UPTD Dispora Kaltim akan dibubarkan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana akan membubarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)Stadion Madya Sempaja dan Utama Palaran, Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim.
Hal ini terkait banyaknya venues bekas gelaran PON 2008 lalu yang semestinya dirawat oleh lembaga ini namun tidak dilakukan secara maksimal.
Rencananyanya, venues yang tak terpakai tersebut akan diserahkan kepada pengurus provinsi cabang olahraga agar bisa digunakan secara maksimal. Dengan demikian, perawatan venues tersebut akan terus terjadi.
“Sekarang kita coba dengan adanya Ketua KONI Kaltim yang baru, kita akan coba kolaborasi dengan Pengprov-pengprov cabang olahraga. Misalnya Stadion Palaran kita serahkan ke Pengprov PSSI Kaltim, kolam renang kerjasama dengan PRSI, gedung bulutangkis kerjasama dengan PBSI dan lainnya,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Rabu (12/6/2013).
Selama ini, pengurus cabang olahraga tersebut meminta dana ke Pemprov Kaltim untuk menyewa venues tersebut. Dana tersebut akhirnya kembali lagi ke kas daerah.
“Untuk UPTD yang mengelola saat ini bisa saja dilikuidasi. Tapi itu baru sebatas wacana,” katanya.
Pada PON tahun 2018 lalu, banyak venues dibangun untuk menunjang perhelatan tersebut. Sayangnya, perawatan menjadi kendala usai kegiatan tersebut selesai. Ini yang coba dicarikan jalan keluar oleh Pemprov Kaltim.
Hal ini terkait banyaknya venues bekas gelaran PON 2008 lalu yang semestinya dirawat oleh lembaga ini namun tidak dilakukan secara maksimal.
Rencananyanya, venues yang tak terpakai tersebut akan diserahkan kepada pengurus provinsi cabang olahraga agar bisa digunakan secara maksimal. Dengan demikian, perawatan venues tersebut akan terus terjadi.
“Sekarang kita coba dengan adanya Ketua KONI Kaltim yang baru, kita akan coba kolaborasi dengan Pengprov-pengprov cabang olahraga. Misalnya Stadion Palaran kita serahkan ke Pengprov PSSI Kaltim, kolam renang kerjasama dengan PRSI, gedung bulutangkis kerjasama dengan PBSI dan lainnya,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Rabu (12/6/2013).
Selama ini, pengurus cabang olahraga tersebut meminta dana ke Pemprov Kaltim untuk menyewa venues tersebut. Dana tersebut akhirnya kembali lagi ke kas daerah.
“Untuk UPTD yang mengelola saat ini bisa saja dilikuidasi. Tapi itu baru sebatas wacana,” katanya.
Pada PON tahun 2018 lalu, banyak venues dibangun untuk menunjang perhelatan tersebut. Sayangnya, perawatan menjadi kendala usai kegiatan tersebut selesai. Ini yang coba dicarikan jalan keluar oleh Pemprov Kaltim.
(wbs)