Mantan Anggota Komite Etik FIFA Dukung PSSI
Kamis, 29 Oktober 2015 - 21:21 WIB
Mantan Anggota Komite Etik FIFA Dukung PSSI
A
A
A
JAKARTA - Mantan Komite Etik FIFA Dali Tahir meminta PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti tidak menanggapi adanya upaya Tim Transisi yang merencanakan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tahun ini. ''FIFA hanya mengakui PSSI dan bukan Tim Transisi yang jelas bukan organisasi sepakbola. Jadi, PSSI tidak perlu menanggapinya,'' kata Dali Tahir di Jakarta, kemarin.
Sebaiknya, kata Dali, PSSI membiarkan saja upaya Tim Transisi tersebut. Sebab, hasil KLB yang dibuatnya tidak akan pernah diakui FIFA. ''Silahkan saja buat KLB PSSI tetapi saya garansi hasilnya tidak akan pernah diakui FIFA,'' tegasnya.
Yang lebih tidak habis pikir lagi, kata Dali, adanya upaya Tim Transisi membuat draft statuta PSSI dan tata kelola sepakbola. ''Sudah jelas Statuta itu milik FIFA yang diadopsi anggotanya, kok malah membuat draft statuta. Tim Transisi itu harusnya bukan terus menambah anggota tetapi diinstruksikan menambah pengetahuan tentang statuta FIFA. Jadi, mereka tidak terus menerus melakukan kesalahan dan memahami aturan pelaksanaan KLB PSSI yang sah dan menemukan adanya statuta FIFA yang tidak memperbolehkan intervensi pemerintah,'' ujarnya.
Menurut Dali Tahir, penyelenggaraan KLB PSSI yang diakui FIFA harus memenuhi persyaratan yakni diminta dan disetujui 2/3 dari 782 anggota PSSI. Lalu, PSSI mengirimkan surat permohonan kepada FIFA.
''KLB bisa dilaksanakan dengan syarat harus ada surat permintaan resmi dari PSSI dan diajukan enam bulan sebelum pelaksanaan ke FIFA. Ketentuannya lainnya yakni KLB PSSI bisa terlaksana bilamana ada permintaan 2/3 dari anggota resmi PSSI dan bukan pemilik suara,'' jelasnya lagi.
Lantas bagaimana dengan wacana membentu federasi sepakbola baru pengganti PSSI? ''Ini wacana yang lebih konyol lagi,'' jawabnya.
Untuk membuat federasi baru pengganti PSSI, kata Dali, syaratnya dalam statuta FIFA yakni harus mendapat dukungan 2/3 dari 209 anggota FIFA. Itu pun baru hanya untuk masuk dalam agenda Kongres FIFA. Dan, penggantian federasi baru bisa terwujud jika dalam Kongres FIFA nanti 50 persen plus 1 anggota FIFA harus menyetujuinya. Indonesia, kata Dali, tidak punya pilihan lain untuk bisa keluar dari sanksi FIFA terkecuali Menpora Imam Nahrawi mencabut SK pembekuan. ''Sampai kapan pun FIFA tidak akan mencabut sanksinya kalau pemerintah tetap melakukan intervensi terhadap sepakbola Indonesia,'' katanya.
Bagi Dali Tahir, alasan Imam Nahrawi yang ingin menyelesaikan masalah sepakbola dengan menunggu Kongres FIFA Desember mendatang tidak masuk diakal. Bahkan, dia menyebut tindakan itu hanya akal-akalan dan menambah panjang penderitaan masyarakat sepakbola. Baik itu pemain, pelatih, wasit, offisial dan masayarakat terkait.
''Tak perlu menunggu Kongres FIFA yang digelar Desember mendatang. Siapa pun Presiden FIFA yang terpilih pasti akan tetap berpegang pada statuta FIFA. Mau itu Sept Blatter atau siapa pun, saya garansi tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap Indonesia,'' tegasnya
Sebaiknya, kata Dali, PSSI membiarkan saja upaya Tim Transisi tersebut. Sebab, hasil KLB yang dibuatnya tidak akan pernah diakui FIFA. ''Silahkan saja buat KLB PSSI tetapi saya garansi hasilnya tidak akan pernah diakui FIFA,'' tegasnya.
Yang lebih tidak habis pikir lagi, kata Dali, adanya upaya Tim Transisi membuat draft statuta PSSI dan tata kelola sepakbola. ''Sudah jelas Statuta itu milik FIFA yang diadopsi anggotanya, kok malah membuat draft statuta. Tim Transisi itu harusnya bukan terus menambah anggota tetapi diinstruksikan menambah pengetahuan tentang statuta FIFA. Jadi, mereka tidak terus menerus melakukan kesalahan dan memahami aturan pelaksanaan KLB PSSI yang sah dan menemukan adanya statuta FIFA yang tidak memperbolehkan intervensi pemerintah,'' ujarnya.
Menurut Dali Tahir, penyelenggaraan KLB PSSI yang diakui FIFA harus memenuhi persyaratan yakni diminta dan disetujui 2/3 dari 782 anggota PSSI. Lalu, PSSI mengirimkan surat permohonan kepada FIFA.
''KLB bisa dilaksanakan dengan syarat harus ada surat permintaan resmi dari PSSI dan diajukan enam bulan sebelum pelaksanaan ke FIFA. Ketentuannya lainnya yakni KLB PSSI bisa terlaksana bilamana ada permintaan 2/3 dari anggota resmi PSSI dan bukan pemilik suara,'' jelasnya lagi.
Lantas bagaimana dengan wacana membentu federasi sepakbola baru pengganti PSSI? ''Ini wacana yang lebih konyol lagi,'' jawabnya.
Untuk membuat federasi baru pengganti PSSI, kata Dali, syaratnya dalam statuta FIFA yakni harus mendapat dukungan 2/3 dari 209 anggota FIFA. Itu pun baru hanya untuk masuk dalam agenda Kongres FIFA. Dan, penggantian federasi baru bisa terwujud jika dalam Kongres FIFA nanti 50 persen plus 1 anggota FIFA harus menyetujuinya. Indonesia, kata Dali, tidak punya pilihan lain untuk bisa keluar dari sanksi FIFA terkecuali Menpora Imam Nahrawi mencabut SK pembekuan. ''Sampai kapan pun FIFA tidak akan mencabut sanksinya kalau pemerintah tetap melakukan intervensi terhadap sepakbola Indonesia,'' katanya.
Bagi Dali Tahir, alasan Imam Nahrawi yang ingin menyelesaikan masalah sepakbola dengan menunggu Kongres FIFA Desember mendatang tidak masuk diakal. Bahkan, dia menyebut tindakan itu hanya akal-akalan dan menambah panjang penderitaan masyarakat sepakbola. Baik itu pemain, pelatih, wasit, offisial dan masayarakat terkait.
''Tak perlu menunggu Kongres FIFA yang digelar Desember mendatang. Siapa pun Presiden FIFA yang terpilih pasti akan tetap berpegang pada statuta FIFA. Mau itu Sept Blatter atau siapa pun, saya garansi tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap Indonesia,'' tegasnya
(rus)
