BOPI Tak Sangka Sepak Bola Terhenti
Sabtu, 06 Juni 2015 - 17:04 WIB
BOPI Tak Sangka Sepak Bola Terhenti
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Muhammad Noor Aman tak pernah menyangka hasil rekomendasi verifikasi terhadap Persebaya Surabaya dan Arema Cronus berdampak pada jatuhnya sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Polemik SindoTrijaya Network dengan tema 'Bola Tak Lagi Bundar.'
"BOPI melakukan verifikasi berdasarkan fakta, data, hingga risiko yang didapat dari verifikasi ini. Tapi kami tidak pernah menyangka gagalnya kedua klub ikut kompetisi di musim ini berdampak pada bergulirnya sanksi FIFA. Padahal kami tidak pernah mengharapkan sebelumnya. Andai kata bukan dua klub itu ceritanya akan beda," jelas Noor Aman, Sabtu (6/6/2015).
Kendati demikian, pria paruh baya yang doyan mengenakan kacamata itu tetap percaya bahwasanya bola itu tetap bundar. Sehingga ia meminta agar semua pihak bisa menahan diri untuk tidak menambah kisruh permasalahan dan jangan terpengaruh dengan polemik sepak bola nasional.
"Saya tidak percaya kalau bola tidak lagi bundar. Karena bola tetap bergulir dan yang berhenti itu kompetisi. Dengan sanksi FIFA sekalipun bola tetap bergulir dan jang terpengaruh dengan polemik. Ego pribadi maupun kelompok harus ditanggalkan dan ayo kita bereskan masalah ini," sambungnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam mengaku yakin jika wakil rakyat masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah persepakbolaan Indonesia. Yang jelas, tambahnya, DPR terutama Komisi X akan memihak pada kepentingan rakyat banyak dan tidak mungkin berpihak pada PSSI atau Menpora sekalipun.
"Anggota DPR akan waras untuk menyelesaikan masalah ini dari sistem UU keolahragaan nasional. Karena salah satu fungsi DPR adalah mengawasi UU oleh pemerintah. Apakah dia KMP atau KIH semua akan melihat itu. Setelah itu mereka akan melihat dampak daripada kebijakan, yakni apakah masalah itu merugikan masyarakat banyak atau tidak. Secara otomatis kita sebagai wakil rakyat akan memihak pada kepentingan rakyat banyak dan tidak mungkin berpihak pada PSSI atau Menpora. Karena suara rakyat yang harus menjadi suara DPR yang harus didengar," sahut Ridwan.
Ridwan menolak ketika disinggung mengenai anggapan bahwa DPR terkesan lamban dalam menyelesaikan konflik di tubuh sepak bola Indonesia. Dia menjelaskan semua anggota Komisi X sudah bekerja sejak Januari lalu. Namun mereka tidak bisa menggelar hak interpelasi, sebab belum ada dampak yang terjadi. Tapi ketika FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI, Komisi X sudah bisa bergerak untuk menyelesaikan masalah ini.
"Pada waktu sebelum di sanski FIFA, DPR tidak bisa menggelar hak interpelasi. Orang belum ada dampaknya. Tapi sekarang kan ada dampaknya, yakni surat FIFA turun akibat SK 1307 Menpora tentang pembekuan tersebut. Ini berdampak pada ratusan ribu orang yang bergantung pada olahraga sepak bola," tutup Ridwan.
"BOPI melakukan verifikasi berdasarkan fakta, data, hingga risiko yang didapat dari verifikasi ini. Tapi kami tidak pernah menyangka gagalnya kedua klub ikut kompetisi di musim ini berdampak pada bergulirnya sanksi FIFA. Padahal kami tidak pernah mengharapkan sebelumnya. Andai kata bukan dua klub itu ceritanya akan beda," jelas Noor Aman, Sabtu (6/6/2015).
Kendati demikian, pria paruh baya yang doyan mengenakan kacamata itu tetap percaya bahwasanya bola itu tetap bundar. Sehingga ia meminta agar semua pihak bisa menahan diri untuk tidak menambah kisruh permasalahan dan jangan terpengaruh dengan polemik sepak bola nasional.
"Saya tidak percaya kalau bola tidak lagi bundar. Karena bola tetap bergulir dan yang berhenti itu kompetisi. Dengan sanksi FIFA sekalipun bola tetap bergulir dan jang terpengaruh dengan polemik. Ego pribadi maupun kelompok harus ditanggalkan dan ayo kita bereskan masalah ini," sambungnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam mengaku yakin jika wakil rakyat masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah persepakbolaan Indonesia. Yang jelas, tambahnya, DPR terutama Komisi X akan memihak pada kepentingan rakyat banyak dan tidak mungkin berpihak pada PSSI atau Menpora sekalipun.
"Anggota DPR akan waras untuk menyelesaikan masalah ini dari sistem UU keolahragaan nasional. Karena salah satu fungsi DPR adalah mengawasi UU oleh pemerintah. Apakah dia KMP atau KIH semua akan melihat itu. Setelah itu mereka akan melihat dampak daripada kebijakan, yakni apakah masalah itu merugikan masyarakat banyak atau tidak. Secara otomatis kita sebagai wakil rakyat akan memihak pada kepentingan rakyat banyak dan tidak mungkin berpihak pada PSSI atau Menpora. Karena suara rakyat yang harus menjadi suara DPR yang harus didengar," sahut Ridwan.
Ridwan menolak ketika disinggung mengenai anggapan bahwa DPR terkesan lamban dalam menyelesaikan konflik di tubuh sepak bola Indonesia. Dia menjelaskan semua anggota Komisi X sudah bekerja sejak Januari lalu. Namun mereka tidak bisa menggelar hak interpelasi, sebab belum ada dampak yang terjadi. Tapi ketika FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI, Komisi X sudah bisa bergerak untuk menyelesaikan masalah ini.
"Pada waktu sebelum di sanski FIFA, DPR tidak bisa menggelar hak interpelasi. Orang belum ada dampaknya. Tapi sekarang kan ada dampaknya, yakni surat FIFA turun akibat SK 1307 Menpora tentang pembekuan tersebut. Ini berdampak pada ratusan ribu orang yang bergantung pada olahraga sepak bola," tutup Ridwan.
(bbk)
