Anggota dan Voter PSSI Ogah Ikut KLB Garapan Menpora
Kamis, 29 Oktober 2015 - 21:11 WIB
Anggota dan Voter PSSI Ogah Ikut KLB Garapan Menpora
A
A
A
JAKARTA - Rencana Tim Transisi bentukan Menpora untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) mendapat kecaman dari voters dan anggota PSSI. Melalui manajernya, Agus Santoso, Persiwa Wamena memastikan tidak akan datang pada KLB yang akan digelar oleh Kemenpora.
''Saya selaku anggota PSSI dan Voter mengecam keras inisiatif pemerintah untuk mengadakan KLB.Kenapa ada KLB sedang PSSI baru melaksanakan KLB pada tanggal 18 April 2015 yang lalu dan akhirnya terpilih La Nyala Mataliliti sebagai Presiden PSSI periode 2015 – 2019. Pelaksanaan KLB selanjutnya adalah di tahun 2019,'' kata Agus, Rabu (29/10).
Agus pun menjelaskan bahwa pelaksanaan KLB bisa dilakukan sebelum waktunya jika pengurus atau Presiden PSSI melanggar statuta. Dan KLB itu sendiri diusulkan oleh 2/3 anggota resmi PSSI serta diusulkan melalui Exco dan melalui tahapan2 yg sudah ditentukan oleh statuta.
''Penyelenggaraan KLB PSSI yang diakui FIFA harus memenuhi persyaratan yakni diminta dan disetujui 2/3 dari 782 anggota PSSI. Lalu, PSSI mengirimkan surat permohonan kepada FIFA. Serta harus ada surat permintaan resmi dari PSSI dan diajukan enam bulan sebelum pelaksanaan ke FIFA,'' urainya.
''Jika pemerintah akan melaksanakan KLB, apa dasarnya? Pemerintah melalui Menpora saat ini sudah diluar batas kewajaran dan dengan menggunakan kekuasaannya menghancurleburkan sepakbola Indonesia. Sanksi FIFA kepada sepakbola Indonesia adalah akibat dari intervensi Pemerintah. Dan sekarang membuat pernyataan akan melaksanakan KLB PSSI. menurut saya itu tindakan pembegalan dan kudeta terhadap organisasi sepakbola indonesia,'' lanjutnya.
Senada dengan Agus, Ketua Asprov Jateng Johar Lin Eng mengatakan saat ini KLB yang diinsiatif pemerintah bukan solusi, tapi akan menambah terpuruknya sepakbola Indonesia. ''Sebaiknya pemerintah memberikan kewenangan kepada PSSI yang saat ini dibawah kepemimpinan La Nyala Mataliti untuk bekerja, menjadikan sepakbola Indonesia lebih baik lagi. Memperbaiki kekurangan yang ada. Semua stockholder sepakbola telah sepakat itu dan mempercayakan Ketua Umum PSSI La Nyala Mataliti utk bekerja dan menuju prestasi sepakbola negeri ini,'' kata Johar.
Sekretaris Umum (Sekum) Asprov Kalimantan Utara, Hendra Radiyanto juga menyebut KLB bentukan tim Transisi bukanlah jalan keluar penyelesaian permasalahan sepakbola di tanah air.
''Seandainya ada KLB, pasti hasil KLB sudah tidak diakui FIFA, yang kedua belum tentu kepengurusan hasil KLB lebih baik dari yang ada, lalu KLB itu nanti hanya kegiatan pemborosan anggaran,'' kata Hendra.
Hendra menambahakan permasalahan sepakbola nasional sesuai surat dari FIFA, yakni campur tangan pemerintah. ''Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini cabut dulu surat pembekuan dari Menpora dan bubarkan tim Transisi. Mari kita sama-sama benahi sepakbola ini yang sudah berjalan sesuai jalurnya,'' tambah Hendra.
''Saya selaku anggota PSSI dan Voter mengecam keras inisiatif pemerintah untuk mengadakan KLB.Kenapa ada KLB sedang PSSI baru melaksanakan KLB pada tanggal 18 April 2015 yang lalu dan akhirnya terpilih La Nyala Mataliliti sebagai Presiden PSSI periode 2015 – 2019. Pelaksanaan KLB selanjutnya adalah di tahun 2019,'' kata Agus, Rabu (29/10).
Agus pun menjelaskan bahwa pelaksanaan KLB bisa dilakukan sebelum waktunya jika pengurus atau Presiden PSSI melanggar statuta. Dan KLB itu sendiri diusulkan oleh 2/3 anggota resmi PSSI serta diusulkan melalui Exco dan melalui tahapan2 yg sudah ditentukan oleh statuta.
''Penyelenggaraan KLB PSSI yang diakui FIFA harus memenuhi persyaratan yakni diminta dan disetujui 2/3 dari 782 anggota PSSI. Lalu, PSSI mengirimkan surat permohonan kepada FIFA. Serta harus ada surat permintaan resmi dari PSSI dan diajukan enam bulan sebelum pelaksanaan ke FIFA,'' urainya.
''Jika pemerintah akan melaksanakan KLB, apa dasarnya? Pemerintah melalui Menpora saat ini sudah diluar batas kewajaran dan dengan menggunakan kekuasaannya menghancurleburkan sepakbola Indonesia. Sanksi FIFA kepada sepakbola Indonesia adalah akibat dari intervensi Pemerintah. Dan sekarang membuat pernyataan akan melaksanakan KLB PSSI. menurut saya itu tindakan pembegalan dan kudeta terhadap organisasi sepakbola indonesia,'' lanjutnya.
Senada dengan Agus, Ketua Asprov Jateng Johar Lin Eng mengatakan saat ini KLB yang diinsiatif pemerintah bukan solusi, tapi akan menambah terpuruknya sepakbola Indonesia. ''Sebaiknya pemerintah memberikan kewenangan kepada PSSI yang saat ini dibawah kepemimpinan La Nyala Mataliti untuk bekerja, menjadikan sepakbola Indonesia lebih baik lagi. Memperbaiki kekurangan yang ada. Semua stockholder sepakbola telah sepakat itu dan mempercayakan Ketua Umum PSSI La Nyala Mataliti utk bekerja dan menuju prestasi sepakbola negeri ini,'' kata Johar.
Sekretaris Umum (Sekum) Asprov Kalimantan Utara, Hendra Radiyanto juga menyebut KLB bentukan tim Transisi bukanlah jalan keluar penyelesaian permasalahan sepakbola di tanah air.
''Seandainya ada KLB, pasti hasil KLB sudah tidak diakui FIFA, yang kedua belum tentu kepengurusan hasil KLB lebih baik dari yang ada, lalu KLB itu nanti hanya kegiatan pemborosan anggaran,'' kata Hendra.
Hendra menambahakan permasalahan sepakbola nasional sesuai surat dari FIFA, yakni campur tangan pemerintah. ''Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini cabut dulu surat pembekuan dari Menpora dan bubarkan tim Transisi. Mari kita sama-sama benahi sepakbola ini yang sudah berjalan sesuai jalurnya,'' tambah Hendra.
(rus)
