La Nyalla: Reformasi PSSI Bukan Berarti Makar
Rabu, 02 Maret 2016 - 01:19 WIB
La Nyalla: Reformasi PSSI Bukan Berarti Makar
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI La Nyalla Mattalitti buka suara mengenai kisruh sepak bola Indonesia. Dia menyampaikan tiga poin prinsip yang akan terus dipegang PSSI terkait karut-marut persepakbolaan Indonesia belakangan ini.
La Nyalla menegaskan, rencana reformasi PSSI tidak boleh malah diarahkan kepada tindakan ''Makar''. Berbagai dinamika terus terjadi di tubuh sepak bola Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Setelah adanya kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan PSSI. Namun belakangan tidak terealisasi dalam waktu dekat. Kabar baru yang datang, pemerintah ingin mengirim utusan untuk bertemu dengan Presiden FIFA yang baru.
Dari semua perkembangan yang terjadi, La Nyalla menyampaikan sikap tegas PSSI dan semua Komite Eksekutif (Exco) organisasi pimpinannya itu terkait semua perkembangan yang terjadi. Seperti yang pertama adanya keinginan reformasi, dirinya menuturkan keinginan tersebut memang bisa saja datang dari manapun. Baik masyarakat atau pemerintah.
''Tapi pelaksana reformasi tata kelola sepak bola tetap harus dilakukan PSSI. Transparansi, akuntabilitas, Integritas dan good governance adalah skala prioritas utama yang sedari awal kita canangkan. Inilah sejatinya agenda reformasi. Bukannya justru diarahkan "makar" terhadap PSSI,”ungkap La Nyalla dalam rilis yang diterima KORAN SINDO.
''Seharusnya Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) fokus pada arahan peningkatan prestasi olahraga, terutama persiapan Asian Games 2018. Dengan turun tangannya Presiden untuk masalah PSSI, maka Menpora telah gagal melaksanakan tugasnya,”sambung pria yang juga Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur tersebut.
Tidak hanya itu, La Nyalla juga kembali memperjelas kepada semua pihak dalam poin kedua sikap PSSI. Yaitu jika pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI baru bisa dilaksanakan jika adanya permintaan dari 2/3 pemilik suara kongres yang total berjumlah 107 voter. Atau baru bisa digelar 50% +1 anggota PSSI.
''Yang ketiga, dalam hubungan antara Federasi dan pemerintah, sudah diatur oleh FIFA melalui program standard cooperation agreement. Yang sebetulnya sudah dijalankan oleh Negara-negara dalam keanggotaan FIFA,” tegas La Nyalla.
La Nyalla menegaskan, rencana reformasi PSSI tidak boleh malah diarahkan kepada tindakan ''Makar''. Berbagai dinamika terus terjadi di tubuh sepak bola Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Setelah adanya kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan PSSI. Namun belakangan tidak terealisasi dalam waktu dekat. Kabar baru yang datang, pemerintah ingin mengirim utusan untuk bertemu dengan Presiden FIFA yang baru.
Dari semua perkembangan yang terjadi, La Nyalla menyampaikan sikap tegas PSSI dan semua Komite Eksekutif (Exco) organisasi pimpinannya itu terkait semua perkembangan yang terjadi. Seperti yang pertama adanya keinginan reformasi, dirinya menuturkan keinginan tersebut memang bisa saja datang dari manapun. Baik masyarakat atau pemerintah.
''Tapi pelaksana reformasi tata kelola sepak bola tetap harus dilakukan PSSI. Transparansi, akuntabilitas, Integritas dan good governance adalah skala prioritas utama yang sedari awal kita canangkan. Inilah sejatinya agenda reformasi. Bukannya justru diarahkan "makar" terhadap PSSI,”ungkap La Nyalla dalam rilis yang diterima KORAN SINDO.
''Seharusnya Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) fokus pada arahan peningkatan prestasi olahraga, terutama persiapan Asian Games 2018. Dengan turun tangannya Presiden untuk masalah PSSI, maka Menpora telah gagal melaksanakan tugasnya,”sambung pria yang juga Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur tersebut.
Tidak hanya itu, La Nyalla juga kembali memperjelas kepada semua pihak dalam poin kedua sikap PSSI. Yaitu jika pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI baru bisa dilaksanakan jika adanya permintaan dari 2/3 pemilik suara kongres yang total berjumlah 107 voter. Atau baru bisa digelar 50% +1 anggota PSSI.
''Yang ketiga, dalam hubungan antara Federasi dan pemerintah, sudah diatur oleh FIFA melalui program standard cooperation agreement. Yang sebetulnya sudah dijalankan oleh Negara-negara dalam keanggotaan FIFA,” tegas La Nyalla.
(aww)
