Menpora Tetap Bandel, DPR Ogah Bahas Anggaran
Selasa, 30 Juni 2015 - 09:49 WIB
Menpora Tetap Bandel, DPR Ogah Bahas Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Para wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi X DPR RI mempunyai hak sepenuhnya untuk membahas anggaran semua lembaga pemerintah yang menjadi kewenangannya. Itu sebabnya, Komisi X tidak akan membahas soal anggaran kalau Menpora Imam Nahrawi tetap membandel dengan sikapknya terkait kisruh sepak bola nasional.
Hal tersebut disampaikan salah satu anggota Komisi X, Teguh Juwarno. Ia berujar, pembahasan anggaran Kemenpora merupakan domain dari Komisi X. Jadi, bisa saja Komisi X menggunakan kewenangannyaa tersebut untuk tidak membahas anggaran Kemenpora jika Menpora masih tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan dengan PSSI.
"Tapi, kalau Menpora tidak beritikad baik untuk menjalankan keputusan Raker, tentu Komisi X bisa menggunakan hak konstitusi kita untuk tidak mau membahas anggaran. Atau tidak mau raker lah dengan Menpora," ujar Teguh saat dihubungi media ini.
Teguh menjelaskan, salah satu keputusan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Menpora yakni, Menpora harus menemui kepengurusan PSSI yang tentu saja kepengurusan hasil kongres PSSI yang diakui oleh FIFA, dan AFC. "Tapi dalam kenyataannya, Menpora malah ketemunya sama PSSI yang menurutnya ia teguhkan," jelas Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Dengan sikap tersebut, lanjut Teguh, Komisi X merasa Menpora tidak serius dalam menyelesaikan persoalan PSSI, Menpora mengabaikan rekomendasi Komisi X. Padahal, Komisi X sudah menurunkan tensi untuk mengiterpelasi Menpora dengan meminta Menpora bertemu dengan PSSI. "Itu (membintangi anggaran) salah satu yang kemarin mencuat tapi, belum jadi keputusan Komisi X terkait sikap itu," imbuh Ketua DPP PAN itu.
Oleh karena itu, sambungnya, Komisi X akan melihat apakah Menpora punya itikad baik untuk menyelesaikan PSSI yang dibekukan oleh FIFA atau Menpora tetap bersikukuh dengan kemauannya. Sementara, Komisi X sendiri mendapatkan banyak pengaduan yakni, pemain yang tidak punya mata pencaharian, wasit, ofisial, pedagang sovenir, dan kerugian para stakeholder sepak bola Indonesia.
Namun demikian, dirinya pesimis dari sisa waktu yang ada pada masa sidang ke-IV ini Menpora akan segera menyelesaikan persoalan PSSI. Kecuali, Menpora segera bertemu PSSI, maka tentunya anggota Komisi X akan memahami bahwa memang baik DPR maupun Menpora punya sikap sama untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. "Tapi ya, itu semua tergantung bagaimana Menpora bersikap untuk meyakinkan Komisi X," tandasnya.
Hal tersebut disampaikan salah satu anggota Komisi X, Teguh Juwarno. Ia berujar, pembahasan anggaran Kemenpora merupakan domain dari Komisi X. Jadi, bisa saja Komisi X menggunakan kewenangannyaa tersebut untuk tidak membahas anggaran Kemenpora jika Menpora masih tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan dengan PSSI.
"Tapi, kalau Menpora tidak beritikad baik untuk menjalankan keputusan Raker, tentu Komisi X bisa menggunakan hak konstitusi kita untuk tidak mau membahas anggaran. Atau tidak mau raker lah dengan Menpora," ujar Teguh saat dihubungi media ini.
Teguh menjelaskan, salah satu keputusan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Menpora yakni, Menpora harus menemui kepengurusan PSSI yang tentu saja kepengurusan hasil kongres PSSI yang diakui oleh FIFA, dan AFC. "Tapi dalam kenyataannya, Menpora malah ketemunya sama PSSI yang menurutnya ia teguhkan," jelas Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Dengan sikap tersebut, lanjut Teguh, Komisi X merasa Menpora tidak serius dalam menyelesaikan persoalan PSSI, Menpora mengabaikan rekomendasi Komisi X. Padahal, Komisi X sudah menurunkan tensi untuk mengiterpelasi Menpora dengan meminta Menpora bertemu dengan PSSI. "Itu (membintangi anggaran) salah satu yang kemarin mencuat tapi, belum jadi keputusan Komisi X terkait sikap itu," imbuh Ketua DPP PAN itu.
Oleh karena itu, sambungnya, Komisi X akan melihat apakah Menpora punya itikad baik untuk menyelesaikan PSSI yang dibekukan oleh FIFA atau Menpora tetap bersikukuh dengan kemauannya. Sementara, Komisi X sendiri mendapatkan banyak pengaduan yakni, pemain yang tidak punya mata pencaharian, wasit, ofisial, pedagang sovenir, dan kerugian para stakeholder sepak bola Indonesia.
Namun demikian, dirinya pesimis dari sisa waktu yang ada pada masa sidang ke-IV ini Menpora akan segera menyelesaikan persoalan PSSI. Kecuali, Menpora segera bertemu PSSI, maka tentunya anggota Komisi X akan memahami bahwa memang baik DPR maupun Menpora punya sikap sama untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. "Tapi ya, itu semua tergantung bagaimana Menpora bersikap untuk meyakinkan Komisi X," tandasnya.
(bbk)
