Dituding Pro Pemerintah, Ini Pembelaan Asosiasi Pemain
Selasa, 19 Januari 2016 - 21:24 WIB
Dituding Pro Pemerintah, Ini Pembelaan Asosiasi Pemain
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) dituding tak netral terkait sikap mereka menolak turnamen. APPI dinilai sudah masuk dalam ranah politik karena dalam salah satu poin deklarasi, APPI menyatakan 'mendrorong pemerintah' segera menggulirkan kompetisi sepak bola profesional dan berjenjang.
Ada enam poin yang disuarakan APPI pada deklarasi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (14/1/2016). Pada poin terakhir atau keenam, jelas APPI menolak bermain di turnamen yang digelar sejumlah operator. (Baca juga: 6 Poin Deklarasi APPI Menolak Turnamen).
"Kami EXCO (Komite Eksekutif) APPI bersama pesepak bola lainnya menolak bermain di turnamen-turnamen profesional selanjutnya hingga ada kepastian dan atau adanya jaminan kapan diselengarakannya Liga Sepak Bola Profesional di Indonesia," demikian pernyataan APPI seperti dikutip dari bambangpamungkas20.com. (Baca juga: Hadir di Rapat Komite Ad-Hoc, Asosiasi Pemain Tegaskan Tolak Turnamen).
Namun, yang memicu perdebatan adalah poin kelima yang menyebutkan, "Pesepak bola mendorong pemerintah untuk segera menggulirkan kompetisi sepak bola yang profesional dan berjenjang demi kepastian persepakbolaan nasional."
Dari kalimat tersebut banyak yang berpikir APPI setuju tata kelola sepak bola Indonesia diambil alih dan dijalankan pemerintah. Pada titik ini, mereka berpikir APPI telah mengkhianati federasi. "Di sinilah mereka gagal paham," tegas Wakil Ketua APPI Bambang Pamungkas dalam laman resminya yang diunggah, Selasa (19/1/2016).
Bambang mengacu pada kenyataan dikeluarkannya SK Kemenpora bernomor 01307, bertanggal 17 April 2015, tentang aktivitas PSSI yang tidak diakui pemerintah. Nah, dari situ APPI menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas akibat dari terbitnya SK tersebut. Bentuk tanggung jawab pemerintah tentu dengan menggelar kembali kompetisi yang berjenjang.
"Caranya bagaimana? Ya dengan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Siapa itu? Ya klub, operator, serta bila perlu dan memungkinkan ya federasi. Akan menjadi tidak relevan ketika kami meminta pertanggung jawaban kepada federasi, mengingat saat ini federasi dalam posisi tidak berdaya," Bambang menjelaskan.
Menurut Bambang, jika poin tersebut dibaca secara kasat mata, yang timbul adalah kesan keberpihakan APPI kepada pemerintah. Padahal, jika ditelisik sesuai situasi dan kondisi saat ini, maka sebenarnya APPI tengah mengambil sikap yang rasional. "APPI mendorong semua pihak segera berkoordinasi demi mencari jalan keluar terbaik dari permasalahan ini."
Ada enam poin yang disuarakan APPI pada deklarasi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (14/1/2016). Pada poin terakhir atau keenam, jelas APPI menolak bermain di turnamen yang digelar sejumlah operator. (Baca juga: 6 Poin Deklarasi APPI Menolak Turnamen).
"Kami EXCO (Komite Eksekutif) APPI bersama pesepak bola lainnya menolak bermain di turnamen-turnamen profesional selanjutnya hingga ada kepastian dan atau adanya jaminan kapan diselengarakannya Liga Sepak Bola Profesional di Indonesia," demikian pernyataan APPI seperti dikutip dari bambangpamungkas20.com. (Baca juga: Hadir di Rapat Komite Ad-Hoc, Asosiasi Pemain Tegaskan Tolak Turnamen).
Namun, yang memicu perdebatan adalah poin kelima yang menyebutkan, "Pesepak bola mendorong pemerintah untuk segera menggulirkan kompetisi sepak bola yang profesional dan berjenjang demi kepastian persepakbolaan nasional."
Dari kalimat tersebut banyak yang berpikir APPI setuju tata kelola sepak bola Indonesia diambil alih dan dijalankan pemerintah. Pada titik ini, mereka berpikir APPI telah mengkhianati federasi. "Di sinilah mereka gagal paham," tegas Wakil Ketua APPI Bambang Pamungkas dalam laman resminya yang diunggah, Selasa (19/1/2016).
Bambang mengacu pada kenyataan dikeluarkannya SK Kemenpora bernomor 01307, bertanggal 17 April 2015, tentang aktivitas PSSI yang tidak diakui pemerintah. Nah, dari situ APPI menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas akibat dari terbitnya SK tersebut. Bentuk tanggung jawab pemerintah tentu dengan menggelar kembali kompetisi yang berjenjang.
"Caranya bagaimana? Ya dengan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Siapa itu? Ya klub, operator, serta bila perlu dan memungkinkan ya federasi. Akan menjadi tidak relevan ketika kami meminta pertanggung jawaban kepada federasi, mengingat saat ini federasi dalam posisi tidak berdaya," Bambang menjelaskan.
Menurut Bambang, jika poin tersebut dibaca secara kasat mata, yang timbul adalah kesan keberpihakan APPI kepada pemerintah. Padahal, jika ditelisik sesuai situasi dan kondisi saat ini, maka sebenarnya APPI tengah mengambil sikap yang rasional. "APPI mendorong semua pihak segera berkoordinasi demi mencari jalan keluar terbaik dari permasalahan ini."
(sha)
