Pemerintah wajibkan PSSI-KPSI bikin proposal akhiri konflik
Rabu, 09 Januari 2013 - 22:36 WIB
Pemerintah wajibkan PSSI-KPSI bikin proposal akhiri konflik
A
A
A
Sindonews.com - KPSI dan PSSI diminta menuangkan argumen dan keinginan mereka terkait persepak bolaan nasional dalam proposal. Ajuan dari kedua pihak yang berseteru tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menentukan solusi terbaik.
Instruksi ini muncul dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1). Pada rapat tersebut, hadir para perwakilan dari KPSI, PSSI, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dan Kemenpora. Pertemuan itu digagas tim penengah konflik yang dibentuk Plt Menpora Agung Laksono.
Anggota tim penengah yang juga Ketua BOPI Aryo Yuniarto mengatakan, baik KPSI maupun PSSI memiliki konsep dan argumen masing-masing. Namun, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, pihaknya tidak ingin pendapat tersebut hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Karena itu, kedua pihak diberi waktu satu pekan untuk membuat ajuan proposal.
"Kami tidak ingin hanya sekadar omongan-omongan dan wacana saja. Makanya saya minta semua pendapat tersebut dituangkan dalam sebuah proposal lengkap. Satu minggu ke depan, tepatnya hari Rabu (16/1), proposal itu harus sudah diserahkan kepada kami," ujar Aryo di Kantor Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, kemarin.
Nantinya, proposal tersebut akan masuk ke meja pembahasan tim penengah. Setelah itu, pemerintah baru bisa mengambil langkah untuk penyelesaian konflik persepakbolaan nasional. Dia menyebut, setidaknya terdapat tiga poin pokok yang diajukan kedua pihak. Yaitu masalah pembentukan timnas, penyatuan Indonesia Super League (ISL) dengan Indonesia Premiere League (IPL), dan penentuan yurisdiksi yang digunakan dalam kompetisi sepak bola nasional.
Aryo berharap, cara ini mampu melahirkan solusi terbaik untuk KPSI, PSSI, dan seluruh masyarakat Indonesia. "Setelah kedua pihak menyerahkan proposalnya masing-masing, saya bersama teman-teman yang lain akan mengkaji dan memverifikasi ajuan tersebut dibawah petunjuk pak Agung Laksono. Hingga nantinya pak Agung bisa mengambil keputusan yang objektif," ujarnya.
Meski begitu, tutur Aryo, pemerintah tidak bisa mengklaim mana federasi yang berhak mengurus persepakbolaan nasional. Kemenpora hanya berlaku sebagai penengah yang membantu mencari mekanisme yang tepat untuk menjalankan kegiatan sepak bola negeri ini.
"Kami kan bukan lembaga justifikasi. Kami hanya menengahi, apakah nantinya yurisdiksi kompetisi menyatu hanya pada satu PSSI saja misalkan, bagaimana mekanismenya, itu yang nantinya diputuskan. Karena saat ini pun yang mereka sepakati, baik ISL maupun IPL berjalan dengan kepengurusan masing-masing," ujar Aryo.
Keputusan federasi mana yang berhak mengurus sepak bola Indonesia, ujarnya, adalah Asian Football Confederation (AFC) atau FIFA. Jika kedua lembaga tersebut sudah memutuskan, Aryo mengatakan, pemerintah pun pasti mematuhinya. Asalkan, keputusan tersebut dituangkan dalam sebuat surat resmi.
"Kalau sudah ada keputusan federasi yang berhak mengurusi sepak bola Indonesia, ya fine, pemerintah akan mematuhi itu. Pemerintah tidak punya kapasitas menentukan mana federasi yang berhak mengurus persepak bolaan nasional. Tapi kami akan minta ketegasan dalam sebuah surat, agar kami punya pedoman dan tidak dituduh memihak. Kami tidak ingin hanya berpegang pada omongan saja, sekalipun yang berbicara adalah pejabat AFC atau FIFA," pungkasnya.
Instruksi ini muncul dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1). Pada rapat tersebut, hadir para perwakilan dari KPSI, PSSI, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dan Kemenpora. Pertemuan itu digagas tim penengah konflik yang dibentuk Plt Menpora Agung Laksono.
Anggota tim penengah yang juga Ketua BOPI Aryo Yuniarto mengatakan, baik KPSI maupun PSSI memiliki konsep dan argumen masing-masing. Namun, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, pihaknya tidak ingin pendapat tersebut hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Karena itu, kedua pihak diberi waktu satu pekan untuk membuat ajuan proposal.
"Kami tidak ingin hanya sekadar omongan-omongan dan wacana saja. Makanya saya minta semua pendapat tersebut dituangkan dalam sebuah proposal lengkap. Satu minggu ke depan, tepatnya hari Rabu (16/1), proposal itu harus sudah diserahkan kepada kami," ujar Aryo di Kantor Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, kemarin.
Nantinya, proposal tersebut akan masuk ke meja pembahasan tim penengah. Setelah itu, pemerintah baru bisa mengambil langkah untuk penyelesaian konflik persepakbolaan nasional. Dia menyebut, setidaknya terdapat tiga poin pokok yang diajukan kedua pihak. Yaitu masalah pembentukan timnas, penyatuan Indonesia Super League (ISL) dengan Indonesia Premiere League (IPL), dan penentuan yurisdiksi yang digunakan dalam kompetisi sepak bola nasional.
Aryo berharap, cara ini mampu melahirkan solusi terbaik untuk KPSI, PSSI, dan seluruh masyarakat Indonesia. "Setelah kedua pihak menyerahkan proposalnya masing-masing, saya bersama teman-teman yang lain akan mengkaji dan memverifikasi ajuan tersebut dibawah petunjuk pak Agung Laksono. Hingga nantinya pak Agung bisa mengambil keputusan yang objektif," ujarnya.
Meski begitu, tutur Aryo, pemerintah tidak bisa mengklaim mana federasi yang berhak mengurus persepakbolaan nasional. Kemenpora hanya berlaku sebagai penengah yang membantu mencari mekanisme yang tepat untuk menjalankan kegiatan sepak bola negeri ini.
"Kami kan bukan lembaga justifikasi. Kami hanya menengahi, apakah nantinya yurisdiksi kompetisi menyatu hanya pada satu PSSI saja misalkan, bagaimana mekanismenya, itu yang nantinya diputuskan. Karena saat ini pun yang mereka sepakati, baik ISL maupun IPL berjalan dengan kepengurusan masing-masing," ujar Aryo.
Keputusan federasi mana yang berhak mengurus sepak bola Indonesia, ujarnya, adalah Asian Football Confederation (AFC) atau FIFA. Jika kedua lembaga tersebut sudah memutuskan, Aryo mengatakan, pemerintah pun pasti mematuhinya. Asalkan, keputusan tersebut dituangkan dalam sebuat surat resmi.
"Kalau sudah ada keputusan federasi yang berhak mengurusi sepak bola Indonesia, ya fine, pemerintah akan mematuhi itu. Pemerintah tidak punya kapasitas menentukan mana federasi yang berhak mengurus persepak bolaan nasional. Tapi kami akan minta ketegasan dalam sebuah surat, agar kami punya pedoman dan tidak dituduh memihak. Kami tidak ingin hanya berpegang pada omongan saja, sekalipun yang berbicara adalah pejabat AFC atau FIFA," pungkasnya.
(aww)
