Reuni Mafia Bola di Turnamen Garapan Menpora?
Selasa, 25 Agustus 2015 - 21:29 WIB
Reuni Mafia Bola di Turnamen Garapan Menpora?
A
A
A
JAKARTA - Gembar-gembor pembenahan sepak bola Indonesia yang lantang disuarakan Menteri Pemuda Olahraga, balakangan mulai menunjukan banyak kejanggalan. Gelagat ketidakseriusan pembenahan sepak bola yang dilakukan Menpora justru terlihat dari catatan buruk gelaran Piala Kemerdekaan yang awalnya digadang-gadang sebagai contoh pengelolaan kompetisi nasional yang bersih dan transparan.
Dalam turnamen yang diputar oleh sebuah even organizer bernama PT Cataluna Sportindo, Menpora nyatanya dianggap tidak bisa memenuhi janji manisnya untuk memberikan match fee kepada tim-tim yang ikut di turnamen tersebut. Bahkan, manajer Mojokerto Putra, Hendro Ismiarso menyatakan kalau para pemainnya harus rela untuk naik angkutan umum menuju lapangan pertandingan lantaran tidak adanya fasilitas dan bantuan dari pihak penyelenggara.
''Yang membuat mereka (pemain) kian marah itu setelah tidak ada jemputan dari panitia saat kami akan berangkat ke stadion untuk pertandingan. Anak-anak harus rela naik angkutan umum. Kondisi itu ditambah lagi match fee yang belum cair," ungkap Hendro kepada wartawan sepekan lalu, (18/8/2015).
Namun kabar paling menyedihkan adalah soal berkumpulnya para mafia-mafia bola di gelaran yang di dukung penuh oleh Menpora. Entah apakah para mafia tersebut berani menyusup di gelaran Piala Kemerdekaan lantaran pernyataan Menpora yang membolehkan judi atau bukan, namun Mantan pelatih Persipur Purwodadi, Gunawan menyatakan kalau bandar-bandar judi pengatur pertandingan sudah masuk ke Piala Kemerdekaan.
"Selain bercerita soal bagaimana praktek match fixing di kompetisi Divisi Utama 2013, coach Gunawan menjelaskan bahwa bandar-bandar judi yang mengatur pertandingan sudah ada di Piala Kemerdekaan. Dia mengaku di beberapa grup turnamen tersebut sudah dimasuki oleh bandar-bandar tersebut dan Gunawan siap membeberkan semua ini" kata Ketua Komdis PSSI, Ahmad Yulianto, Senin (24/8).
"Komdis juga punya rekaman soal keterangan coach Gunawan. Ia mengaku Grup A,C, dan D sudah dimasuki bandar serta siap diperiksa dan keterangan soal ini. Selanjutnya kita melakukan kontak dan akan bekerja sama dengan interpol untuk penemuan dan penuturan dari Gunawan ini," tambah Yulianto.
Meski belum bisa dibuktikan, namun keterangan tersebut setidaknya bisa dijadikan pintu masuk oleh Menpora untuk melanjutkan rencana pembenahan sepak bola. Karena tentunya akan sangat efektif bila Menpora bisa memanfaatkan Piala Kemerdekaan untuk menangkap basah para pengatur pertandingan sepak bola di Indonesia.
Namun sayang, bukannya menanggapi pernyataan Gunawan sebagai masukan dan warning untuk memperketat pengawasan, Tim Transisi yang merupakan kepanjangan tangan Menpora malah seakan balik mengancam Gunawan dan berencana akan menuntut Gunawan dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Berikut pernyataan Tim Transisi terkait dugaan reuni yang dilakukan para pengatur hasil pertandingan:
1. Tim Transisi Tata Kelola Sepakbola Nasional telah melakukan investigasi pada pertandingan-pertandingan lanjutan Turnamen Piala Kemerdekaan 2015. Dari hasil investigasi tersebut, tidak ada indikasi match fixing. Tim Transisi telah mengantisipasi agar tidak terjadi pengaturan skor (match fixing) dengan melakukan penandatangan pakta integritas bersama manajer klub, wasit dan perangkat pertandingan. Dan kami yakin bahwa seluruh manajer klub, wasit dan perangkat pertandingan sangat berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut.
2. Turnamen Piala Kemerdekaan 2015 berjalan dengan meriah, meski ada beberapa insiden kecil, namun sudah bisa ditangani dengan baik oleh komite disiplin Turnamen Piala Kemerdekaan 2015.
3. Kami Tim Transisi Tata kelola Sepakbola Nasional meminta kepada Gunawan untuk segera melaporkan ke Bareskrim perihal dugaan adanya match fixing. Apabila Gunawan tidak melaporkan ke Bareskrim 2x24 jam, maka kami akan melaporkan Gunawan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Tim Transisi.
Bila diperhatikan dengan benar, pernyataan di poin ketiga sungguh memperlihatkan bagaimana arogannya Tim Transisi dalam menanggapi sebuah laporan dugaan pengaturan pertandingan. Padahal, isyu yang dihembuskan Menpora soal PSSI yang dijadikan sarang mafia, hingga saat ini tidak juga bisa dibuktikan dan belum juga berani untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Dalam turnamen yang diputar oleh sebuah even organizer bernama PT Cataluna Sportindo, Menpora nyatanya dianggap tidak bisa memenuhi janji manisnya untuk memberikan match fee kepada tim-tim yang ikut di turnamen tersebut. Bahkan, manajer Mojokerto Putra, Hendro Ismiarso menyatakan kalau para pemainnya harus rela untuk naik angkutan umum menuju lapangan pertandingan lantaran tidak adanya fasilitas dan bantuan dari pihak penyelenggara.
''Yang membuat mereka (pemain) kian marah itu setelah tidak ada jemputan dari panitia saat kami akan berangkat ke stadion untuk pertandingan. Anak-anak harus rela naik angkutan umum. Kondisi itu ditambah lagi match fee yang belum cair," ungkap Hendro kepada wartawan sepekan lalu, (18/8/2015).
Namun kabar paling menyedihkan adalah soal berkumpulnya para mafia-mafia bola di gelaran yang di dukung penuh oleh Menpora. Entah apakah para mafia tersebut berani menyusup di gelaran Piala Kemerdekaan lantaran pernyataan Menpora yang membolehkan judi atau bukan, namun Mantan pelatih Persipur Purwodadi, Gunawan menyatakan kalau bandar-bandar judi pengatur pertandingan sudah masuk ke Piala Kemerdekaan.
"Selain bercerita soal bagaimana praktek match fixing di kompetisi Divisi Utama 2013, coach Gunawan menjelaskan bahwa bandar-bandar judi yang mengatur pertandingan sudah ada di Piala Kemerdekaan. Dia mengaku di beberapa grup turnamen tersebut sudah dimasuki oleh bandar-bandar tersebut dan Gunawan siap membeberkan semua ini" kata Ketua Komdis PSSI, Ahmad Yulianto, Senin (24/8).
"Komdis juga punya rekaman soal keterangan coach Gunawan. Ia mengaku Grup A,C, dan D sudah dimasuki bandar serta siap diperiksa dan keterangan soal ini. Selanjutnya kita melakukan kontak dan akan bekerja sama dengan interpol untuk penemuan dan penuturan dari Gunawan ini," tambah Yulianto.
Meski belum bisa dibuktikan, namun keterangan tersebut setidaknya bisa dijadikan pintu masuk oleh Menpora untuk melanjutkan rencana pembenahan sepak bola. Karena tentunya akan sangat efektif bila Menpora bisa memanfaatkan Piala Kemerdekaan untuk menangkap basah para pengatur pertandingan sepak bola di Indonesia.
Namun sayang, bukannya menanggapi pernyataan Gunawan sebagai masukan dan warning untuk memperketat pengawasan, Tim Transisi yang merupakan kepanjangan tangan Menpora malah seakan balik mengancam Gunawan dan berencana akan menuntut Gunawan dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Berikut pernyataan Tim Transisi terkait dugaan reuni yang dilakukan para pengatur hasil pertandingan:
1. Tim Transisi Tata Kelola Sepakbola Nasional telah melakukan investigasi pada pertandingan-pertandingan lanjutan Turnamen Piala Kemerdekaan 2015. Dari hasil investigasi tersebut, tidak ada indikasi match fixing. Tim Transisi telah mengantisipasi agar tidak terjadi pengaturan skor (match fixing) dengan melakukan penandatangan pakta integritas bersama manajer klub, wasit dan perangkat pertandingan. Dan kami yakin bahwa seluruh manajer klub, wasit dan perangkat pertandingan sangat berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut.
2. Turnamen Piala Kemerdekaan 2015 berjalan dengan meriah, meski ada beberapa insiden kecil, namun sudah bisa ditangani dengan baik oleh komite disiplin Turnamen Piala Kemerdekaan 2015.
3. Kami Tim Transisi Tata kelola Sepakbola Nasional meminta kepada Gunawan untuk segera melaporkan ke Bareskrim perihal dugaan adanya match fixing. Apabila Gunawan tidak melaporkan ke Bareskrim 2x24 jam, maka kami akan melaporkan Gunawan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Tim Transisi.
Bila diperhatikan dengan benar, pernyataan di poin ketiga sungguh memperlihatkan bagaimana arogannya Tim Transisi dalam menanggapi sebuah laporan dugaan pengaturan pertandingan. Padahal, isyu yang dihembuskan Menpora soal PSSI yang dijadikan sarang mafia, hingga saat ini tidak juga bisa dibuktikan dan belum juga berani untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian.
(rus)
