PSSI Dibekukan, Pemerintah Didesak Gulirkan Kompetisi
Senin, 01 Juni 2015 - 06:23 WIB
PSSI Dibekukan, Pemerintah Didesak Gulirkan Kompetisi
A
A
A
JAKARTA - Pembekuan PSSI oleh FIFA dikhawatirkan mempengaruhi hajat hidup banyak pemain yang menggantungkan nasibnya dari sepak bola. Untuk itu, Pemerintah Indonesia diminta tak setengah-setengah jika mau mengambil alih olah raga rakyat tersebut.
FIFA resmi membekukan sepak bola Indonesia per tanggal 30 Mei 2015 setelah kisruh PSSI dan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) melebihi tenggat waktu yang diberikan yakni 29 Mei. Sanksi berupa larangan bertanding bagi klub atau Timnas Indonesia di bawah kalender AFC dan FIFA jelas berimbas langsung pada pemain.
Mantan Wakil Ketua Komisi Disiplin PSSI di era kepemimpinan Djohar Arifin, Catur Agus Saptono, menyebut ada dua hal yang mesti dilakukan pemerintah saat ini untuk membantu pemain bisa kembali berlaga. Yang paling utama adalah menggulirkan kompetisi kembali sesegera mungkin.
"Pemerintah segera kumpulkan seluruh klub anggota PSSI. Rumuskan dua hal, KLB (Kongres Luar Biasa) dan kompetisi. Lalu lakukan audit ke seluruh dana pemerintah yang masuk ke sepak bola baik APBN maupun APBD. Kemudian libatkan polisi untuk mengawasi kompetisi dari praktik suap dan match fixing," ujar Catur pada Sindonews, Minggu malam (31/5/2015).
Untuk itu, tambah Catur, dana besar mesti disiapkan Pemerintah. "Siapkan anggaran besar untuk reformasi sepak bola, tetapi awasi juga dengan ketat sebab banyak dana PKBL BUMN yang bisa dilibatkan untuk membiayai kompetisi, yang penting akuntabel saja," tambah praktisi hukum tersebut.
Pembekuan sepak bola Indonesia juga berawal dari kurang selarasnya antara PSSI dan Menpora. Untuk itu, Pemerintah yang mestinya tak ikut intervensi diminta membuat komunikasi yang baik dengan organisasi di bawah naungan FIFA tersebut. "Buat cooperative agreement dengan PSSI yang baru," tutupnya.
FIFA resmi membekukan sepak bola Indonesia per tanggal 30 Mei 2015 setelah kisruh PSSI dan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) melebihi tenggat waktu yang diberikan yakni 29 Mei. Sanksi berupa larangan bertanding bagi klub atau Timnas Indonesia di bawah kalender AFC dan FIFA jelas berimbas langsung pada pemain.
Mantan Wakil Ketua Komisi Disiplin PSSI di era kepemimpinan Djohar Arifin, Catur Agus Saptono, menyebut ada dua hal yang mesti dilakukan pemerintah saat ini untuk membantu pemain bisa kembali berlaga. Yang paling utama adalah menggulirkan kompetisi kembali sesegera mungkin.
"Pemerintah segera kumpulkan seluruh klub anggota PSSI. Rumuskan dua hal, KLB (Kongres Luar Biasa) dan kompetisi. Lalu lakukan audit ke seluruh dana pemerintah yang masuk ke sepak bola baik APBN maupun APBD. Kemudian libatkan polisi untuk mengawasi kompetisi dari praktik suap dan match fixing," ujar Catur pada Sindonews, Minggu malam (31/5/2015).
Untuk itu, tambah Catur, dana besar mesti disiapkan Pemerintah. "Siapkan anggaran besar untuk reformasi sepak bola, tetapi awasi juga dengan ketat sebab banyak dana PKBL BUMN yang bisa dilibatkan untuk membiayai kompetisi, yang penting akuntabel saja," tambah praktisi hukum tersebut.
Pembekuan sepak bola Indonesia juga berawal dari kurang selarasnya antara PSSI dan Menpora. Untuk itu, Pemerintah yang mestinya tak ikut intervensi diminta membuat komunikasi yang baik dengan organisasi di bawah naungan FIFA tersebut. "Buat cooperative agreement dengan PSSI yang baru," tutupnya.
(bbk)
