Hingga Saat Ini Menpora Belum Wujudkan Transparansi Dana

JAKARTA - Transparansi yang diagung-agungkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam misinya mereformasi federasi sepak bola Indonesia (PSSI) ternyata sampai saat ini hanya isapan jempol belaka. Buktinya saja, sampai laga final Piala Kemerdekaan buatan Tim Transisi Kemenpora yang berakhir beberapa waktu lalu, pihak Kemenpora belum mengumumkan darimana dana itu berasal.

Hal ini jelas memantik komentar insan sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah petinggi tim Persiwa Wamena, Agus Santoso. Pria yang biasa disapa Agus itu meminta kepada semua pihak terkait untuk menyelidiki aliran dana yang digunakan Menpora untuk melaksanakan turnamen yang minim publikasi tersebut.

''Kita semua tahu kalau pemerintah itu ada larangan mendukung kegiatan yang sifatnya tidak jelas, Piala Kemerdekaan itu kan tidak jelas. apalagi memberikan dana besar tanpa tender. Katanya itu turnamen milyaran rupiah, sudah tidak ada tender ini sebuah pelanggaran dan penghamburan uang negara, sampai detik ini pihak tim transisi belum juga mengumumkan sumber dana. Ini sama saja pembodohan kepada masyarakat, kita semua seharusnya jangan diam saja,''ujar Agus kepada wartawan kemarin.

Selain Agus, Mantan Deputi Kemenpora Junusul Hairy meminta Presiden Joko Widodo juga segera menghentikan niat Kemenpora menghamburkan dana APBN dengan menggelar kegiatan sia-sia seperti menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang hasilnya tidak mungkin diakui FIFA dan Liga Santri Nusantara (LSN) yang bukan tanggung jawabnya. ''Saya minta Presiden harus menghentikan kegiatan Kemenpora yang menghamburkan dana APBN yang tidak bermanfaat bagi prestasi olahraga Indonesia,'' kata Junusul Hairy, beberapa waktu lalu.

Menurut Junusul, menggelar KLB PSSI yang dibuat Tim Transisi itu jelas menghamburkan dana APBN karena FIFA pasti tidak akan mengakui hasilnya. Untuk itu, Junusul mengusulkan agar Presiden memerintahkan Menpora Imam Nahrawi untuk mencabut SK Pembekuan PSSI. Dengan demikian, program pembinaan sepak bola bisa berjalan dan PSSI terbebas dari sanksi FIFA dan bisa mengikuti pertandingan internasional.

''Memperbaiki tata kelola sepakbola bukan dengan cara menggelar KLB atau mengambil alih peran PSSI. Pemerintah itu kan tugasnya sebagai fasilitator dan regulator. Kalau memang ada penyimpangan harus diluruskan dan tangkap pelakunya,'' jelasnya lagi.

Hal itu juga berlaku dengan Liga Santri Nasional. Kata Junusul, liga santri itu bukan tugas dan tanggung jawab Kemenpora tetapi wewenangnya Depag. ''Dulu, Kemenpora pernah menggelar Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) tetapi sudah diambil alih Departemen Agama (Depag) karena memang pembinaan Pondok Pesantren itu berada di bawahnya. Bahkan, saya itu termasuk salah seorang pencetus program liga santri namun program itu terpaksa dibatalkan. Lho sekarang kok malah mengambil alih tugas Depag yang anggarannya jauh lebih besar dari Kemenpora,'' tambahnya.

Di tengah prestasi olahraga Indonesia mengalami penurunan dan menghadapi tuan rumah Asian Games 2018, kata Junusul, akan lebih baik jika dana itu diperuntukkan membangun tempat latihan cabang olahraga yang telah mengukir prestasi di Olimpiade dan Asian Games.

''Angkat besi dan panahan yang telah mengukir prestasi di Olimpiade harusnya sudah memiliki tempat latihan seperti Padepokan Bulutangkis Indonesia di Cipayung. Begitu juga cabang karate yang jadi andalan di Asian Games,'' katanya.

Meski sudah berprestasi, angkat besi, panahan dan karate tetap saja tidak mendapat perlakuan khusus. Tempat latihan ketiga cabang ini tidak semegah prestasinya. ''Silahkan saja lihat kondisi tempat latihan angkat besi dan karate di Stadion Utama GBK yang cukup mengenaskan. Begitu juga panahan yang kalau hujan terpaksa menunda latihan,'' jelasnya.

''Menpora Imam Nahrawi mestinya lebih memprioritaskan tempat latihan dibanding membuang anggaran APBN dengan terus berkutat pada tata kelola sepakbola yang menjadi tanggung jawab KONI. Olahraga itu bukan Sepakbola saja,'' tambahnya.