” ujarnya.
Sahroni mengingatkan, jangan sampai lambatnya penanganan dari Kemenpora berdampak negatif pada dua ajang internasional di Indonesia yang sudah dipersiapkan dengan waktu yang cukup lama. Karena kedua ajang yang akan digelar pada 2022 itu merupakan ajang yang penting bagi Indonesia.
“Dalam kurun waktu satu tahun ini kan akan ada dua ajang Internasional di mana indonesia menjadi tuan rumahnya. Yaitu Formula E dan Balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Kedua ajang besar tersebut sangatlah penting karena mampu mengangkat kembali spirit bangsa yang sempat turun akibat pandemi, dan memiliki multiplier efek lainnya,” terang Sahroni.
“Karenanya, pemerintah harus gerak cepat untuk menyelesaikannya sehingga ada titik terang. Jangan sampai sanksi pelarangan tersebut benar-benar terjadi dan merugikan negara,” pungkasnya.
(sto)
Lihat Juga :