Aristo: Kami Tidak Anti dengan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Suasana penuh kehangatan terlihat ketika Gatot S Dewabroto bertemu dengan perwakilan PSSI Aristo Pangaribuan (Direktur Hukum PSSI), dalam acara Polemik Sindotrijaya dengan topik 'PSSI Main Bola Lagi' di Foodtopia - Food, Coffee, Friends Tebet, Sabtu (14/5/2016) pagi. Pada kesempatan ini juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membocorkan alasan mengapa pihaknya mencabut pembekuan PSSI.
Gatot mengatakan, sebelum Menpora Imam Nahrawi mengumumkan pencabutan surat pembekuan PSSI pihaknya sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo agar segera menyelesaikan permasalahan sepak bola nasional mengingat FIFA akan menggelar kongres pada pekan ini.
"Mengingat pesan Presiden, masalah PSSI harus diselesaikan sebelum kongres FIFA. Maka itu kami mencabut pembekuan. Logika berpikir kami adalah tidak mungkin FIFA mencabut sanksi jika kami tidak mencabut pembekuan PSSI," terang Gatot.
Sebelumnya, mengapa Menpora berubah sikap setelah setahun berkeras mempertahankan pembekuan PSSI? Menurut Imam, keputusan untuk mencabut SK Pembekuan PSSI dilakukan semata-mata untuk menghormati FIFA dan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi atas dimenangkannya gugatan PSSI. Menpora masih menuntut PSSI melakukan reformasi di tataran kepengurusan.
"Sejak SK kami tanda tangani, maka PSSI Asosiasi Provinsi, Kabupaten/Kota harus menjalankan pengelolaan sepakbola berdasar asas transparansi, akuntabilitas, dan melaksanakan semua aturan ketentuan penyelenggaraan olahraga di tanah air," kata Imam. (Baca juga: Cabut SK Pembekuan PSSI, Ini Tuntutan Menpora)
Sementara itu, Aristo menolak anggapan masyarakat Indonesia bahwa PSSI anti dengan pemerintah. Dia menyatakan sejak dulu prinsip Asosiasi Sepak Bola Indonesia tetap tak berubah, yakni tidak anti dengan pemerintah. "Dari dulu prinsip kita sama, tidak anti dengan Pemerintah," singkat Aristo.
Selain dua narasumber tersebut, hadir juga Yeksa Sarkeh Candra (Sekertaris Klub Persipasi Kota Bekasi), Rocky Putiray (Mantan Pemain Timnas), dan Akmal Marhali (Pengamat Sepak Bola).
Gatot mengatakan, sebelum Menpora Imam Nahrawi mengumumkan pencabutan surat pembekuan PSSI pihaknya sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo agar segera menyelesaikan permasalahan sepak bola nasional mengingat FIFA akan menggelar kongres pada pekan ini.
"Mengingat pesan Presiden, masalah PSSI harus diselesaikan sebelum kongres FIFA. Maka itu kami mencabut pembekuan. Logika berpikir kami adalah tidak mungkin FIFA mencabut sanksi jika kami tidak mencabut pembekuan PSSI," terang Gatot.
Sebelumnya, mengapa Menpora berubah sikap setelah setahun berkeras mempertahankan pembekuan PSSI? Menurut Imam, keputusan untuk mencabut SK Pembekuan PSSI dilakukan semata-mata untuk menghormati FIFA dan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi atas dimenangkannya gugatan PSSI. Menpora masih menuntut PSSI melakukan reformasi di tataran kepengurusan.
"Sejak SK kami tanda tangani, maka PSSI Asosiasi Provinsi, Kabupaten/Kota harus menjalankan pengelolaan sepakbola berdasar asas transparansi, akuntabilitas, dan melaksanakan semua aturan ketentuan penyelenggaraan olahraga di tanah air," kata Imam. (Baca juga: Cabut SK Pembekuan PSSI, Ini Tuntutan Menpora)
Sementara itu, Aristo menolak anggapan masyarakat Indonesia bahwa PSSI anti dengan pemerintah. Dia menyatakan sejak dulu prinsip Asosiasi Sepak Bola Indonesia tetap tak berubah, yakni tidak anti dengan pemerintah. "Dari dulu prinsip kita sama, tidak anti dengan Pemerintah," singkat Aristo.
Selain dua narasumber tersebut, hadir juga Yeksa Sarkeh Candra (Sekertaris Klub Persipasi Kota Bekasi), Rocky Putiray (Mantan Pemain Timnas), dan Akmal Marhali (Pengamat Sepak Bola).
(sha)