DPR Minta Panitia Perluas Sosialisasi Asian Games 2018

JAKARTA - DPR menilai sosialisasi Asian Games ke-18 yang akan digelar di Jakarta-Palembang pada 18 Agustus-2 September 2018 mendatang, belum cukup masif sehingga masyarakat bahkan warga Jakarta dan Palembang tidak mengetahui event olahraga se-Asia ini. Untuk itu, DPR meminta pada Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC) dan Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) 2018 untuk memperluas sosialisasi ini.

“Saya melihat, saat ini event olahraga besar di Asia ini masih minim sosialisasi. Menjelang 80 hari pelaksanaan Asian Games ke-18 tidak banyak yang tahu termasuk di Jakarta bahwa akan digelar Asian Games 2018,” kata Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro kepada wartawan di Gedung DPR.

Menurut Nizar, peran serta masyarakat dalam menyukseskan hajatan olahraga terbesar se-Asia ini penting, masyarakat Indonesia dengan keramah-tamahannya harus ikut berpartisipasi dalam menyambut peserta Asian Games dari berbagai negara.

“Oleh karena itu saya berharap panitia INASGOC, INAPGOC, pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah termasuk dinas, kementerian dan lembaga membumikan event ini,” ujarnya.

Kemudian, Nizar menyebutkan, ada empat sukses yang harus diwujudkan dalam event kejuaraan Asian Games ke-18 mendatang. Selaku tuan rumah, Indonesia harus berhasil sukses dalam penyelenggaraan, administrasi, prestasi, dan dalam peningkatan ekonomi. Perihal administrasi, panitia harus berhati-hati dalam menggunakan dana APBN. Sebab, satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran mulai dari pembukaan hingga penutupan.

“Hati-hati dalam proses administrasi. Hal-hal ini yang sudah saya sampaikan saat rapat Komisi X dengan Menpora, INASGOC dan INAPGOC pada Senin (28/5) lalu,” ujarnya.

Nizar juga berharap dana triliunan rupiah yang digunakan dalam event ini juga membawa dampak baik bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Sebisa mungkin, uang itu tidak berputar-putar di perusahaan asing atau warga negara asing, tetapi berputar di Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia. “Efeknya ada, daya ekonomi ada dan mengangkat situasi keuangan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, sambung dia, Komisi X juga akan berkoordinasi dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terkait dana yang akan diserap dalam penyelenggaraan Asian Games ke-18. Baik itu dari pengadaan, ceremonial, mulai opening hingga closing dan lainnya.

“Kita harus komparasi dari beberapa, termasuk Ekonomi Kreatif, Inasgoc dan Inapgoc. Inasgoc dan Inapgoc adalah satker di bawah Kemenpora,” ucapnya.

Selain itu, Nizar juga berharap perolehan peringkat Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pemerintah berharap Indonesia masuk dalam 10 besar dan diupayakan masuk dalam peringkat 7 besar. Pada 1962 saat Indonesia menjadi tuan rumah, posisi prestasi Indonesia adalah klasemen kedua dari akhir. “Indonesia harus lebih baik dari tahun 1962 apalagi kalau bisa menargetkan peringkat ke-10 apalagi ke-7,” tegasnya.

Sebelumnya dalam rapat terbatas (ratas) Senin (28/5/2018) lalu, Jokowi juga mengeluhkan soal sosialisasi Asian Games ke-18 yang masih minim. Menurut Jokowi, baru ada dua instansi yang serius berkontribusi dalam penyelenggaraan Asian Games.

“Publikasi, promosi, marketing dalam pelaksanaan Asian Games, saya betul-betul ingin mendapat perhatian khusus. Karena saya lihat yang kelihatan sudah bergerak di Jakarta dan daerah hanya TNI dan Polri," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga ingin memastikan kesiapan infrastruktur, serta pembangunan venue dan non venue, termasuk persiapan teknis pelaksanaan. Mulai dari pembukaan, pertandingan hingga penutupan, juga prestasi kesiapan atlet-atlet Indonesia.

Jokowi juga secara khusus meminta laporan mengenai kesiapan pengamanan. Ia ingin negara-negara peserta Asian Games meyakini bahwa Indonesia aman dikunjungi dan kondisi keamanan sepenuhnya terkendali. Terlebih, pascatragedi bom di sejumlah tempat di Indonesia baru-baru ini.