Saran Menpora Terkait Penyelenggaraan PON 2024
loading...
Menpora Zainudin Amali memberikan saran pada Ketua Koni Aceh Muzakir Manaf agar dapat saling berkoordinasi antara calon tuan rumah satu dan lainnya terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang / Foto: Kemenpora
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora ) Zainudin Amali memberikan saran pada Ketua Koni Aceh Muzakir Manaf agar dapat saling berkoordinasi antara calon tuan rumah satu dan lainnya terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dan Ketua DPRD Aceh Dahlan Jamaluddin.
PON ini nantinya menjadi pengalaman pertama yang dilaksanakan di dua provinsi berbeda, yakni Aceh dan Sumatra Utara. Hal ini sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 72 tahun 2020 tentang Penetapan Pemprov Aceh dan Pemprov Sumatera Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XXI 2024 yang diserahkan oleh Menpora.
"Terima kasih pak Menpora telah menerima kami, mohon masukan, saran dan arahan terkait persiapan kami menuju PON 2024 mendatang," kata Ketua Koni Aceh Muzakir Manaf seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora, Sabtu (23/1/2021).
Dalam audiensi itu Menpora menuturkan bahwa ini merupakan pengalaman pertama sehingga harus ada pembicaraan awal antar tuan rumah. Nantinya koordinasi tersebut akan melibatkan KONI Sumut, Dispora, KONI Aceh, Dispora, KONI Pusat serta pemprov.
Zainudin menegaskan dalam koordinasi itu harus jelas mana bagian pekerjaan pemerintah pusat dan mana bagian dari pemerintah daerah. "Terkait infrastruktur venue urusannya berkaitan dengan Kementerian PU PR," tegas Menpora.
Lebih jauh, Zainudin menambahkan, penyelenggaraan PON 2024 yang akan dilaksanakan di dua tempat ini, nantinya yang akan menjadi ketua panitianya adalah KONI Pusat yang melibatkan KONI daerah. "Kita akan rapat dan buat masterplan. Kedepan soal panitia ini tidak ada masalah. Tapi, memang harus ada dasar dari pekerjaan ini, yakni Keppres (Keputusan Presiden)nya. Keppres sangat dibutuhkan untuk infrastruktur."
"Nanti yang ada dari Kemenpora adalah bantuan penyelenggaraan dan peralatan. Merencanakan anggarannya dari awal harus sudah dilakukan karena kepanitiaan besar, berapa Aceh berapa bagian Sumut kita berikan untuk keseluruhannya," pungkas Menpora.
PON ini nantinya menjadi pengalaman pertama yang dilaksanakan di dua provinsi berbeda, yakni Aceh dan Sumatra Utara. Hal ini sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 72 tahun 2020 tentang Penetapan Pemprov Aceh dan Pemprov Sumatera Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XXI 2024 yang diserahkan oleh Menpora.
"Terima kasih pak Menpora telah menerima kami, mohon masukan, saran dan arahan terkait persiapan kami menuju PON 2024 mendatang," kata Ketua Koni Aceh Muzakir Manaf seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora, Sabtu (23/1/2021).
Dalam audiensi itu Menpora menuturkan bahwa ini merupakan pengalaman pertama sehingga harus ada pembicaraan awal antar tuan rumah. Nantinya koordinasi tersebut akan melibatkan KONI Sumut, Dispora, KONI Aceh, Dispora, KONI Pusat serta pemprov.
Zainudin menegaskan dalam koordinasi itu harus jelas mana bagian pekerjaan pemerintah pusat dan mana bagian dari pemerintah daerah. "Terkait infrastruktur venue urusannya berkaitan dengan Kementerian PU PR," tegas Menpora.
Lebih jauh, Zainudin menambahkan, penyelenggaraan PON 2024 yang akan dilaksanakan di dua tempat ini, nantinya yang akan menjadi ketua panitianya adalah KONI Pusat yang melibatkan KONI daerah. "Kita akan rapat dan buat masterplan. Kedepan soal panitia ini tidak ada masalah. Tapi, memang harus ada dasar dari pekerjaan ini, yakni Keppres (Keputusan Presiden)nya. Keppres sangat dibutuhkan untuk infrastruktur."
"Nanti yang ada dari Kemenpora adalah bantuan penyelenggaraan dan peralatan. Merencanakan anggarannya dari awal harus sudah dilakukan karena kepanitiaan besar, berapa Aceh berapa bagian Sumut kita berikan untuk keseluruhannya," pungkas Menpora.
(mirz)
Lihat Juga :
