Pengamat: FIFA Tak Bisa Diintervensi, Piala Dunia U-20 2023 Jangan Jadi Tunggangan Politik

JAKARTA - Pembatalan agenda undian (drawing) pembagian grup Piala Dunia U-20 2023 menjadi sinyal untuk tidak mencampur aduk politik dan sepak bola. Pengamat sepak bola sekaligus Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali menyebut FIFA tak bisa diintervensi dan akan mengambil sikap tegas jika ada kepentingan politik dalam sepak bola.

FIFA resmi membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Bali, Jumat (31/3/2023) mendatang. Keputusan tersebut diambil FIFA akibat banyaknya penolakan kedatangan Timnas Israel, termasuk dari Gubernur Bali I Wayan Koster.

Baca juga: BREAKING NEWS! FIFA Resmi Batalkan Undian Grup Piala Dunia U-20 Indonesia 2023 di Bali

Sementara Akmal Marhali mengatakan FIFA membuat aturan mengenai sepak bola tak boleh ada campur tangan politik. Alhasil, FIFA mengambil sikap tegas dengan membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 untuk sementara waktu.

"Keputusan ditundanya pelaksanaan drawing Piala Dunia U-20 di Bali yang seharusnya digelar pada 31 Maret 2023 ini menggambarkan betapa FIFA sejatinya tak bisa diintervensi pihak manapun termasuk politisi dan negara sekalipun," kata Akmal Marhali kepada SINDOnews, Minggu (26/3/2023).

Akmal Marhali menjelaskan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 seharusnya semua pihak berkomitmen menerima semua konsekuensi dan tak boleh adanya kepentingan politik dalam sepak bola.

Baca juga: Timnas Israel Ditolak ke Pulau Dewata, PSSI: Gubernur Bali Teguh Pendirian

Akmal menilai kejadian ini menjadi peringatan untuk politis-politisi di Tanah Air untuk tak memanfaatkan Piala Dunia agar mendapatkan perhatian menjelang pemilihan umum 2024 mendatang.

"Ketika sudah berkomitmen menjalankan Piala Dunia, maka segala konsekuensi yang harus dilaksanakan tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan karena semua keputusan tentang sepak bola semua diatur regulasi yang telah dibuat FIFA termasuk kaitannya bahwa sepakbola dalam regulasi FIFA tidak bisa dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan politik," jelas akmal.

"Bahkan dalam law of the game pasal 4 ayat 5 di IFAB sudah diberikan rumusan aturan sepak bola tidak boleh ada jargon politik, tidak boleh ada pesan-pesan politik yang disampaikan bahkan kalau ada pesan akan ada sanksi berat."

"Harusnya ini menjadi warning buat para politisi kita yang sedang memanfaatkan panggung Piala Dunia untuk menarik simpati publik pada akhirnya merugikan banyak pihak termasuk Indonesia kalau-kalau sampai bukan cuma undiannya yang batal, tapi pelaksanaan Piala Dunia pun bisa menjadi batal."

"Kalau pelaksanaan Piala Dunia menjadi batal, maka nama Indonesia bukan hanya tercoreng dari 23 peserta kontestan lainnya dan dunia, bahwa Indonesia tidak aman dan tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan event besar, ini akan menjadi kerugian besar," ucapnya.

"Maka itu pesan saya kepada para politisi dan semua yang punya kepentingan politik menjelang 2024 jangan gunakan Piala Dunia sebagai ajang promosi yang pada gilirannya bisa berdampak negatif juga mereka, karena sepak bola bisa membuat pamor seseorang naik tapi bisa juga dengan cepat membuat pamor orang jadi jatuh," tambahnya.

Lebih lanjut, Akmal Marhali meminta para politisi harus bisa bertanggung jawab dan menerima keputusan yang dibuat FIFA. Dia menjelaskan Israel bisa lolos ke Piala Dunia karena berhasil melewati babak kualifikasi.

"Ini yang harus diberikan perhatian kepada politisi kita harusnya bisa bertanggung jawab kepada keputusan yang dikeluarkan FIFA karena yang selama ini membuat undian Piala Dunia batal digelar adalah gerakan dari para politisi yang menentang apa yang sudah menjadi garis tangan di Piala Dunia. Bahwa Piala Dunia 2024 diikuti oleh 24 peserta termasuk Israel tanpa terkecuali yang lolos mengikuti kualifikasi," pungkasnya.

Sementara PSSI dan Pemerintah Indonesia akan bergerak cepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Pasalnya, Piala Dunia U-20 2023 dijadwalkan bakal dimulai dalam waktu 55 hari kedepan.